Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

DPR Hapus Sejumlah Ketentuan Penting dalam RUU Perampasan Aset, ICW Ungkap Potensi Celah

ICW Challenges Asset Forfeiture Bill

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh DPR RI menuai kritik dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Lembaga antikorupsi tersebut menilai sejumlah ketentuan penting yang sebelumnya tercantum dalam draf RUU justru tidak lagi ditemukan dalam naskah terbaru yang disahkan.

1. Sejumlah Pasal Penting Tidak Lagi Masuk Naskah Final

ICW mengungkap adanya perubahan substansi dalam RUU Perampasan Aset, termasuk penghapusan beberapa aturan yang dinilai dapat memperkuat upaya negara mengambil kembali harta hasil tindak pidana korupsi.

Temuan tersebut disampaikan pada Kamis (19/11/2026), setelah DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rapat paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat.

Menurut ICW, perubahan dalam draf RUU tersebut perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengurangi efektivitas aturan dalam menelusuri serta memulihkan aset yang diduga berasal dari tindak pidana.

2. Aturan soal Kekayaan Tidak Wajar Dinilai Menghilang

Salah satu ketentuan yang dipersoalkan ICW berkaitan dengan pengaturan kekayaan tidak wajar milik pejabat. Ketentuan tersebut sebelumnya tercantum dalam draf RUU Perampasan Aset tahun 2023.

Namun, dalam dokumen draf tertanggal 16 November 2026, aturan mengenai kekayaan tidak wajar itu disebut tidak lagi tercantum.

ICW menilai penghapusan ketentuan tersebut dapat mengurangi kemampuan negara untuk menindaklanjuti kepemilikan harta yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi pejabat, terutama apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan.

3. Mekanisme Pengawasan Dinilai Belum Menjamin Independensi

Selain persoalan pasal yang dihapus, ICW juga mempertanyakan mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan UU Perampasan Aset yang baru disahkan.

Dalam naskah terbaru, lembaga yang bertugas mengelola dan mengawasi aset disebut akan dibentuk oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres). Skema ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan independensi karena lembaga tersebut berada di bawah kewenangan eksekutif.

ICW berpandangan, pengelolaan aset hasil tindak pidana membutuhkan sistem kelembagaan yang independen, transparan, serta memiliki pengawasan kuat agar tidak menimbulkan konflik kepentingan maupun penyalahgunaan kewenangan baru.

4. Perkara Korupsi Lama Terancam Tidak Bisa Dijangkau

ICW juga mengkritik ketentuan yang membatasi penerapan UU Perampasan Aset hanya terhadap perkara yang diproses setelah undang-undang tersebut resmi berlaku.

Pembatasan ini dinilai menjadi kendala serius dalam upaya mengembalikan kerugian negara, mengingat sejumlah kasus korupsi masa lalu melibatkan nilai aset yang sangat besar dan hingga kini belum sepenuhnya berhasil dipulihkan.

ICW menilai, apabila aturan tidak bisa menjangkau kasus-kasus lama, peluang negara untuk mengambil kembali kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi terdahulu akan semakin terbatas.

5. Kasus Soeharto Jadi Contoh Pemulihan Aset Masa Lalu

ICW turut mengangkat kasus mantan Presiden RI Soeharto sebagai gambaran pentingnya aturan perampasan aset yang dapat menjangkau perkara lama.

Dalam kasus tersebut, proses pidana dihentikan melalui penerbitan SP3 dengan alasan kesehatan. Sementara itu, upaya negara melalui gugatan perdata terhadap Yayasan Supersemar menghasilkan putusan Mahkamah Agung pada 2015 yang mewajibkan yayasan membayar sekitar 315 juta dolar AS dan Rp139,2 miliar.

Meski terdapat putusan pengembalian dana, ICW menilai sebagian besar kekayaan yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan selama puluhan tahun belum berhasil dipulihkan.

Kondisi tersebut, menurut ICW, menjadi alasan penting agar aturan perampasan aset tidak hanya berlaku untuk kasus baru, tetapi juga mampu menjangkau perkara korupsi masa lalu.

6. ICW Ajukan Empat Tuntutan untuk Perbaikan RUU

ICW menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR RI dan pemerintah agar regulasi perampasan aset tidak kehilangan kekuatan dalam pemberantasan korupsi.

Tuntutan tersebut meliputi:

  1. Membatalkan dan menarik RUU Perampasan Aset yang dinilai bermasalah.
  2. Membuka dokumen RUU, Naskah Akademik, serta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada publik, sekaligus    menunda pengesahan sampai partisipasi masyarakat dilakukan secara bermakna.
  3. Mengembalikan ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar, menurunkan kembali ambang nilai aset yang dapat dikenai perampasan, serta menerapkan asas retroaktif.
  4. Menetapkan lembaga pengelola dan pengawas aset yang independen secara langsung dalam undang-undang, bukan hanya melalui Peraturan Presiden.

ICW menilai perbaikan tersebut diperlukan agar regulasi memiliki dasar hukum yang kuat, tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik, serta mampu memberikan hasil nyata dalam pemulihan aset negara.

7. ICW Siapkan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

ICW menyatakan akan menempuh jalur hukum apabila RUU Perampasan Aset tetap diberlakukan tanpa perbaikan terhadap sejumlah ketentuan yang dipersoalkan.

Langkah yang disiapkan berupa pengujian formil dan materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pengujian formil berkaitan dengan proses pembentukan undang-undang, sedangkan pengujian materiil menyangkut isi pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi.

ICW menegaskan, keterbukaan proses legislasi dan keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan undang-undang yang dibentuk tidak hanya mengejar pengesahan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap kepentingan publik. (**Ay**)

#RUUPerampasanAset #ICW #DPRRI #PemberantasanKorupsi #Korupsi #PemulihanAset #MahkamahKonstitusi #HukumIndonesia #BeritaNasional #PolitikIndonesia

SUMBER: WARTAKOTALIVE.COM


👁️ viewed 800