Kasus Eks Jampidsus Jadi Sorotan, Pakar Hukum Tata Negara Nilai Presiden Prabowo Perlu Pastikan Penegakan Hukum Berjalan Transparan

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA  – Perkembangan perkara hukum yang menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah , terus menjadi perhatian publik. Setelah Kejaksaan Agung menerbitkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru terkait sejumlah dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), berbagai kalangan mulai intervensi independensi serta transparansi dalam penanganan perkara tersebut.

Perkara yang kini memasuki babak baru itu dinilai memiliki dampak besar terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Sejumlah pengamat hukum menilai proses penyidikan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan bebas dari segala bentuk konflik kepentingan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah pelimpahan penanganan perkara dari Kepolisian Republik Indonesia kepada Kejaksaan Agung. Kondisi tersebut muncul di ruang publik karena perkara yang ditangani termasuk menyeret nama mantan pejabat tinggi di lingkungan Korps Adhyaksa, sehingga dinilai memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat.

Tiga Sprindik Baru Jadi Babak Penting

Kejaksaan Agung sebelumnya mengeluarkan tiga Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) baru sebagai dasar hukum untuk melanjutkan penanganan sejumlah perkara yang telah dilimpahkan.

Perkara ketiga tersebut meliputi dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU yang berkaitan dengan PT ASABRI, dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, serta perkara pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik PLN yang diduga berkaitan dengan peristiwa pemadaman listrik (blackout).

Penerbitan sprindik baru tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam memperjelas arah penyidikan sekaligus mempercepat proses penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan suatu perkara.

Muncul Wacana Presiden Perlu Mengawasi

Di tengah berkembangnya perkara tersebut, sejumlah pakar hukum tata negara menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki peran penting dalam memastikan seluruh proses penegakan hukum berjalan sesuai prinsip negara hukum.

Namun demikian, para ahli mengingatkan bahwa keterlibatan Presiden bukan dalam bentuk intervensi terhadap substansi perkara ataupun proses penyidikan, melainkan memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja secara independen, profesional, dan akuntabel sesuai konstitusi.

Menurut pandangan tersebut, Presiden sebagai kepala pemerintahan mempunyai tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi negara, terutama ketika perkara yang ditangani melibatkan pejabat tinggi atau mantan pejabat lembaga penegak hukum.

Transparansi Dinilai Menjadi Kunci

Ketua Komisi Kejaksaan bersama sejumlah ilmuwan hukum menilai keterbukaan informasi menjadi faktor penting agar proses penanganan perkara tidak menimbulkan spekulasi maupun persepsi negatif di tengah masyarakat.

Mereka menegaskan bahwa setiap tahapan penyidikan, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, hingga penetapan status hukum seseorang, harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

Transparansi tersebut dinilai akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada pihak yang kebal terhadap hukum.

Asas Praduga Tak Bersalah Harus Dijunjung Tinggi

Di sisi lain, para pakar juga mengingatkan pentingnya menjaga asas praduga tak bersalah selama proses hukum berlangsung.

Meskipun perkara yang menyeret nama mantan Jampidsus tersebut menjadi sorotan nasional, setiap orang yang menjalani proses hukum tetap memiliki hak konstitusional untuk memperoleh peradilan yang adil hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Publik Menanti Kepastian Hukum

Perkembangan perkara ini diperkirakan masih akan terus berlanjut seiring pendalaman penyidikan oleh aparat penegak hukum. Masyarakat berharap seluruh proses dilakukan secara objektif, profesional, dan bebas dari intervensi sehingga mampu memberikan kepastian hukum serta memperkuat integritas lembaga penegak hukum di Indonesia.

Kasus yang kini menjadi perhatian nasional tersebut juga dinilai sebagai momentum penting bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmennya dalam membangun sistem penegakan hukum yang bersih, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh warga negara.(hjm)