Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

Presiden Prabowo Sudah Terima Laporan Dugaan Penyadapan, Yusril Tegaskan Proses Hukum Berjalan

20 Ribu Prajurit TNI ke Jakarta

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto disebut telah mengetahui dugaan penyadapan ilegal terhadap komunikasi dirinya dan sejumlah pejabat negara. Persoalan tersebut kini memasuki tahap penyidikan kepolisian setelah tiga perwira tinggi Polri ditetapkan sebagai tersangka.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan laporan mengenai kasus tersebut telah disampaikan langsung kepada Presiden oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

 

Pernyataan itu disampaikan Yusril di Jakarta, Selasa (3/11/2026). Menurutnya, perkara yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara dan sejumlah pejabat pemerintahan merupakan persoalan serius karena berhubungan dengan keamanan komunikasi serta kerahasiaan negara.

 

Yusril menjelaskan, Presiden telah menerima informasi mengenai perkembangan perkara tersebut dan meminta agar penanganannya dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

 

Ia menegaskan, siapa pun yang diduga terlibat harus diproses secara objektif tanpa mempertimbangkan jabatan maupun kedudukannya.

 

Tiga Jenderal Polri Terseret Kasus Penyadapan

 

Perkara ini menjadi perhatian setelah Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah.

 

Ketiganya adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Irjen Eko Hadi Santoso.

 

Ketiga tersangka diduga terlibat dalam aktivitas intersepsi komunikasi terhadap sejumlah pihak, mulai dari Presiden Prabowo, pejabat pemerintahan, tokoh politik, insan media, pengusaha, hingga sejumlah tokoh organisasi masyarakat.

 

Berdasarkan hasil penyidikan awal yang dilakukan menggunakan metode Scientific Crime Investigation, penyidik menduga nomor telepon sejumlah tokoh dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui prosedur hukum yang semestinya.

 

Aktivitas tersebut diduga berlangsung selama kurang lebih satu tahun, yakni sejak 2025 hingga Oktober 2026.

 

Penyidik juga mendalami dugaan penghapusan data log atau rekaman aktivitas pada peladen sistem LIMS. Penghapusan tersebut diduga dilakukan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak aktivitas penyadapan.

 

Presiden Perintahkan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

 

Yusril menyampaikan bahwa pemerintah memandang dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pejabat negara sebagai persoalan yang tidak bisa dianggap ringan.

 

Menurutnya, tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai tujuan penggunaan akses komunikasi yang dilakukan tanpa prosedur hukum.

 

Setelah menerima laporan Kapolri, Presiden Prabowo disebut meminta aparat penegak hukum menjalankan proses penyidikan secara tegas dan profesional.

 

Pemerintah juga menginginkan agar penanganan perkara tidak dipengaruhi kepentingan tertentu. Seluruh pihak yang diduga terlibat harus mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

 

Yusril Bantah Kasus Penyadapan Berkaitan dengan Makar

 

Di tengah berkembangnya kasus tersebut, muncul berbagai spekulasi mengenai kemungkinan adanya upaya penggulingan kekuasaan.

 

Namun, Yusril membantah anggapan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan makar atau usaha menjatuhkan pemerintahan Presiden Prabowo.

 

Ia menjelaskan bahwa perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana akses ilegal dan intersepsi komunikasi tanpa hak.

 

Dengan demikian, masyarakat diminta tidak mencampuradukkan proses hukum mengenai dugaan penyadapan dengan isu penggulingan kekuasaan yang belum memiliki dasar pembuktian.

 

Penyidik masih memiliki tugas untuk mengungkap secara menyeluruh motif, rangkaian tindakan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.

 

Polisi Periksa 10 Saksi dan Sita Sejumlah Barang Bukti

 

Untuk memperkuat pembuktian, penyidik Bareskrim Polri telah meminta keterangan dari 10 orang saksi dan tiga saksi ahli.

 

Polisi juga melakukan penggeledahan dan mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan.

 

Barang bukti yang disita meliputi 11 unit telepon genggam, satu unit iPad, serta empat buah flashdisk.

 

Sementara itu, Irwasum Polri Komjen Asep Edi Suheri menyatakan bahwa dugaan tindakan tersebut merupakan perbuatan oknum dan tidak mewakili kebijakan resmi institusi Polri.

 

Ketiga tersangka kini ditahan di Rumah Tahanan Mabes Polri untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

 

Mereka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 dan Pasal 332 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

 

Ancaman hukuman dalam perkara tersebut disebut dapat mencapai maksimal 10 tahun penjara.

 

Meski demikian, proses hukum tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan memberikan hak kepada para tersangka untuk memperoleh pendampingan penasihat hukum.

 

Kabar 20 Ribu Prajurit TNI Dikerahkan ke Jakarta Ikut Menjadi Perhatian

 

Bersamaan dengan mencuatnya kasus penyadapan, beredar informasi mengenai pengerahan lebih dari 20 ribu prajurit TNI ke wilayah Jakarta.

 

Kabar tersebut menyebutkan bahwa personel yang dikerahkan merupakan gabungan dari tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

 

Pengerahan pasukan disebut berlangsung mulai 2 November hingga 4 November 2026. Informasi yang beredar juga menyebutkan aktivitas penempatan personel telah terlihat pada Selasa malam, 3 November 2026.

 

Menanggapi kabar tersebut, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayjen Muhammad Nas tidak memberikan penjelasan secara terperinci mengenai jumlah personel, satuan yang terlibat, waktu pelaksanaan, maupun sasaran pengamanan.

 

Namun, ia menyatakan bahwa kesiapsiagaan dan pengerahan pasukan merupakan bagian dari tugas TNI dalam menjaga keamanan serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 

Hingga informasi tersebut disampaikan, belum ada keterangan resmi yang memastikan bahwa pengerahan pasukan TNI memiliki hubungan langsung dengan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka kasus penyadapan.

 

Karena itu, kedua perkembangan tersebut perlu dipahami sebagai persoalan yang berbeda sampai terdapat penjelasan resmi mengenai kemungkinan keterkaitannya.

 

Proses Hukum Masih Berlanjut

 

Penetapan tiga jenderal sebagai tersangka menjadi perkembangan penting dalam pengungkapan dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden dan sejumlah pejabat negara.

 

Namun, penyidik masih membutuhkan waktu untuk mengungkap keseluruhan rangkaian peristiwa, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.

 

Aparat kepolisian juga menegaskan bahwa proses penyidikan masih berada pada tahap awal sehingga seluruh fakta belum dapat disampaikan secara terbuka.

 

Pemerintah menyatakan penanganan perkara harus berlangsung transparan, profesional, dan berdasarkan ketentuan hukum.

 

Publik kini menunggu hasil penyidikan lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana aktivitas penyadapan tersebut bisa berlangsung, siapa saja yang terlibat, serta apa tujuan di balik operasi yang diduga berjalan selama berbulan-bulan tersebut. (**Ay88**)

 

#PrabowoSubianto #KasusPenyadapan #PenyadapanPresiden #ListyoSigit #YusrilIhzaMahendra #BareskrimPolri #Polri #TNI #PolitikIndonesia #BeritaNasional #HukumIndonesia #PemerintahanPrabowo

 

Sumber : Kompas,Detik

👁️ viewed 800