Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

DPR Desak KKP Transparan soal Anggaran Kerja Sama Influencer Rp10,79 Miliar

Temuan Belanja Influencer Dua Kementerian

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA  – Penggunaan anggaran pemerintah untuk kerja sama dengan influencer kembali menjadi perhatian. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membeberkan secara terbuka rincian kontrak, biaya pelaksanaan, serta hasil dari kegiatan publikasi yang melibatkan jasa pemengaruh.

Permintaan tersebut muncul setelah adanya temuan mengenai belanja jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan dua kementerian, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Dari total anggaran tersebut, sekitar Rp10,79 miliar digunakan untuk tiga paket kerja sama publikasi KKP. Sementara sekitar Rp3,9 miliar lainnya dialokasikan untuk kegiatan promosi museum.

Chusnunia, yang akrab disapa Nunik, menegaskan bahwa penggunaan uang negara harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan besarnya anggaran, tetapi juga harus menunjukkan jenis pekerjaan yang dilakukan dan manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Ia menilai, apabila kerja sama publikasi bertujuan menyampaikan program pemerintah kepada nelayan, perlu ada evaluasi mengenai sejauh mana informasi tersebut benar-benar menjangkau kelompok sasaran.

"Kalau memakai uang publik, masyarakat berhak tahu apa yang dipesan, berapa biayanya, dan apa hasilnya. Kalau tujuannya menyampaikan program kepada nelayan, kita perlu tahu apakah informasinya benar-benar sampai ke nelayan dan membantu mereka memahami cara mengakses program," ujar Nunik kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

Menurutnya, jumlah penayangan atau jangkauan konten di media sosial memang dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan. Namun, ukuran tersebut perlu dilengkapi dengan informasi mengenai sasaran penerima pesan dan dampak dari kegiatan publikasi.

DPR Dorong Standar Biaya Jasa Kreatif Pemerintah

Selain meminta KKP membuka dokumen kerja sama, Nunik mendorong Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenekraf) mempercepat penyusunan pedoman biaya jasa kreatif.

Pedoman tersebut dinilai penting agar setiap instansi pemerintah mempunyai acuan yang jelas dalam menentukan kewajaran harga sebuah pekerjaan kreatif, termasuk produksi konten digital dan kampanye publikasi.

Ia menyebut persoalan anggaran publikasi pemerintah dapat menjadi momentum untuk mempercepat penyelesaian standar tersebut. Terlebih, selama ini penilaian terhadap biaya produksi konten kerap menimbulkan perdebatan karena belum adanya acuan yang dipahami secara luas.

Nunik juga mengingatkan bahwa proses produksi karya kreatif tidak hanya berkaitan dengan hasil akhir berupa video atau unggahan media sosial.

Ada sejumlah tahapan yang membutuhkan tenaga, waktu, dan biaya, mulai dari riset, penyusunan konsep, penulisan naskah, pengambilan gambar, hingga proses penyuntingan.

Ia mencontohkan pengalaman pembuatan video profil desa yang sebelumnya menjadi bahan masukan bagi Kemenekraf pada April lalu.

Menurutnya, pekerjaan produksi video profil desa dan kampanye publikasi berskala nasional memang memiliki kebutuhan anggaran berbeda. Namun, keduanya tetap membutuhkan perhitungan biaya yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah perlu menjelaskan alasan pemilihan penyedia jasa, komponen biaya yang dibayarkan, serta hasil pekerjaan yang diterima sesuai nilai kontrak.

Kemenekraf dan LKPP Diminta Susun Acuan Kontrak

Untuk memperkuat tata kelola pengadaan jasa kreatif, Nunik mengusulkan agar Kemenekraf bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kedua lembaga tersebut diharapkan dapat menyusun contoh perhitungan biaya dan format kontrak untuk berbagai jenis pekerjaan kreatif, baik berskala kecil maupun proyek nasional.

Kejelasan standar dinilai akan memberikan manfaat bagi dua pihak sekaligus. Instansi pemerintah memiliki pedoman ketika menggunakan anggaran negara, sedangkan pekerja kreatif mendapatkan kepastian mengenai nilai pekerjaan dan hak atas hasil produksinya.

Nunik juga mengingatkan pentingnya melibatkan pekerja lepas, studio produksi kecil, serta komunitas kreatif di daerah dalam proses penyusunan aturan tersebut.

Hal ini dinilai penting karena industri ekonomi kreatif memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian dan menyediakan lapangan pekerjaan.

Berdasarkan data Indonesia Creative Economy Outlook 2026–2027 yang dipaparkan Kemenekraf, sektor ekonomi kreatif mampu menyerap sekitar 27,4 juta tenaga kerja dan mencatat pertumbuhan sekitar 6,8 persen sepanjang 2025.

Karena itu, penyusunan pedoman biaya jasa kreatif diharapkan tidak hanya menguntungkan perusahaan besar, tetapi juga memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha kecil dan pekerja kreatif di berbagai daerah.

Ia meminta pemerintah membuka informasi mengenai nilai setiap paket pekerjaan, ruang lingkup kegiatan, pertimbangan pemilihan penyedia, hingga hasil evaluasi pelaksanaan kontrak.

Temuan Belanja Influencer Rp14,69 Miliar di Dua Kementerian

Sebelumnya, hasil penelusuran terhadap data pengadaan pemerintah periode 2023–2026 menemukan adanya transaksi belanja jasa influencer dengan total nilai mencapai Rp14.696.955.002.

