Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

Dugaan Penyimpangan Dana Hibah KPUD Biak Numfor, SABER KORUPSI Akan Adukan Bupati ke Mabes Polri dan Kejagung

Saber Korupsi News logo hero

HERO JURNAL MEDIA,- BIAK NUMFOR – Pengelolaan dana hibah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Biak Numfor senilai Rp3,2 miliar menjadi perhatian kelompok masyarakat antikorupsi. Sejumlah pihak meminta aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan kegiatan pemilu tersebut.

LSM Kampak Papua melalui Sekretaris Jenderalnya, Johan Rumkorem, menyatakan dukungannya terhadap upaya penelusuran dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan KPUD Biak Numfor. Menurutnya, setiap penggunaan dana hibah harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain dari LSM KAMPAK PAPUA dan ada juga dari  SABER KORUPSI di Jakarta yang melakukan penelusuran terkait Dugaan tindak pidana Korupsi dana Hibah di lingkungan Kabupaten Biak Nufor. Dimana SABER KORUPSI sudah banyak melakukan penelusuran pengelapan dana korupsi di berbagai kabupaten dan kota seluruh Indonesia serta sudah banyak pula Kepala daerah yang sudah dijebloskan ke penjara, maka dengan ini SABER KORUPSI menyiapkan Laporan ke Mabes Polri dan Kejagung.

Wakil Ketua Umum SABER KORUPSI, Herfiansyah Radengkilo, menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyiapkan laporan resmi terkait dugaan penyimpangan dana hibah KPUD Biak Numfor senilai Rp3,2 miliar. Pengaduan tersebut rencananya akan disampaikan kepada Kortastipikor Mabes Polri dan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung.

Dalam laporan tersebut, SABER KORUPSI juga meminta aparat penegak hukum menelusuri dugaan keterlibatan Bupati Biak Numfor dalam persoalan pengelolaan dana hibah tersebut. Penelusuran dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat peran, keterkaitan kebijakan, atau tanggung jawab pihak pemerintah daerah dalam proses penganggaran, pencairan, maupun pertanggungjawaban dana.

Herfiansyah menegaskan, pemeriksaan tidak seharusnya hanya terbatas pada jajaran sekretariat dan bendahara KPUD. Seluruh pihak yang diduga memiliki hubungan dengan proses pengelolaan anggaran perlu dimintai keterangan apabila ditemukan relevansi berdasarkan bukti dan dokumen yang tersedia.

Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen pencairan dana, bukti transaksi perbankan, kuitansi pembayaran, mekanisme penyaluran honorarium anggota KPPS, hingga laporan pertanggungjawaban kegiatan. Penelusuran aliran dana juga diperlukan untuk mengetahui pihak-pihak yang menerima atau mengelola anggaran tersebut.

SABER KORUPSI berharap aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani laporan tersebut. Setiap pihak yang memiliki keterkaitan dengan dugaan penyimpangan harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Apabila hasil penyelidikan dan penyidikan menemukan bukti yang cukup mengenai adanya tindak pidana korupsi maupun keterlibatan pihak tertentu, termasuk apabila mengarah kepada kepala daerah, proses hukum diharapkan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.

Herfiansyah menegaskan bahwa langkah pelaporan ini bertujuan memperoleh kejelasan atas pengelolaan dana hibah KPUD Biak Numfor sekaligus memastikan penggunaan anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan. Hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi, dugaan keterlibatan pihak mana pun tetap harus ditempatkan sebagai dugaan dan mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Akuntabilitas Dana Pemilu Menjadi Perhatian Publik

Pengelolaan dana hibah untuk penyelenggaraan pemilu merupakan bagian penting dari tanggung jawab lembaga penyelenggara pemilihan umum. Anggaran yang bersumber dari keuangan negara maupun daerah harus digunakan sesuai peruntukan serta didukung pertanggungjawaban yang jelas.

Karena itu, dugaan persoalan dalam pengelolaan dana hibah KPUD Biak Numfor perlu memperoleh penjelasan berdasarkan data dan hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi dalam penggunaan anggaran juga diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan institusi pemerintahan.

SABER KORUPSI berharap laporan yang akan disampaikan ke tingkat pusat dapat membuka kejelasan mengenai pengelolaan dana hibah senilai Rp3,2 miliar tersebut.

Masyarakat pun diharapkan dapat memperoleh informasi yang utuh mengenai penggunaan anggaran, termasuk apakah terdapat ketidaksesuaian dalam proses pencairan maupun pertanggungjawabannya.

Pada akhirnya, seluruh dugaan harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif. Jika ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai aturan. Sebaliknya, pihak-pihak yang dilaporkan juga tetap harus mendapatkan perlindungan atas asas praduga tak bersalah. (**Hjm**)

#BiakNumfor #Papua #DanaHibah #KPUDBiakNumfor #SaberKorupsi #KampakPapua #MabesPolri #KejaksaanAgung #Kortastipikor #Jampidsus #DugaanKorupsi #TransparansiAnggaran #PengawasanDanaPublik




👁️ viewed 800