Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

Pajak Digital Mulai 9 November, Ini Transaksi yang Bakal Dikenai PPN

Digital Tax Transactions Targeted for VAT

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Pemerintah bersiap memperluas penerapan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri mulai 9 November 2026. Sejumlah bank, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga platform digital seperti Shopee, Lazada, dan GoTo disebut akan terlibat dalam mekanisme tersebut.

Namun, kebijakan ini bukan berarti pemerintah memberlakukan jenis pajak baru. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Pemungutan Pajak Atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN).

Lantas, transaksi apa saja yang menjadi sasaran pemungutan pajak digital tersebut?

Pemerintah Tegaskan Bukan Pajak Baru

DJP Kementerian Keuangan menegaskan bahwa penerapan SPP-TDLN tidak mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah berlaku. Kebijakan ini juga tidak ditujukan untuk mengenakan pajak terhadap seluruh transaksi yang dilakukan masyarakat di luar negeri.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa sistem tersebut dirancang untuk memperbaiki mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri.

Menurutnya, penerapan sistem ini bertujuan menciptakan perlakuan yang lebih adil antara pelaku usaha dalam negeri dan perusahaan digital dari luar negeri.

Melalui mekanisme tersebut, pemungutan PPN diharapkan berjalan lebih tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Transaksi Digital yang Belum Dipungut PPN Menjadi Sasaran

Selama ini, pemerintah telah memiliki mekanisme pemungutan PPN atas produk dan layanan digital melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Kebijakan PPN PMSE tersebut sudah berjalan sejak Juli 2020 dan menjadi salah satu instrumen penerimaan negara dari aktivitas ekonomi digital.

Namun, seiring meningkatnya transaksi digital, pemerintah menilai masih terdapat sejumlah transaksi tertentu yang belum terjangkau mekanisme pemungutan PPN PMSE.

Kondisi inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah menyiapkan SPP-TDLN.

Dengan sistem baru tersebut, transaksi digital luar negeri yang belum dikenai PPN melalui mekanisme PMSE dapat masuk dalam skema pemungutan pajak.

Meski demikian, pemerintah memastikan tidak akan terjadi pemungutan pajak dua kali terhadap transaksi yang sama.

Inge menjelaskan, apabila PPN atas suatu transaksi sudah dipungut oleh perusahaan PMSE yang telah ditunjuk pemerintah, transaksi tersebut tidak akan kembali dikenai PPN melalui SPP-TDLN.

Transfer Uang Pribadi Tidak Otomatis Dikenai PPN

Salah satu hal yang menjadi perhatian masyarakat adalah kemungkinan transaksi transfer uang dan pengiriman dana ikut terkena pajak digital.

Menanggapi hal tersebut, DJP menegaskan bahwa aktivitas transfer dana maupun remitansi tidak otomatis menjadi objek PPN melalui sistem SPP-TDLN.

Kebijakan ini tidak dirancang untuk memungut PPN atas aktivitas pengiriman uang pribadi atau transfer dana masyarakat.

Penjelasan tersebut sekaligus memberikan kepastian bahwa penerapan sistem pemungutan pajak digital tidak berarti seluruh aktivitas keuangan masyarakat akan dikenai pajak tambahan.

Dengan demikian, fokus kebijakan tetap berada pada transaksi digital luar negeri tertentu yang belum dipungut PPN sesuai ketentuan.

Penerapan Bertahap Libatkan Perbankan dan Fintech

Sebelum rencana perluasan penerapan pada 9 November, pemerintah telah lebih dahulu menjalankan tahap awal SPP-TDLN pada 25 September 2026.

Pada tahap tersebut, terdapat enam penerbit atau issuer yang dilibatkan dalam pelaksanaan sistem, yakni:

- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

- PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

- PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja.

DJP menyampaikan bahwa penerapan sistem masih melalui tahapan pengujian dan stabilisasi.

Proses tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan teknologi, alur bisnis, pertukaran data, serta integrasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pemungutan pajak.

Sementara itu, sejumlah calon issuer lainnya masih menjalani tahapan stabilisasi sebelum ditetapkan untuk ikut menerapkan sistem tersebut.

