Ancaman PHK Massal Mengintai Industri Otomotif Jatim, Ribuan Pekerja Berisiko Terdampak

Said Iqbal: Dua Perusahaan Otomotif di Jawa Timur Terancam PHK Besar-besaran

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA - Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menghantui sektor industri nasional. Kali ini, kekhawatiran muncul dari industri komponen otomotif di Jawa Timur yang disebut berpotensi mengalami gelombang PHK dalam skala besar akibat rencana relokasi produksi ke luar negeri.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengungkapkan bahwa setidaknya ada dua perusahaan besar di sektor tersebut yang tengah menghadapi situasi kritis. Kedua perusahaan yang berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto itu disebut berpotensi merumahkan ribuan pekerja, meski hingga kini identitasnya masih dirahasiakan.

Menurut Said, rencana relokasi masih berada pada tahap awal pembahasan. Namun, sinyal pengurangan tenaga kerja sudah mulai terasa di kalangan buruh. Ia menegaskan bahwa kondisi ini tidak bisa dianggap remeh karena menyangkut keberlangsungan hidup ribuan keluarga pekerja.

Relokasi Produksi dan Peralihan ke Kendaraan Listrik

Ancaman PHK ini tidak lepas dari perubahan strategi bisnis perusahaan induk di Jepang. Dalam menghadapi dinamika global, termasuk ketidakpastian geopolitik, perusahaan memilih mengalihkan sebagian produksinya ke negara lain yang dinilai lebih kompetitif.

Selain itu, transformasi menuju industri kendaraan listrik juga menjadi faktor utama. Pengembangan mobil listrik disebut lebih difokuskan di Vietnam, yang dinilai memiliki ekosistem industri dan kebijakan yang lebih mendukung dibandingkan Indonesia. Hal ini membuat arus investasi baru cenderung bergeser ke negara tersebut.

Upaya Dialog untuk Menahan Gelombang PHK

Sebagai langkah antisipasi, KSPI bersama Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) telah mendorong serikat pekerja di tingkat perusahaan untuk segera membuka dialog dengan pihak manajemen. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik agar relokasi produksi dapat dicegah dan lapangan kerja tetap terjaga.

Hasil dari dialog tersebut rencananya akan dilaporkan langsung kepada Presiden, serta ditembuskan kepada sejumlah pejabat terkait, termasuk Menteri Sekretaris Negara dan pimpinan DPR RI. Langkah ini diharapkan dapat mendorong pemerintah mengambil kebijakan strategis, khususnya dalam memperkuat industri kendaraan listrik di dalam negeri.

Said juga menambahkan, koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan kini berjalan lebih cepat, terutama dalam upaya mitigasi dini untuk mencegah PHK massal.

Tekanan Global dan Tren PHK yang Masih Tinggi

Di tengah upaya tersebut, tekanan global masih menjadi tantangan besar. Ketegangan geopolitik internasional, termasuk konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, turut memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, khususnya harga energi dan iklim investasi.

Data terbaru dari Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa tren PHK di Indonesia masih cukup tinggi pada awal tahun 2026. Berdasarkan data resmi, sebanyak 23.470 pekerja telah terdampak PHK sepanjang Januari hingga Mei 2026 dan tercatat dalam program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Secara regional, Jawa Barat mencatat jumlah PHK tertinggi dengan 5.044 pekerja, diikuti Banten sebanyak 2.596 pekerja, dan Jawa Timur sebanyak 2.332 pekerja. Sementara itu, beberapa daerah lain seperti Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara juga mencatat angka PHK yang signifikan.

Meski sempat mengalami kenaikan pada awal tahun, tren PHK mulai menunjukkan penurunan pada bulan April dan Mei. Namun demikian, kondisi ini tetap perlu diwaspadai mengingat dinamika ekonomi global yang masih belum stabil.

Situasi ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk memperkuat daya saing nasional, terutama dalam menghadapi transformasi industri menuju era kendaraan listrik dan perubahan rantai pasok global. (hjm)