Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

Yusril Ungkap Dugaan Motif Penyadapan Presiden Prabowo, Penyidik Dalami Indikasi Upaya Melumpuhkan Pemerintahan

Yusril Dua Alat Bukti Ditemukan

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkap perkembangan penyelidikan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto. Dari hasil pendalaman sementara, penyidik menemukan indikasi bahwa tindakan tersebut berpotensi berkaitan dengan upaya makar.

Yusril menjelaskan, dugaan makar yang dimaksud bukan mengarah pada rencana pembunuhan Presiden. Namun, penyidik tengah mendalami kemungkinan adanya tujuan untuk membuat kepala negara tidak mampu menjalankan tugas dan kewenangannya dalam pemerintahan.

Pernyataan tersebut disampaikan Yusril saat memberikan keterangan kepada wartawan di sela kunjungan kerja di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, Rabu (4/11/2026).

Menurut Yusril, dugaan tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Aparat penegak hukum perlu mengungkap secara menyeluruh motif, tujuan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan sistem penyadapan tersebut.

"Mulai mengarah ke sana, ada indikasi ke arah makar, bukan membunuh, seperti berkeinginan untuk melumpuhkan agar Presiden tidak dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, itu yang sedang didalami penyidik," ujar Yusril.

Tiga Perwira Tinggi Polisi Jadi Tersangka

Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur yang sah.

Ketiganya diduga terlibat dalam penyadapan ilegal, akses tanpa hak terhadap sistem elektronik, serta penghapusan atau perusakan data elektronik.

Selain Listyo Sigit Prabowo, dua nama lain yang disebut dalam perkara tersebut adalah Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dugaan penyadapan disebut berlangsung dalam rentang 2025 hingga 2026. Sasaran yang diduga terdampak tidak hanya Presiden Prabowo, tetapi juga sejumlah menteri, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan media.

Kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut dugaan penggunaan perangkat dan sistem penyadapan yang seharusnya dijalankan berdasarkan ketentuan hukum.

Penyidik Telah Mengantongi Dua Alat Bukti

Yusril menyampaikan bahwa penetapan para tersangka telah didasarkan pada kecukupan dua alat bukti permulaan terkait dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi ilegal.

Meski demikian, proses pengembangan perkara masih terus berjalan. Penyidik perlu memastikan apakah dugaan penyadapan tersebut hanya berkaitan dengan pelanggaran akses elektronik atau memiliki tujuan yang lebih luas.

Menurut Yusril, arah dugaan tindak pidana yang mengarah pada makar masih berupa indikasi yang harus dibuktikan melalui proses hukum.

Ketentuan mengenai makar tersebut merujuk pada Pasal 191 hingga Pasal 193 KUHP Nasional.

Pasal 191 mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melakukan makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/atau Wakil Presiden, maupun membuat keduanya tidak mampu menjalankan pemerintahan.

Ancaman hukumannya mencakup pidana mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

Nomor Presiden Diduga Masuk Sistem Penyadapan LIMS

Dalam pengusutan perkara ini, Bareskrim Polri juga mendalami dugaan penyalahgunaan Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pengelolaan intersepsi atau penyadapan.

Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya diduga dimasukkan ke dalam sistem tersebut tanpa melalui prosedur yang semestinya.

Penyidik menduga proses pemasukan nomor telepon itu tidak disertai tahapan verifikasi, surat permohonan penyidik, maupun laporan polisi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan penyadapan.

Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin sebelumnya menyatakan bahwa penyidik masih mendalami dugaan penyalahgunaan sistem tersebut.

Perkara ini mencakup dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan atau perusakan informasi elektronik.

Motif dan Tujuan Penyadapan Masih Didalami

Pengungkapan kasus ini tidak berhenti pada dugaan penyalahgunaan sistem teknologi kepolisian. Aparat juga harus mengungkap siapa yang memberikan perintah, bagaimana proses penyadapan dilakukan, serta apa tujuan sebenarnya dari tindakan tersebut.

Apabila dugaan yang mengarah pada upaya melumpuhkan fungsi pemerintahan terbukti, perkara ini berpotensi memiliki konsekuensi hukum yang jauh lebih serius.

Yusril menegaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman untuk memastikan konstruksi perkara secara utuh.

Dengan demikian, motif penyadapan dan dugaan keterkaitannya dengan tindak pidana makar masih harus dibuktikan melalui penyidikan serta proses peradilan. Seluruh pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka juga tetap memiliki hak atas asas praduga tidak bersalah.(**Ay/ Hjm**)

#PrabowoSubianto #YusrilIhzaMahendra #PenyadapanIlegal #ListyoSigit #Makar #BareskrimPolri #Polri #KasusPenyadapan #LIMS #HukumIndonesia #BeritaNasional

👁️ viewed 800