DJP juga menyatakan informasi mengenai penunjukan penerbit baru akan disampaikan setelah seluruh proses persiapan selesai.

Shopee, Lazada, dan GoTo Masuk dalam Rencana Perluasan

Sebelumnya, Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa pemerintah berencana memperluas penerapan pajak digital mulai 9 November 2026.

Dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin 2026 di Jakarta, Kamis (29/10), Hashim menyebut kebijakan tersebut akan melibatkan berbagai lembaga keuangan dan perusahaan teknologi digital.

Beberapa perusahaan yang disebut antara lain Shopee, Lazada, dan GoTo. Selain itu, bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan fintech juga masuk dalam pembahasan perluasan sistem pemungutan pajak tersebut.

Hashim menjelaskan bahwa langkah ini berkaitan dengan upaya pemerintah meningkatkan penerimaan negara, khususnya dari aktivitas ekonomi digital yang terus berkembang.

Ia juga menyinggung kondisi penerimaan pajak Indonesia yang dinilai masih perlu ditingkatkan serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berada pada kisaran Rp500 triliun hingga Rp600 triliun.

Menurutnya, optimalisasi penerimaan pajak dan bea cukai dapat menjadi salah satu upaya memperkuat kondisi fiskal negara.

Meski demikian, penjelasan mengenai objek pajak tetap mengacu pada ketentuan SPP-TDLN yang disampaikan DJP, bukan berarti seluruh transaksi di platform digital otomatis dikenai PPN.

Penerimaan Pajak Digital Sudah Tembus Rp45,21 Triliun

Sektor ekonomi digital selama ini telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara melalui berbagai mekanisme perpajakan.

Berdasarkan data yang disampaikan dalam laporan tersebut, setoran PPN PMSE sejak 2020 hingga akhir September 2026 mencapai Rp45,21 triliun.

Penerimaan tersebut berasal dari pemungutan pajak oleh sedikitnya 245 pelaku usaha PMSE yang telah ditunjuk pemerintah.

Khusus periode Januari hingga September 2026, setoran PPN PMSE tercatat mencapai Rp9,54 triliun.

Selain PPN PMSE, pemerintah juga memperoleh penerimaan pajak dari sejumlah aktivitas ekonomi digital lainnya, antara lain:

1. Pajak aset kripto, yang berasal dari transaksi perdagangan aset kripto.

2. Pajak fintech, yang berkaitan dengan aktivitas layanan teknologi finansial.

3. Pajak SIPP, yakni pajak atas pengadaan barang dan jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah.

Keempat sektor tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara seiring berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis teknologi.

Apa yang Perlu Dipahami Masyarakat?

Rencana perluasan SPP-TDLN mulai 9 November 2026 perlu dipahami sebagai penyempurnaan mekanisme pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri tertentu.

Masyarakat tidak perlu langsung menganggap bahwa setiap transaksi melalui Shopee, Lazada, GoTo, layanan perbankan, maupun fintech akan dikenai pajak tambahan.

Hal utama yang perlu diperhatikan adalah apakah transaksi tersebut termasuk objek PPN dan apakah pajaknya sudah dipungut melalui mekanisme yang berlaku.

Pemerintah melalui DJP juga telah menegaskan bahwa transaksi yang PPN-nya sudah dipungut oleh perusahaan PMSE yang ditunjuk tidak akan dikenai pemungutan ulang melalui SPP-TDLN.

Dengan penerapan sistem ini, pemerintah berharap pengawasan dan pemungutan pajak di sektor ekonomi digital dapat berjalan lebih efektif, sekaligus menciptakan kesetaraan kewajiban perpajakan antara pelaku usaha domestik dan luar negeri.     ( *Ay88**)

#PajakDigital #PajakDigital2026 #Shopee #GoTo #Lazada #SPPTDLN #PPN #PPNPMSE #DJP #KementerianKeuangan #EkonomiDigital #PajakIndonesia #Fintech #BeritaEkonomi #InformasiPajak

👁️ viewed 800