Mahasiswa Soroti Program MBG, Kepala BGN Ungkap Efisiensi Anggaran Capai Rp70 Triliun

 

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan setelah mahasiswa menyampaikan berbagai kritik dan tuntutan dalam audiensi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam pertemuan yang berlangsung dinamis tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bahkan langsung menghubungi sejumlah pejabat pemerintah di hadapan para mahasiswa, termasuk Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryanti Deyang.

Langkah itu dilakukan sebagai bentuk respons cepat DPR terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan mahasiswa terkait pelaksanaan program MBG, persoalan energi, hingga sejumlah kasus hukum yang melibatkan mahasiswa.

Kepala BGN Paparkan Hasil Evaluasi Program MBG

Salah satu isu utama yang dibahas dalam audiensi adalah efektivitas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis yang selama beberapa bulan terakhir menjadi perhatian publik.

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengungkapkan bahwa Dasco secara langsung menghubungi Kepala BGN, Nanik Sudaryanti Deyang, untuk memberikan penjelasan terkait perkembangan program tersebut.

Menurut Saan, Nanik menjelaskan bahwa BGN telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan MBG, termasuk penyisiran program-program yang dinilai kurang efektif dan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran.

"Dari hasil evaluasi dan penataan tata kelola tersebut, terdapat potensi penghematan anggaran yang nilainya mencapai sekitar Rp70 triliun," ujar Saan kepada wartawan usai audiensi.

Angka tersebut langsung menjadi perhatian peserta audiensi karena menunjukkan adanya langkah efisiensi besar dalam salah satu program prioritas pemerintah.

DPR Respons Langsung Aspirasi Mahasiswa

Audiensi yang berlangsung secara tertutup itu dihadiri berbagai elemen mahasiswa yang membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan pemerintah.

Selain mempertanyakan pelaksanaan MBG, mahasiswa juga menyoroti persoalan kenaikan harga bahan bakar non-subsidi serta distribusi BBM subsidi yang dinilai masih bermasalah di sejumlah daerah.

Menanggapi hal tersebut, Dasco kembali melakukan komunikasi langsung dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia.

Dalam percakapan yang disaksikan peserta audiensi, Menteri ESDM disebut berkomitmen untuk segera menindaklanjuti laporan mengenai kelangkaan BBM subsidi yang ditemukan mahasiswa di berbagai wilayah.

DPR menilai langkah komunikasi langsung tersebut penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.

Persoalan Hukum Mahasiswa Ikut Dibahas

Tidak hanya membahas isu ekonomi dan program sosial, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah persoalan hukum yang dinilai belum memperoleh kepastian penyelesaian.

Salah satunya terkait status hukum 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang masih berstatus tersangka namun belum mendapatkan kejelasan proses hukum lebih lanjut.

Menurut Saan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman telah melakukan komunikasi dengan pihak terkait untuk mendorong penyelesaian persoalan tersebut.

Selain itu, DPR juga menerima laporan mengenai dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang disebut sempat diamankan saat hendak mengikuti aksi demonstrasi menuju Gedung DPR.

Pihak DPR menyatakan telah berkoordinasi dengan instansi terkait agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Mahasiswa dan DPR Sepakat Jaga Stabilitas Nasional

Meski menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, mahasiswa yang hadir dalam audiensi tetap menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional.

Menurut Saan, mahasiswa memahami bahwa situasi nasional yang kondusif menjadi faktor penting dalam menjaga iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut diharapkan menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam memperbaiki kebijakan publik ke depan.

 Efisiensi MBG Jadi Sorotan Baru

Pengungkapan adanya potensi penghematan hingga Rp70 triliun dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu poin yang paling menyita perhatian dalam audiensi tersebut.

Di tengah berbagai evaluasi yang terus dilakukan pemerintah, angka tersebut dinilai menunjukkan adanya upaya pembenahan sistem agar program MBG dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Ke depan, publik diperkirakan akan terus menantikan langkah konkret BGN dalam memastikan program unggulan tersebut berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. (hjm)