Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

Prabowo Ingin Pendidikan Negeri Gratis, DPR Bahas Anggaran dan Kesiapan Kampus

0 A Indonesian Education Funding News Graphic

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Rencana pemerintah menggratiskan biaya pendidikan di sekolah dan perguruan tinggi negeri kembali menjadi perhatian. Presiden Prabowo Subianto menyatakan pendidikan negeri mulai dari sekolah dasar hingga universitas negeri harus dapat diakses tanpa biaya, sementara DPR mengingatkan agar pelaksanaannya disiapkan secara matang, terutama dari sisi anggaran dan kapasitas pendidikan.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Jumat (18/9/2026). Presiden mengatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas kebijakan pendidikan gratis tersebut.

Prabowo menyebut pendidikan negeri pada jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Pemerintah juga perlu menyiapkan skema agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Berawal dari Persoalan Biaya Kuliah

Wacana tersebut mencuat setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyampaikan persoalan mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri, khususnya bagi calon mahasiswa yang masuk melalui jalur mandiri.

Zulkifli menyampaikan aspirasi anak muda yang kesulitan melanjutkan pendidikan ke kampus negeri karena besarnya biaya yang harus disiapkan. Menurutnya, kondisi ekonomi keluarga seharusnya tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan pendidikan tinggi.

Prabowo kemudian menyatakan persetujuannya terhadap usulan tersebut. Namun, pernyataan Presiden tidak hanya mencakup perguruan tinggi. Ia memperluasnya dengan menyebut pendidikan negeri dari jenjang SD sampai universitas.

Jika kebijakan tersebut nantinya direalisasikan, akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berpenghasilan rendah berpotensi menjadi salah satu fokus utama. Anak petani, nelayan, pekerja informal, guru honorer maupun keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas diharapkan memiliki kesempatan yang lebih luas untuk melanjutkan pendidikan.

DPR Minta Skema Pembiayaan Dihitung

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani menyatakan rencana pendidikan gratis tersebut dapat direalisasikan, tetapi membutuhkan perhitungan fiskal yang matang.

Menurut Lalu, pemerintah harus lebih dulu menentukan secara jelas apa yang dimaksud dengan pendidikan gratis. Sebab, kebutuhan pembiayaan pendidikan tidak hanya menyangkut uang sekolah atau Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Biaya operasional sekolah dan kampus, pembangunan serta pemeliharaan sarana-prasarana, kebutuhan tenaga pendidik, hingga fasilitas pembelajaran juga harus masuk dalam perhitungan.

Kebutuhan anggaran untuk menjalankan program secara menyeluruh berpotensi sangat besar. Karena itu, keberlanjutan sumber dana menjadi salah satu persoalan penting yang perlu diselesaikan sebelum kebijakan diterapkan.

Uang Hasil Korupsi Bukan Satu-satunya Sumber

Dalam pidatonya, Prabowo sempat menyinggung pengembalian uang negara dari tindak pidana korupsi ketika berbicara mengenai sumber pembiayaan pendidikan gratis.

Namun, Lalu menilai dana hasil asset recovery tidak dapat dijadikan satu-satunya sumber pembiayaan. Pengembalian aset hasil korupsi sifatnya tidak tetap dan jumlahnya dapat berubah dari waktu ke waktu, sedangkan pembiayaan pendidikan merupakan kebutuhan rutin yang harus tersedia setiap tahun.

Karena itu, dana hasil pengembalian aset negara dapat digunakan untuk memperkuat sektor pendidikan, tetapi pembiayaan utama tetap membutuhkan sumber anggaran yang berkelanjutan.

Skema pendanaan melalui APBN dan APBD menjadi bagian yang perlu dihitung secara cermat agar program pendidikan gratis tidak berhenti karena persoalan fiskal.

Perguruan Tinggi Juga Harus Siap

Selain anggaran, pelaksanaan pendidikan gratis hingga tingkat universitas menghadirkan persoalan lain, yakni kapasitas perguruan tinggi.

Peningkatan jumlah mahasiswa yang dapat mengakses kampus negeri harus diimbangi dengan ketersediaan dosen, ruang kuliah, laboratorium, fasilitas penelitian, serta sarana pembelajaran lainnya.

Tanpa perencanaan kapasitas yang baik, perluasan akses pendidikan dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru pada kualitas layanan.

Karena itu, pelaksanaan pendidikan gratis dapat membutuhkan tahapan dan desain kebijakan yang jelas. Besaran pembiayaan, jumlah penerima manfaat, kesiapan institusi pendidikan dan mekanisme pengawasan perlu dirumuskan sebelum program diterapkan secara luas.

Akses Pendidikan dan Kualitas Harus Berjalan Bersamaan

Rencana pendidikan negeri gratis membuka pembahasan yang lebih luas mengenai akses masyarakat terhadap pendidikan. Persoalannya bukan hanya bagaimana menghapus biaya yang harus dibayar peserta didik, tetapi juga bagaimana memastikan sekolah dan perguruan tinggi tetap memiliki sumber daya yang cukup untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas.

Pemerintah dan DPR kini memiliki sejumlah hal yang perlu dihitung, mulai dari cakupan biaya yang ditanggung negara, sumber pembiayaan jangka panjang, kesiapan sekolah dan perguruan tinggi, hingga mekanisme pelaksanaan program.

Prabowo sendiri telah menyatakan akan menggelar rapat terbatas untuk membahas rencana tersebut. Dengan demikian, pernyataan mengenai pendidikan negeri gratis masih perlu diterjemahkan ke dalam desain kebijakan, anggaran dan mekanisme pelaksanaan yang lebih rinci.

Bagi masyarakat, terutama keluarga yang selama ini menghadapi kendala biaya pendidikan, pembahasan tersebut menjadi penting karena keberhasilan program nantinya tidak hanya ditentukan oleh bebasnya biaya pendidikan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga akses dan mutu pendidikan secara berkelanjutan. (Ay88)

#PendidikanGratis #PrabowoSubianto #PendidikanIndonesia #KuliahGratis #SekolahGratis #PerguruanTinggiNegeri #KomisiXDPR #KebijakanPendidikan #PendidikanNasional #HEROJURNALMEDIA

👁️ viewed 800