Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

KPK Sebut Empat Orang Diduga Jadi Kepercayaan Nusron Wahid dalam Kasus HGB di Bogor

0 A KPK Summarecon HGB Investigation Graphic

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut empat pihak yang menjadi tersangka dalam perkara dugaan korupsi dan gratifikasi terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor diduga memiliki hubungan kepercayaan dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Keempat orang tersebut berasal dari kalangan swasta dan politik. Mereka adalah Arif Sugianto, Fahd El Fouz, Erwin, serta Muhammad Fakhry.

Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik mengatakan, keempatnya diduga berperan sebagai pihak yang dipercaya atau menjadi representasi Menteri ATR/BPN dalam perkara tersebut.

KPK menyampaikan hal itu saat menjelaskan perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi yang berkaitan dengan proses pembangunan serta pengurusan HGB di wilayah Kabupaten Bogor, Selasa (15/9/2026).

Delapan Orang Telah Jadi Tersangka

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka sekaligus melakukan penahanan.

Mereka terdiri dari Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, serta Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi.

Lima tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, yakni Arif Sugianto, Fahd El Fouz, Erwin, Muhammad Fakhry, dan Rizal Pahlevi.

Penyidik KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. Barang bukti itu antara lain berupa perangkat atau bukti elektronik, boks, serta 20 koper yang berisi uang tunai dalam rupiah dan valuta asing.

Total uang yang disita penyidik mencapai sekitar Rp106,3 miliar.

Jumlah tersebut menjadi salah satu nilai barang bukti terbesar yang diperoleh KPK dari operasi tangkap tangan. Sebelumnya, salah satu OTT dengan barang bukti uang dalam jumlah besar terjadi dalam perkara di lingkungan Bea Cukai dengan nilai sekitar Rp45 miliar.

Berawal dari Pengurusan HGB Summarecon

KPK menjelaskan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan pengurusan perpanjangan HGB maupun pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang dikelola Summarecon di Kabupaten Bogor.

Dalam proses pengurusan itu, pihak swasta yang disebut sebagai perantara Summarecon diduga berkomunikasi dengan Erwin.

KPK menyebut Erwin sebagai salah satu pihak yang diduga menjadi orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR/BPN.

Pada awal Agustus 2026, Sontang melalui Erwin diduga meminta sejumlah uang dengan kode “dua”. Nilainya mencapai Rp2 miliar.

Uang tersebut diduga berkaitan dengan proses pembukaan blokir dan penerbitan sertifikat tanah milik Summarecon.

Namun, pihak Summarecon disebut hanya menyanggupi pemberian Rp1,5 miliar. Salah satu alasannya, diduga terdapat pihak lain yang juga akan memperoleh bagian dari uang tersebut.

Pada 27 Agustus 2026, Direktur Utama Summarecon Adrianto Pitojo Adi melalui Yaser Alfarisi dan Rizal Pahlevi diduga menyerahkan uang Rp1,5 miliar kepada Erwin.

Dari uang tersebut, sekitar Rp200 juta kemudian diduga diberikan Erwin kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Uang itu disebut berkaitan dengan pembukaan blokir dan proses pemecahan HGB.

KPK Temukan Dugaan Aliran Uang Lain

Penyidik tidak hanya mendalami perkara pengurusan HGB yang berkaitan dengan Summarecon.

KPK juga menemukan dugaan gratifikasi yang berkaitan dengan mutasi dan promosi jabatan serta pelayanan di bidang pertanahan.

Dalam perkara pengurusan HGB atas tanah yang dikelola PT Bela Parahyangan, misalnya, penyidik menduga terdapat pemberian uang sebesar Rp2,1 miliar kepada Erwin.

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,8 miliar diduga diserahkan kepada Arif Sugianto.

KPK juga mengungkap dugaan penerimaan uang sekitar Rp8 miliar yang dilakukan Lampri bersama Arif. Uang tersebut ditemukan dalam sembilan koper berwarna merah yang bertuliskan nama Lampri.

Selain itu, penyidik menemukan dugaan setoran tunai sebesar Rp10 miliar pada 7 September 2026 yang berkaitan dengan mutasi rekening Arif.

KPK masih melakukan pendalaman terhadap sejumlah penerimaan lain yang diduga berkaitan dengan pelayanan pertanahan.

Para Tersangka Dijerat Pasal Korupsi

Untuk pihak pemberi, yakni Adrianto bersama Rizal, KPK menerapkan sangkaan berdasarkan ketentuan pidana mengenai pemberian suap sebagaimana diatur dalam Pasal 605 ayat (1) huruf a atau huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.

Mereka juga disangkakan dengan ketentuan Pasal 606 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta aturan terkait lainnya.

Sementara itu, Sontang bersama Erwin, serta Lampri bersama Arif, Fahd, dan Muhammad Fakhry, disangkakan dengan pasal terkait penerimaan suap dan gratifikasi dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KPK masih terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap aliran uang dan pihak lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. (Ay88)

 

#KPK #NusronWahid #KasusKorupsi #MafiaTanah #ATRBPN #HGB #Bogor #Korupsi #Gratifikasi #OTTKPK #BeritaTerkini #Hukum

👁️ viewed 800