Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

UU Satu Data Indonesia Resmi Berlaku, Pemerintah Didorong Benahi Basis Data untuk Cegah Kebocoran Anggaran

Teknologi Digital dan AI dalam Data Nasional

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 6 Oktober 2026 menjadi langkah baru dalam upaya memperbaiki pengelolaan data nasional. Regulasi ini diharapkan mampu mengakhiri persoalan perbedaan dan tumpang tindih data antarlembaga pemerintah yang selama ini berpotensi menghambat penyusunan kebijakan publik.

Kehadiran aturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan integrasi informasi, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat pengawasan terhadap penggunaan anggaran negara. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mencegah penyimpangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan program pemerintah.

Mantan Anggota Komisi XI DPR RI periode 2019–2024, Hendrawan Supratikno, mengatakan kualitas data memiliki hubungan erat dengan efektivitas kebijakan pemerintah. Menurutnya, keputusan yang diambil tanpa dukungan informasi yang valid berisiko menghasilkan program yang tidak tepat sasaran.

Ia menilai, keberadaan UU Satu Data Indonesia harus mampu menghadirkan perubahan dalam sistem pengelolaan informasi di lingkungan pemerintahan.

"Yang jelas, tanpa data kredibel, yang bisa dipercaya kesahihannya, tak akan ada kebijakan pemerintah yang efektif," ujarnya, Senin (2/11/2026).

Data Tidak Valid Berpotensi Membuka Celah Penyimpangan Anggaran

Hendrawan juga mengingatkan bahwa persoalan data yang tidak tertata dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok.

Menurut dia, informasi yang tidak akurat, tidak sinkron, bahkan sengaja dibuat tidak sesuai kondisi sebenarnya dapat membuka peluang manipulasi dalam proses penyusunan anggaran pemerintah.

Salah satu risiko yang muncul adalah pembengkakan alokasi belanja akibat penggunaan data fiktif atau informasi yang tidak dapat diverifikasi. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan anggaran negara tidak digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan, praktik manipulasi data dapat menjadi pintu masuk terjadinya penyelewengan dana, terutama apabila proses pendataan dan pengawasan tidak berjalan secara transparan.

"Selama ini, data sengaja dibuat kacau, simpang siur, agar orang bisa bermain untuk mendapat keuntungan pribadi. Himpunan data diisi hal-hal yang fiktif, sehingga pengelembungan anggaran bisa dilakukan. Anggaran ini yang nanti ditilep sebagai bancakan kolektif," tegasnya.

Karena itu, penerapan UU Satu Data Indonesia diharapkan tidak berhenti pada penyatuan sistem informasi. Pemerintah juga perlu memastikan setiap data yang digunakan dalam perencanaan program dan penganggaran memiliki sumber yang jelas, akurat, serta dapat diperiksa.

DPR Sahkan UU Satu Data Indonesia dengan 20 Bab dan 141 Pasal

DPR RI mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Sebelum pengambilan keputusan, seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuan terhadap rancangan regulasi tersebut.

Pengesahan dilakukan setelah Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Satu Data Indonesia.

Dalam proses pembahasannya, pemerintah menyerahkan sebanyak 1.338 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk batang tubuh dan 829 DIM untuk bagian penjelasan.

Setelah seluruh materi dibahas, Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR menyepakati rancangan undang-undang yang terdiri dari 20 bab dan 141 pasal.

Salah satu ketentuan penting dalam regulasi tersebut adalah pengaturan mengenai Data Dasar Nasional (DDN) yang berada dalam penguasaan negara.

Selain itu, UU Satu Data Indonesia menetapkan bahwa penyelenggaraan Satu Data Indonesia dilakukan oleh badan, lembaga, atau instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Teknologi Digital dan AI Masuk dalam Pengaturan Data Nasional

UU Satu Data Indonesia juga mengatur pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan informasi nasional. Sejumlah teknologi yang masuk dalam cakupan regulasi tersebut meliputi teknologi digital, blockchain, dan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI).

Pengaturan ini menjadi bagian dari upaya membangun sistem data yang lebih terintegrasi sekaligus menyesuaikan tata kelola informasi pemerintah dengan perkembangan teknologi.

Di sisi lain, regulasi tersebut turut mengatur penggunaan data dan mekanisme pengendalian akses. Ketentuan ini diperlukan untuk memastikan informasi yang dikelola negara tidak digunakan secara sembarangan.

Khusus untuk data tertutup, akses serta proses transfer data ke luar yurisdiksi Indonesia diwajibkan memperoleh persetujuan DPR. Aturan tersebut berkaitan dengan perlindungan informasi strategis dan penguatan kedaulatan data nasional.

Dari aspek keamanan, undang-undang ini juga memuat ketentuan mengenai standar keamanan data, audit keamanan, hingga audit kedaulatan data.

Implementasi Menjadi Penentu Keberhasilan Satu Data Indonesia

Pengesahan UU Satu Data Indonesia diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah untuk membangun sistem informasi yang lebih terkoordinasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Integrasi data yang baik dapat membantu pemerintah mengurangi perbedaan informasi antarlembaga, meningkatkan ketepatan sasaran program, serta memperkuat proses pengawasan penggunaan anggaran.

Namun, keberhasilan regulasi tersebut akan sangat bergantung pada pelaksanaannya. Pemerintah perlu memastikan setiap instansi menjalankan standar pendataan yang sama, memperbarui informasi secara berkala, dan membuka ruang pengawasan terhadap penggunaan data sesuai ketentuan.

Dengan sistem yang lebih tertata, potensi manipulasi informasi dalam perencanaan anggaran diharapkan dapat ditekan. Pada akhirnya, data nasional yang akurat bukan hanya menjadi kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk menjaga akuntabilitas keuangan negara dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. (**Ay88**)

#SatuDataIndonesia #UUSatuDataIndonesia #UU SDI #DPRRI #DataNasional #PengelolaanData #AnggaranNegara #TransparansiAnggaran #PengawasanAnggaran #KebijakanPublik #Blockchain #ArtificialIntelligence #AIIndonesia #PemerintahanDigital

 

 

👁️ viewed 800