Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

Ombudsman Temukan Kendala Pembangunan KopDes Merah Putih di Enam Wilayah, Agrinas Diminta Transparan

Ombudsman Umumkan Hasil Pemeriksaan Kopdes

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KopDes Merah Putih) di sejumlah daerah masih menghadapi berbagai persoalan. Hasil pemantauan Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya kendala terkait akses jalan, kelayakan lahan, hingga kelengkapan perizinan bangunan.

Temuan tersebut menjadi perhatian karena pembangunan koperasi tidak hanya membutuhkan kesiapan anggaran dan infrastruktur, tetapi juga harus memastikan lokasi yang digunakan sesuai ketentuan serta mendukung kegiatan operasional dalam jangka panjang.

PEMERIKSAAN DILAKUKAN DI ENAM WILAYAH

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menjelaskan bahwa temuan sementara diperoleh setelah pihaknya melakukan peninjauan terhadap 14 koperasi yang tersebar di enam wilayah, yakni Purworejo, Batam, Tual, Mamuju, Jakarta Selatan, dan Demak.

Dari hasil pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan berbeda di setiap daerah. Di Batam, terdapat lokasi koperasi yang sulit dijangkau. Sementara di Mamuju, ditemukan lahan pembangunan yang berbatasan langsung dengan kawasan rawa.

Persoalan lainnya ditemukan di Purworejo, terutama berkaitan dengan pengurusan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Adapun di Tual, masih terdapat ketidakjelasan mengenai lokasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan koperasi.

Radian menyampaikan bahwa seluruh temuan tersebut masih dalam tahap pemeriksaan dan belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya dugaan maladministrasi dalam pelaksanaan program.

OMBUDSMAN SIAP SERAHKAN HASIL PEMERIKSAAN

Ombudsman berencana menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Kementerian Koperasi dan PT Agrinas Pangan Nusantara pada pekan berikutnya.

Dokumen tersebut nantinya akan memuat berbagai temuan lapangan, saran, pendapat, serta langkah korektif yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi maupun pihak terkait.

Langkah ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi agar persoalan yang ditemukan tidak berkembang menjadi hambatan lebih besar dalam pelaksanaan pembangunan KopDes Merah Putih.

AGRINAS DIMINTA TERBUKA SOAL KESEPAKATAN LAHAN

Selain persoalan kondisi fisik, Ombudsman juga meminta PT Agrinas Pangan Nusantara meningkatkan keterbukaan informasi mengenai proses penentuan dan penggunaan lahan untuk pembangunan koperasi.

Informasi mengenai kesepakatan pemanfaatan tanah dengan pengurus koperasi maupun masyarakat desa dinilai perlu disampaikan secara jelas. Hal tersebut penting untuk mencegah munculnya kecurigaan, kesalahpahaman, maupun konflik di lingkungan masyarakat.

Menurut Ombudsman, informasi terkait pendirian, pembangunan, hingga pelaksanaan program harus dapat diketahui publik sepanjang sesuai ketentuan keterbukaan informasi.

Transparansi juga diperlukan agar masyarakat memahami proses pengambilan keputusan, termasuk dasar pemilihan lokasi yang digunakan untuk membangun gerai dan fasilitas koperasi.

KESESUAIAN LAHAN DAN IZIN BANGUNAN HARUS DIPASTIKAN

Ombudsman turut mengingatkan pentingnya pemeriksaan kelayakan lahan sebelum pembangunan fisik dimulai. Pemeriksaan tersebut harus memperhatikan berbagai ketentuan tata ruang dan perlindungan kawasan pertanian.

Beberapa aspek yang perlu dipastikan antara lain kesesuaian dengan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), serta aturan mengenai sempadan sungai.

Selain itu, kelengkapan perizinan bangunan, sistem pengelolaan limbah, dan kondisi lingkungan sekitar juga harus menjadi bagian dari proses pemeriksaan.

Dengan demikian, pembangunan koperasi tidak hanya mengejar target penyelesaian fisik, tetapi juga memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, dan kepatuhan terhadap peraturan.

PEMBANGUNAN KOPERASI MEMBUTUHKAN KERJA SAMA LINTAS SEKTOR

Ombudsman menilai program KopDes Merah Putih merupakan pekerjaan besar yang tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.

Koordinasi antara kementerian, lembaga pemerintah, pemerintah daerah, pengelola program, hingga masyarakat setempat diperlukan agar proses pembangunan berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing wilayah.

Keterlibatan masyarakat juga dinilai penting karena warga desa merupakan pihak yang akan berinteraksi langsung dengan keberadaan koperasi tersebut.

Tanpa koordinasi yang baik, pembangunan berisiko menghadapi persoalan administratif, sosial, maupun teknis yang dapat menghambat pemanfaatan fasilitas setelah selesai dibangun.

TARGET 80 RIBU KOPERASI, PEMBANGUNAN FISIK TERUS BERJALAN

Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Berdasarkan data Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) per 18 November 2026, sebanyak 80.965 koperasi telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, jumlah koperasi yang telah mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB) tercatat mencapai 62.009 unit.

Dari sisi pembangunan fisik, terdapat 38.937 titik lahan yang telah diajukan untuk pembangunan gedung atau gerai koperasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.402 titik telah dinyatakan terverifikasi, sedangkan 2.535 titik lainnya masih menjalani proses pemeriksaan.

SEBAGIAN BESAR LOKASI TERVERIFIKASI MASIH DALAM TAHAP PEMANFAATAN

Data pembangunan juga menunjukkan bahwa dari seluruh lahan yang telah terverifikasi, sebanyak 5.255 titik sedang menjalani pembangunan fisik gedung atau gerai. Sebanyak 658 titik lainnya belum memulai pembangunan.

Adapun 30.489 titik dilaporkan telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100 persen.

Angka tersebut menggambarkan besarnya pekerjaan yang sedang berjalan dalam merealisasikan program koperasi desa secara nasional. Namun, capaian pembangunan tetap perlu diimbangi dengan pemeriksaan kualitas, kelayakan lokasi, kepastian hukum, serta kesiapan operasional.

Ombudsman menegaskan bahwa pengawasan perlu terus dilakukan agar pembangunan KopDes Merah Putih tidak hanya berhasil dari sisi jumlah bangunan, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Keberhasilan program ini pada akhirnya tidak cukup diukur dari banyaknya gedung yang berdiri. Kepastian lahan, transparansi pengelolaan, kepatuhan terhadap aturan, dan kemampuan koperasi menjalankan kegiatan ekonomi menjadi faktor penting untuk memastikan program berjalan secara berkelanjutan. (**Ay**)

#KopDesMerahPutih #KoperasiDesaMerahPutih #OmbudsmanRI #Agrinas #PembangunanKoperasi #LahanKoperasi #KoperasiDesa #EkonomiDesa #ProgramPemerintah #PengawasanOmbudsman 

👁️ viewed 800