Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

RUU Perampasan Aset Dinilai Belum Ampuh, Kekayaan Janggal Pejabat Tak Bisa Dijerat

Efektivitas Perampasan Aset Dipertanyakan

HERO JURNAL MEDIA,- JOGJA - Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset oleh pemerintah dan DPR pada Kamis (19/11/2026) belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah tidak adanya aturan khusus untuk merampas kekayaan pejabat negara yang tidak jelas sumber perolehannya.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Zaenur Rohman, menilai ketentuan mengenai unexplained wealth atau kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya justru tidak dimasukkan dalam substansi regulasi tersebut.

Padahal, mekanisme ini dinilai penting untuk membantu negara menindak kepemilikan harta yang tidak sebanding dengan penghasilan resmi seorang penyelenggara negara.

KEKAYAAN TIDAK WAJAR PEJABAT BELUM BISA DITINDAK

Zaenur menyayangkan tidak dimasukkannya ketentuan mengenai kekayaan yang tidak wajar dalam RUU Perampasan Aset. Menurutnya, ketiadaan aturan tersebut membuat negara kehilangan salah satu instrumen untuk menelusuri dan merampas harta yang diduga tidak berasal dari sumber penghasilan sah.

Ia juga menduga isu tersebut berpotensi menimbulkan kekhawatiran di kalangan elite politik karena dapat berdampak pada pejabat yang memiliki kekayaan dalam jumlah besar tetapi sulit menjelaskan sumber perolehannya.

Akibatnya, regulasi yang diharapkan mampu memperkuat pemberantasan korupsi justru dinilai belum menyentuh salah satu persoalan penting terkait kepemilikan harta tidak wajar.

EFEKTIVITAS PERAMPASAN ASET DIPERTANYAKAN

Tidak adanya mekanisme unexplained wealth membuat kemampuan RUU tersebut dalam mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan ikut dipertanyakan.

Zaenur menilai regulasi tersebut kehilangan salah satu kekuatan utama yang seharusnya dimiliki sebuah aturan perampasan aset. Ia bahkan menggambarkan kondisi tersebut seperti macan yang kehilangan taring karena tidak memiliki instrumen hukum yang cukup kuat.

Padahal, perampasan aset seharusnya menjadi bagian penting dalam strategi pemberantasan korupsi. Penindakan terhadap pelaku tidak cukup hanya melalui hukuman pidana, tetapi juga perlu diikuti upaya mengembalikan kekayaan negara yang diperoleh melalui tindak kejahatan.

PENELUSURAN ASET MASIH BERGANTUNG PADA PERKARA PIDANA

Persoalan berikutnya terletak pada mekanisme penelusuran dan perampasan aset yang masih berkaitan erat dengan proses perkara pidana.

RUU tersebut memang membuka peluang perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dalam kondisi tertentu. Ketentuan ini dapat diterapkan apabila pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya.

Namun, Zaenur menilai ruang lingkup tersebut masih terlalu terbatas. Menurutnya, penelusuran aset baru dapat dilakukan setelah ditemukan perkara pidana yang menjadi dasar proses hukum.

Dengan pembatasan tersebut, tidak semua kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dapat dijangkau melalui mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana.

KEWENANGAN KPK JUGA MENJADI PERSOALAN

Selain keterbatasan mekanisme perampasan, Zaenur turut mempertanyakan pembagian kewenangan dalam RUU tersebut.

Ia menilai kewenangan perampasan aset yang diberikan kepada jaksa pengacara negara berpotensi menimbulkan persoalan apabila perkara pidana yang menjadi dasar penelusuran aset ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, perlu ada kejelasan mengenai posisi KPK dalam proses tersebut. Sebab, apabila suatu perkara berasal dari penyidikan KPK, muncul pertanyaan apakah lembaga antirasuah itu harus menyerahkan proses perampasan aset kepada kejaksaan.

Ketiadaan pengaturan kewenangan KPK secara jelas dinilai dapat menimbulkan persoalan koordinasi antarlembaga penegak hukum.

PENGAWASAN PENGADILAN DINILAI TETAP DIPERLUKAN

Zaenur berharap RUU Perampasan Aset dapat menjadi terobosan besar dalam upaya memberantas korupsi di Indonesia. Regulasi tersebut semestinya tidak hanya berorientasi pada penyitaan harta, tetapi juga mampu memperkuat pengembalian aset hasil tindak pidana kepada negara.

Di sisi lain, mekanisme pengawasan melalui lembaga peradilan juga harus diperkuat. Langkah ini diperlukan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap menjamin perlindungan hak masyarakat.

Menurutnya, regulasi yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan pemberantasan korupsi dengan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak kepemilikan yang sah.

RUU PERAMPASAN ASET DIANGGAP BELUM MEMENUHI EKSPEKTASI

Secara keseluruhan, Zaenur menilai materi RUU Perampasan Aset yang disahkan masih jauh dari harapan untuk menjadi instrumen kuat dalam pemberantasan korupsi.

Ketiadaan aturan mengenai kekayaan yang tidak dapat dijelaskan, terbatasnya mekanisme perampasan tanpa putusan pidana, hingga persoalan pembagian kewenangan antarlembaga menjadi sejumlah catatan penting.

Ia pun mengkritik proses dan substansi regulasi tersebut karena dinilai lebih berorientasi pada pemenuhan tuntutan publik daripada menghadirkan perubahan mendasar dalam sistem pemberantasan korupsi.

Bagi Zaenur, aturan perampasan aset seharusnya benar-benar mampu memberikan kekuatan baru bagi negara untuk mengejar hasil kejahatan, bukan sekadar menjadi regulasi yang terlihat menjanjikan tetapi memiliki keterbatasan dalam penerapannya. (**Ay88**)

#RUUPerampasanAset #PerampasanAset #PukatUGM #UGM #ZaenurRohman #PemberantasanKorupsi #KorupsiIndonesia #KPK #HartaPejabat #HukumIndonesia #BeritaNasional

👁️ viewed 800