Pertumbuhan Ekonomi 2026 Diperkirakan 5,3%, Belanja Pemerintah Belum Maksimal

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 diperkirakan masih berada di sekitar 5%. Dorongan belanja pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai belum sepenuhnya mampu menggerakkan sektor riil dan memperkuat aktivitas swasta.

Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, memperkirakan ekonomi nasional sepanjang 2026 tumbuh sekitar 5,3%. Angka tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan target pertumbuhan dalam APBN sebesar 5,4%.

Perlambatan diperkirakan masih terjadi pada paruh kedua tahun ini. Pertumbuhan ekonomi kuartal III 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 5,2%, sedangkan kuartal IV berada di kisaran 5,2% hingga 5,25%.

Target Ekonomi 6% Membutuhkan Peran Swasta

Menurut Juniman, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 membutuhkan mesin pertumbuhan yang lebih kuat. Pemerintah tidak dapat menjadi satu-satunya penggerak ekonomi karena kontribusi belanja pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) relatif terbatas.

Sektor swasta perlu mengambil peran lebih besar melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan aktivitas produksi.

Tanpa peningkatan aktivitas sektor swasta, pencapaian pertumbuhan ekonomi di atas 6% akan menghadapi tantangan yang cukup besar.

Belanja APBN Belum Sepenuhnya Masuk ke Sektor Riil

Dari sisi fiskal, kinerja APBN hingga Agustus 2026 masih menunjukkan kondisi yang relatif terjaga. Belanja negara tercatat tumbuh 17,1% secara tahunan, sementara pendapatan negara meningkat 25,4%.

Kondisi tersebut membuat defisit APBN berada di sekitar Rp240 triliun atau 0,93% terhadap PDB. Sementara itu, keseimbangan primer masih mencatat surplus sekitar Rp154 triliun.

Namun, peningkatan belanja tersebut belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha.

Menurut Juniman, persoalannya bukan hanya pada seberapa besar anggaran yang dibelanjakan, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut mengalir ke sektor produktif dan menciptakan efek berganda bagi perekonomian.

Belanja pemerintah saat ini dinilai masih cukup banyak mengalir ke sektor non-tradable. Sementara sektor tradable seperti pertanian dan manufaktur dinilai masih membutuhkan dorongan yang lebih kuat.

Tekanan Defisit Diperkirakan Meningkat

Tekanan terhadap defisit APBN diperkirakan mulai meningkat memasuki September hingga akhir tahun. Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya realisasi belanja pemerintah pada periode tersebut.

Pembayaran subsidi energi dan nonenergi juga diperkirakan turut meningkatkan pengeluaran pemerintah. Sebagian pembayaran subsidi dilakukan setelah melalui proses audit dan verifikasi.

Karena itu, sebagian beban belanja tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam realisasi APBN hingga Agustus.

Juniman memperkirakan defisit APBN 2026 dapat berada pada kisaran 2,8% hingga 2,93% terhadap PDB. Proyeksi tersebut masih berada di sekitar batas yang telah direncanakan pemerintah, dengan catatan efisiensi dan pengelolaan belanja dilakukan secara konsisten.

Konsumsi Rumah Tangga Tetap Menjadi Penopang

Penguatan konsumsi masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Konsumsi rumah tangga memiliki kontribusi hampir 54% terhadap PDB, jauh lebih besar dibandingkan kontribusi belanja pemerintah yang sekitar 6%.

Karena itu, peningkatan belanja APBN saja belum cukup untuk membawa ekonomi menuju pertumbuhan 6%.

Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan fiskal mampu meningkatkan daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang memiliki peran besar terhadap konsumsi domestik.

Kelompok masyarakat berpendapatan rendah relatif telah mendapatkan berbagai bantuan sosial, antara lain melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan lainnya. Sementara kelompok menengah dinilai masih membutuhkan stimulus agar konsumsi tetap terjaga.

Swasta Perlu Dilibatkan dalam Program Ekonomi

Juniman menilai ruang keterlibatan sektor swasta dalam sejumlah program ekonomi pemerintah masih perlu diperluas.

Beberapa program prioritas seperti hilirisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Merah Putih membutuhkan aktivitas ekonomi yang tidak hanya bertumpu pada pemerintah maupun badan usaha milik negara.

Pelibatan swasta dinilai penting karena sektor tersebut dapat memperluas investasi, produksi, kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat.

Jika aktivitas swasta tidak berkembang, peningkatan pendapatan masyarakat akan lebih sulit terjadi. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat membatasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Di sisi lain, kontribusi ekspor yang berada di sekitar 20% dan investasi sekitar 20% hingga 30% terhadap PDB dinilai belum cukup untuk sepenuhnya mengimbangi apabila konsumsi masyarakat mengalami perlambatan.

Ketergantungan terhadap ekspor juga menghadapi tantangan karena perekonomian global masih menghadapi berbagai ketidakpastian.

Efisiensi Anggaran Menjadi Kunci

Dengan meningkatnya kebutuhan belanja hingga akhir tahun, pemerintah dinilai perlu mencari ruang efisiensi tanpa mengganggu program prioritas.

Juniman memperkirakan sejumlah program seperti MBG, Koperasi Merah Putih, dan Sekolah Rakyat akan tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah. Karena itu, efisiensi perlu dilakukan pada pos belanja lain yang masih memungkinkan untuk disesuaikan.

Belanja kompensasi subsidi, terutama sektor energi, menjadi salah satu area yang dinilai dapat menjadi ruang evaluasi fiskal.

Dengan demikian, tantangan ekonomi Indonesia tidak hanya terletak pada besarnya anggaran pemerintah, tetapi juga pada kemampuan APBN menciptakan dampak yang lebih luas terhadap sektor produktif.

Penguatan peran swasta, peningkatan daya beli masyarakat, serta efektivitas belanja pemerintah menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka ruang menuju target pertumbuhan yang lebih tinggi pada 2027. (**88**)

#EkonomiIndonesia #PertumbuhanEkonomi #Ekonomi2026 #APBN2026 #BelanjaPemerintah #SektorSwasta #DayaBeliMasyarakat #Investasi #KonsumsiRumahTangga #KebijakanFiskal #BeritaEkonomi #EkonomiNasional

👁️ viewed 800