Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

Fahd A Rafiq Klaim Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, Bantah Terlibat Kasus Korupsi ATR/BPN

Klaim Dana Rp100 Miliar Disorot

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Ketua DPP Partai Golkar, Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, membantah keterlibatannya dalam kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Fahd yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengklaim bahwa uang sebesar Rp70 miliar yang diserahkannya berkaitan dengan kebutuhan penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Pernyataan tersebut disampaikan Fahd setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

FAHD BANTAH PENETAPAN DIRINYA SEBAGAI TERSANGKA

Di hadapan awak media, Fahd menyatakan bahwa dirinya tidak seharusnya ditangkap dan dijerat sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat ATR/BPN dan pihak swasta tersebut.

Ia menegaskan bahwa uang Rp70 miliar yang menjadi bagian dari persoalan perkara itu bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan berkaitan dengan kegiatan organisasi keagamaan.

Fahd bahkan menilai KPK telah keliru dalam menetapkan dirinya sebagai tersangka karena menurut pengakuannya, dana tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan Muktamar NU.

KLAIM DANA RP100 MILIAR DIMINTA PIHAK LAIN

Sebelumnya, Fahd juga mengungkapkan bahwa dirinya pernah diminta menyediakan uang hingga Rp100 miliar oleh AS, yang kini turut menjadi tersangka dalam perkara tersebut.

Menurut Fahd, permintaan itu terjadi melalui komunikasi telepon pada 25 hingga 27 Agustus 2026. Pada awalnya, ia mengaku menolak permintaan tersebut.

Namun, pada 27 Agustus, AS kembali menghubunginya dengan membawa nama seorang tokoh penting. Fahd kemudian mengaku bersedia menyediakan dana tersebut.

Ia menyebut uang itu sebagai pinjaman atau dana talangan untuk mendukung pelaksanaan Muktamar NU, bukan pemberian yang berkaitan dengan pengurusan perkara pertanahan.

KASUS BERMULA DARI OTT KPK DI JABODETABEK

Kasus dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi pada 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah operasi berlangsung, KPK mengumumkan penetapan delapan orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap tersebut.

Mereka berasal dari unsur pejabat pemerintah, perusahaan, hingga pihak swasta yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses pengurusan hak atas tanah.

DELAPAN ORANG DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA

Delapan tersangka yang diumumkan KPK terdiri atas Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I SCM, serta Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA.

Selain itu, terdapat RP yang disebut sebagai pihak swasta atau perantara dari perusahaan Summarecon.

Nama lain yang turut masuk dalam daftar tersangka adalah mantan Bupati Kebumen berinisial AS dan Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq.

Dua tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, masing-masing berinisial E dan MF.

KPK TELUSURI KETERLIBATAN PIHAK LAIN MELALUI PENGGELEDAHAN

Dalam proses penyidikan, KPK melakukan serangkaian penggeledahan untuk mengumpulkan bukti dan menelusuri dugaan keterlibatan pihak lain.

Pada 17 September 2026, penyidik mendatangi sejumlah ruangan pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Penggeledahan dilakukan di ruangan L, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ, serta Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A.

Penyidik juga memeriksa sejumlah ruangan direktorat yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Sehari kemudian, penggeledahan berlanjut ke kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan kediaman L di Bekasi.

PENGGELEDAHAN MELUAS KE SEJUMLAH DAERAH

Pada 21 September 2026, KPK kembali menggeledah kantor Summarecon yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dua hari berselang, penyidik mendatangi Kantor Pertanahan Kota Mojokerto untuk mencari barang bukti yang berkaitan dengan penyidikan.

Selanjutnya, pada 24 September 2026, penggeledahan dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur serta rumah L yang berada di Kabupaten Nganjuk.

Rangkaian kegiatan tersebut berlanjut pada 29 September 2026 dengan penggeledahan kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

PENYIDIKAN MASIH MENJADI FOKUS PENANGANAN PERKARA

Serangkaian pemeriksaan dan penggeledahan tersebut menjadi bagian dari upaya KPK mengungkap konstruksi perkara dugaan korupsi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pengakuan Fahd mengenai dana Rp70 miliar untuk Muktamar NU menjadi salah satu pernyataan yang perlu diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum.

Klaim tersebut merupakan keterangan dari pihak tersangka dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Proses hukum selanjutnya akan menentukan bagaimana hubungan aliran dana tersebut dengan perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani KPK. (**Ay**)

#FahdARafiq #FahdElFouz #KorupsiATRBPN #MuktamarNU #KPK #KasusKorupsi #Summarecon #BeritaNasional #BeritaPolitik #NahdlatulUlama

SEMBER JPNN.COM

👁️ viewed 800