Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

DPR Minta Pengawasan SPPG Diperketat, Evaluasi Jangan Menunggu Keracunan

0 A Data Penerima Manfaat Lebih Presisi

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Pelaksanaan program Makan Bergizi (MBG) menjadi perhatian Komisi IX DPR RI, khususnya terkait keamanan pangan dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto meminta Badan Gizi Nasional (BGN) memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap SPPG. Menurutnya, pemeriksaan mutu tidak seharusnya baru dilakukan setelah muncul persoalan seperti kasus keracunan.

Dalam rapat bersama BGN, Edy menekankan pentingnya sistem pencegahan agar potensi masalah pada SPPG dapat diketahui dan diperbaiki sejak awal.

Kelompok 3B Perlu Menjadi Perhatian

Edy juga membahas ketepatan sasaran penerima manfaat program MBG. Salah satu kelompok yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian lebih adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau kelompok 3B.

Menurut Edy, kelompok tersebut memiliki kebutuhan gizi yang sangat penting karena berkaitan dengan masa 1.000 hari pertama kehidupan.

Periode tersebut menjadi salah satu tahap penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Karena itu, intervensi gizi sejak masa awal kehidupan dinilai penting untuk membantu mencegah stunting dan masalah kekurangan gizi.

Edy tetap menilai pemberian makanan bergizi kepada anak sekolah merupakan bagian penting dari program MBG. Namun, ia meminta perhatian terhadap kelompok 3B juga diperkuat.

Menurutnya, pemenuhan gizi sejak masa awal kehidupan dapat menjadi bagian dari upaya membangun kualitas generasi mendatang.

Data Penerima Manfaat Harus Lebih Presisi

Dalam rapat tersebut, Edy juga mempertanyakan ketepatan pemetaan penerima manfaat MBG.

Ia meminta BGN tidak hanya menggunakan angka secara nasional, tetapi memiliki data yang lebih rinci berdasarkan wilayah.

Data tersebut, menurut Edy, perlu diketahui hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dengan demikian, pemerintah dapat melihat secara lebih jelas wilayah mana yang membutuhkan pelayanan MBG.

Pemetaan juga dinilai penting untuk memastikan masyarakat miskin serta warga di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T tidak justru tertinggal dalam mendapatkan manfaat program.

Selain menentukan sasaran, data penerima juga berkaitan dengan perencanaan anggaran dan penentuan lokasi SPPG.

Edy menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak cukup diukur dari jumlah makanan yang telah dibagikan. Pemerintah juga perlu melihat hasil serta dampak program terhadap penerima manfaat.

Penutupan SPPG Jangan Menunggu Keracunan

Persoalan keamanan pangan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian Edy dalam rapat tersebut.

Ia memahami bahwa penutupan SPPG dapat dilakukan untuk melindungi penerima manfaat apabila ditemukan persoalan serius. Namun, menurutnya, penghentian operasional jangan baru dilakukan setelah terjadi kasus keracunan.

“Jangan sampai nutupnya setelah keracunan. Kan pesawat sudah jatuh,” ujar Edy.

Menurutnya, BGN perlu memiliki sistem evaluasi yang mampu mendeteksi kelemahan SPPG sebelum terjadi insiden.

Dengan demikian, tindakan perbaikan dapat dilakukan lebih awal dan risiko terhadap penerima manfaat bisa ditekan.

Grading SPPG Perlu Dijalankan Secara Berkala

Edy mengingatkan kembali pentingnya sistem penilaian mutu atau grading bagi SPPG.

Dalam konsep tersebut, SPPG dapat dikelompokkan berdasarkan tingkat kualitasnya, misalnya kategori A, B, dan C.

SPPG dengan kategori terbaik dapat menjadi contoh bagi unit lainnya. Sementara itu, SPPG dengan nilai lebih rendah perlu mendapatkan pembinaan dan melakukan perbaikan hingga memenuhi standar yang ditetapkan.

Menurut Edy, sistem tersebut akan membuat kualitas pelayanan SPPG lebih mudah dipantau.

Ia juga mempertanyakan kesiapan anggaran pada 2027 untuk mendukung proses penilaian, akreditasi, serta peningkatan kualitas SPPG.

Standar Keamanan Pangan Harus Diperjelas

Selain sistem grading, Edy menyebut sejumlah indikator dapat digunakan untuk menilai kualitas SPPG.

Indikator tersebut antara lain persyaratan keamanan pangan, sertifikasi halal, serta penerapan sistem pengelolaan keamanan pangan.

Menurutnya, berbagai standar tersebut dapat digunakan sebagai bagian dari proses evaluasi sehingga penilaian terhadap SPPG tidak hanya berdasarkan administrasi.

Ia juga menyampaikan bahwa lembaga eksternal dapat dilibatkan apabila diperlukan untuk mendukung proses penjaminan mutu dan akreditasi.

Keterlibatan pihak eksternal dinilai dapat menjadi salah satu pilihan untuk memperkuat proses evaluasi secara objektif.

Penutupan Harus Menjadi Bagian dari Pencegahan

Edy meminta agar penutupan SPPG tidak hanya dipandang sebagai bentuk hukuman setelah terjadi pelanggaran.

Menurutnya, penghentian operasional seharusnya menjadi bagian dari sistem penjaminan mutu yang didasarkan pada hasil evaluasi.

Dengan mekanisme tersebut, SPPG yang memiliki masalah dapat segera diperbaiki sebelum menimbulkan dampak kepada penerima manfaat.

Edy berharap BGN memperkuat pengawasan sejak tahap awal, mulai dari ketepatan sasaran penerima, standar pengolahan makanan, hingga evaluasi kualitas SPPG.

Langkah pencegahan dinilai penting agar program MBG dapat berjalan secara aman, tepat sasaran, dan memberikan manfaat sesuai tujuan program. (*8888)

#MBG #MakanBergiziGratis #SPPG #BGN #BadanGiziNasional #DPRRI #EdyWuryanto #KeamananPangan #Gizi #Stunting #PengawasanSPPG #ProgramMBG #HEROJURNALMEDIA

👁️ viewed 800