Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

Advokat Aksi Minta Kasus Suket Ijazah Tetap Diusut Meski Gibran Mundur dari Jabatan Wapres

Courtroom Lawyers and Legal Accountability

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak serta-merta mengakhiri persoalan hukum terkait penerbitan dan penggunaan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah. Aliansi Advokat untuk Konstitusi dan Supremasi Indonesia (Advokat Aksi) meminta aparat penegak hukum tetap melanjutkan penelusuran terhadap perkara tersebut.

Advokat Aksi menilai proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, terlepas dari perubahan status jabatan maupun keputusan politik pihak-pihak yang berkaitan dengan persoalan itu.

Koordinator sekaligus Juru Bicara Utama Advokat Aksi, Yopis Piternalis, mengatakan putusan pengadilan harus dilaksanakan dan tidak boleh hanya menjadi dokumen formal tanpa konsekuensi hukum.

Menurutnya, persoalan penerbitan suket penyetaraan ijazah sudah berkembang menjadi masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum, akuntabilitas lembaga negara, serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat.

Putusan MA Jadi Dasar Desakan Penegakan Hukum

Advokat Aksi merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026. Dalam putusan tersebut, MA membatalkan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tertanggal 6 Agustus 2019.

MA juga memerintahkan pihak tergugat untuk mencabut surat keterangan tersebut. Tindak lanjut atas putusan itu diketahui telah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui pencabutan surat dimaksud.

Selain putusan MA, Advokat Aksi turut mengaitkan persoalan ini dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam perkara tersebut.

Berdasarkan perkembangan itu, Advokat Aksi meminta kepolisian melakukan penyelidikan terhadap sejumlah dugaan tindak pidana yang mungkin berkaitan dengan penerbitan maupun penggunaan dokumen tersebut.

Dugaan yang diminta untuk ditelusuri antara lain pemalsuan dokumen, penggunaan dokumen yang diketahui tidak benar, pemberian keterangan palsu, hingga kemungkinan penyalahgunaan kewenangan.

Namun, mereka menegaskan bahwa proses hukum harus didasarkan pada bukti permulaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengunduran Diri Dinilai Tidak Menghapus Tanggung Jawab

Perwakilan Advokat Aksi dari Bogor, Elyas M. Situmorang, menegaskan bahwa pengunduran diri Gibran tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan penerbitan suket.

Ia berpendapat, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rangkaian proses penerbitan dokumen tersebut, termasuk pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses administrasinya.

Elyas juga menilai persoalan tersebut memiliki dampak yang lebih luas karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara.

Menurutnya, pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum, tanpa melihat kedudukan atau jabatan yang pernah dimiliki.

Advokat Pertanyakan Rencana Pengajuan PK

Sementara itu, perwakilan Advokat Aksi dari Bandung, Alexander Finenko, turut mempertanyakan wacana pengajuan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung.

Alexander mempertanyakan apakah Gibran memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan upaya hukum tersebut. Pasalnya, menurut penjelasannya, Gibran bukan merupakan pihak tergugat intervensi dalam sengketa tata usaha negara yang menghasilkan putusan MA tersebut.

Persoalan kedudukan hukum ini dinilai perlu mendapat perhatian agar setiap upaya hukum yang ditempuh tetap sesuai dengan aturan dan mekanisme peradilan.

Advokat Aksi menyatakan akan terus mengawal perkembangan perkara tersebut, baik dari sisi hukum maupun konstitusi. Mereka menegaskan bahwa prinsip persamaan di hadapan hukum harus diterapkan kepada seluruh warga negara tanpa pengecualian.

Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri kepada MPR

Sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden secara langsung kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis siang.

Penyerahan surat berlangsung dalam pertemuan bersama Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah wakil ketua MPR. Pertemuan tersebut berlangsung sekitar 20 menit.

Ahmad Muzani menjelaskan bahwa MPR memiliki waktu paling lama 60 hari sejak pengunduran diri diterima untuk memproses pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong.

Dalam mekanisme tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki waktu 14 hari setelah menerima surat permintaan dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.

Dengan perkembangan tersebut, proses pengisian jabatan Wakil Presiden berjalan beriringan dengan tuntutan Advokat Aksi agar persoalan hukum terkait suket penyetaraan ijazah tetap ditindaklanjuti.

Advokat Aksi menilai perubahan jabatan maupun dinamika politik tidak boleh mengesampingkan kewajiban penegakan hukum. Mereka meminta seluruh dugaan yang muncul diperiksa secara objektif agar kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga. (**Hjm**)

#GibranRakabumingRaka #GibranMundur #KasusSuketIjazah #PenyetaraanIjazah #AdvokatAksi #PutusanMA #MahkamahAgung #PenegakanHukum #PolitikIndonesia #WakilPresiden #BeritaNasional #KabarIndonesia

 

👁️ viewed 800