Anggaran tersebut berasal dari dua kementerian dan diberikan kepada PT Rans Animasi Indonesia melalui sejumlah paket pengadaan.

Berdasarkan dokumen perusahaan yang turut ditelusuri, kepemilikan PT Rans Animasi Indonesia sebagian besar berada di bawah PT Rans Entertainment Indonesia. Raffi Ahmad diketahui memiliki kepentingan kepemilikan melalui perusahaan tersebut, dengan penguasaan saham mayoritas pada tingkat induk perusahaan.

Selain itu, Raffi Ahmad juga tercatat memiliki 0,9 persen saham secara langsung di PT Rans Animasi Indonesia serta menjabat sebagai komisaris.

Besarnya nilai pengadaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi belanja publikasi influencer, terutama ketika pemerintah sedang menjalankan kebijakan penghematan anggaran.

Penelusuran tersebut menilai pengeluaran miliaran rupiah untuk jasa pemengaruh perlu dikaji dari sisi kebutuhan, efektivitas, kewajaran harga, serta manfaatnya terhadap pelayanan masyarakat.

Salah satu perbandingan yang disampaikan adalah biaya penayangan Instagram Story pada akun Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mencapai Rp575,65 juta.

Nilai tersebut dinilai perlu dijelaskan secara terperinci, mengingat anggaran yang digunakan berasal dari keuangan negara dan harus mengikuti prinsip efisiensi serta akuntabilitas.

Rincian Delapan Paket Pengadaan di Dua Kementerian

Berdasarkan hasil penelusuran data pengadaan, total belanja Rp14,69 miliar tersebut terbagi menjadi delapan paket pekerjaan yang berasal dari dua kementerian.

Berikut rincian anggaran yang tercatat:

1. Kemendikbudristek: Sekitar Rp3,9 Miliar

Pada tahun anggaran 2024, melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya, terdapat lima paket pengadaan jasa publikasi dengan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik.

Rinciannya meliputi:

-  Kehadiran dalam kegiatan atau event attendance: Rp2.521.329.200.

-  Publikasi Instagram Story akun @raffinagita1717: Rp575.655.000.

- Penayangan video melalui YouTube RANS Entertainment:           Rp452.698.902.

-  Publikasi Instagram Reels akun @raffinagita1717: Rp205.893.300.

-  Publikasi konten TikTok akun @raffinagita1717: Rp144.423.600.

Kelima paket tersebut memiliki total nilai sekitar Rp3,9 miliar dan berkaitan dengan kegiatan promosi museum serta publikasi melalui berbagai platform digital.

2. KKP: Sekitar Rp10,79 Miliar

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat memiliki tiga paket pengadaan jasa influencer yang tersebar di tiga unit kerja berbeda pada periode 2025–2026.

Rinciannya sebagai berikut:

- Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 untuk kegiatan influencer engagement: Rp3.596.955.000.

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 untuk kegiatan influencer engagement pembangunan BINS: Rp3.600.000.000.

- Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tahun 2026 untuk jasa publikasi program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna: Rp3.600.000.000.

Total ketiga paket tersebut mencapai sekitar Rp10,79 miliar.

Nilai ini menjadi perhatian karena publikasi program pemerintah seharusnya memiliki sasaran yang jelas, terutama ketika berkaitan dengan kebutuhan nelayan dan masyarakat pesisir.

Transparansi Pengadaan Dinilai Penting untuk Cegah Konflik Kepentingan

Selain mempertanyakan besarnya anggaran, hasil penelusuran tersebut juga mengangkat persoalan penggunaan mekanisme pengadaan langsung melalui katalog elektronik.

Pencantuman nama kanal YouTube dan akun media sosial tertentu sebagai bagian dari paket pekerjaan dinilai berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk mengikuti persaingan secara sehat.

Keberadaan biro hubungan masyarakat di setiap kementerian juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhitungkan dalam mengevaluasi kebutuhan penggunaan jasa influencer dari pihak luar.

Atas berbagai temuan tersebut, pemerintah didorong untuk membuka dokumen pengadaan secara menyeluruh kepada masyarakat.

Dokumen yang diminta mencakup Kerangka Acuan Kerja (KAK), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak kerja sama, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pelaksanaan pekerjaan.

Selain transparansi pengadaan, persoalan potensi konflik kepentingan juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta memastikan bahwa hubungan antara pejabat publik dan perusahaan penerima kontrak tidak memengaruhi proses pengadaan maupun penggunaan anggaran negara.

Raffi Ahmad juga didorong untuk menjelaskan secara terbuka posisi kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan yang menerima kontrak pemerintah, termasuk langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjalankan tugas sebagai Utusan Khusus Presiden.

Pada akhirnya, penggunaan anggaran publik untuk kegiatan promosi dan publikasi perlu didasarkan pada kebutuhan yang terukur. Keterbukaan nilai kontrak, kejelasan pekerjaan, serta evaluasi manfaat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap rupiah uang negara memberikan hasil yang sepadan bagi masyarakat. (**Hjm**)

#KKP #DPRRI #AnggaranNegara #Influencer #TransparansiAnggaran #PengadaanPemerintah #KementerianKelautanDanPerikanan #RaffiAhmad #EkonomiKreatif #BelanjaNegara #BeritaNasional #BeritaIndonesia

👁️ viewed 800