Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

Dukungan terhadap Prabowo Menurun, Karhutla dan Tekanan Ekonomi Picu Kekecewaan Publik

Survei Kepuasan Publik Menurun

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilaporkan mengalami perubahan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung berbulan-bulan, tekanan ekonomi, hingga sejumlah kebijakan pemerintah menjadi faktor yang memunculkan kekecewaan sebagian warga.

Kondisi tersebut turut menjadi perhatian sejumlah pemberitaan internasional. Dalam laporan yang diterbitkan pada 10 November 2026, media asal Amerika Serikat menggambarkan pengalaman warga yang harus menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kepungan asap kebakaran hutan, khususnya di wilayah Kalimantan dan Sumatra.

Salah satu warga Kalimantan Tengah, Kurniawan (35), mengaku kecewa dengan kondisi yang dialaminya. Selama lebih dari empat bulan, ia harus menghadapi polusi asap sekaligus membatasi aktivitas anak-anaknya agar tetap berada di dalam rumah.

Kekecewaan serupa dialami Rama, warga Sumatra. Ia mengeluhkan nyeri dada dan kesulitan bernapas akibat kualitas udara yang memburuk.

Situasi tersebut memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai efektivitas penanganan karhutla. Terlebih, kebakaran yang berlangsung lama tidak hanya berdampak terhadap kesehatan warga, tetapi juga mengganggu kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial.

Karhutla Berkepanjangan Menjadi Persoalan Serius

Salah satu persoalan yang turut diperdebatkan adalah belum ditetapkannya karhutla sebagai bencana nasional. Padahal, menurut laporan internasional tersebut, penetapan status bencana nasional berpotensi membuka akses bantuan dari negara lain untuk mempercepat penanganan kebakaran.

Dampak kebakaran bahkan disebut meluas hingga melewati batas wilayah Indonesia. Kabut asap dilaporkan menyebar ke Malaysia, Singapura, dan Filipina, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap kesehatan masyarakat di kawasan Asia Tenggara.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah tetap menyatakan bahwa penanganan kebakaran terus dilakukan. Upaya pemadaman dan pengendalian dampak karhutla menjadi salah satu langkah yang dijalankan untuk mengatasi situasi di sejumlah daerah terdampak.

Namun, keputusan untuk tidak menetapkan status bencana nasional masih menjadi bahan perdebatan di tengah masyarakat.

Survei Mencatat Penurunan Tingkat Kepuasan Publik

Persoalan karhutla bukan satu-satunya isu yang memengaruhi penilaian masyarakat terhadap pemerintahan Prabowo. Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) juga memperlihatkan perubahan tingkat kepuasan publik.

Dalam survei yang berlangsung pada 1–10 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.213 responden, tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo tercatat sebesar 44,5 persen.

Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan November 2025, ketika tingkat kepuasan publik masih berada di angka 81,2 persen.

Survei yang sama mencatat sebanyak 53,4 persen responden menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja presiden.

Temuan tersebut memberikan gambaran mengenai perubahan persepsi sebagian masyarakat terhadap pemerintah. Meski demikian, hasil survei perlu dilihat berdasarkan waktu pelaksanaan, jumlah responden, serta metode penelitian yang digunakan.

Selain itu, survei lain yang dikutip dalam pemberitaan internasional menunjukkan bahwa tekanan ekonomi menjadi salah satu persoalan yang dirasakan masyarakat. Tingginya harga kebutuhan sehari-hari dan terbatasnya kesempatan kerja disebut sebagai keluhan yang banyak muncul.

Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Ekonomi Ikut Menjadi Perhatian

Sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo juga menjadi bahan diskusi publik. Beberapa pihak menyampaikan kritik terhadap rencana pemusatan ekspor komoditas, perluasan keterlibatan militer dalam sejumlah urusan pemerintahan, serta tindakan aparat terhadap kelompok yang menyampaikan kritik.

Penanganan demonstrasi dan penahanan ratusan peserta aksi juga masuk dalam pemberitaan mengenai dinamika politik nasional.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah, turut menghadapi kritik. Perhatian masyarakat meningkat setelah muncul laporan mengenai ribuan anak yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengikuti program tersebut.

Di bidang ekonomi, kondisi pasar modal Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan. Peringatan dari penyedia indeks keuangan MSCI mengenai persoalan struktural pasar saham nasional menambah perhatian terhadap kondisi investasi di Indonesia.

Persoalan transparansi pasar dan dugaan praktik perdagangan saham yang terkoordinasi menjadi beberapa hal yang perlu dibenahi agar kepercayaan investor tetap terjaga.

Pergerakan saham dan pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang 2026 juga menambah tekanan terhadap perekonomian.

Dosen ekonomi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai arah pembangunan Indonesia belakangan lebih banyak dipengaruhi oleh konsolidasi politik dibandingkan pertimbangan rasionalitas ekonomi.

Pandangan tersebut menggambarkan adanya perbedaan penilaian mengenai prioritas pembangunan dan pengelolaan kebijakan nasional.

Prabowo Menanggapi Kritik Terkait Dugaan Kroniisme

Selain persoalan ekonomi dan lingkungan, pemerintahan Prabowo juga menghadapi kritik mengenai dugaan praktik kroniisme dalam sejumlah proyek nasional.

Prabowo membantah tudingan tersebut, termasuk yang berkaitan dengan keterlibatan adiknya, pengusaha Hashim Djojohadikusumo.

Dalam sidang kabinet pada Oktober 2026, Prabowo juga menyampaikan tanggapannya mengenai berbagai tekanan yang dihadapi Indonesia, termasuk persoalan yang berkaitan dengan MSCI.

Ia menyebut adanya pihak-pihak yang berusaha memberikan tekanan terhadap Indonesia.

Pernyataan tersebut muncul setelah MSCI memberikan peringatan mengenai sejumlah persoalan di pasar modal nasional. Lembaga tersebut membuka kemungkinan penurunan status pasar saham Indonesia apabila persoalan transparansi dan praktik perdagangan yang dinilai bermasalah tidak segera ditangani.

Di sisi lain, Prabowo belakangan menyatakan kesediaannya menerima bantuan asing untuk membantu mengendalikan kebakaran hutan dan lahan.

Sikap tersebut menunjukkan adanya keterbukaan pemerintah terhadap dukungan internasional dalam menghadapi persoalan lingkungan yang berdampak luas.

Pemerintah Klaim Penanganan Kebakaran Terus Berjalan

Meskipun mendapat kritik, pemerintah menegaskan bahwa penanganan karhutla tetap menjadi perhatian utama.

Badan Komunikasi Pemerintah menyampaikan bahwa Prabowo mengawasi langsung upaya penanganan kebakaran. Pemerintah juga disebut telah menyiapkan tambahan anggaran untuk tujuh provinsi serta mengerahkan lebih dari 71.000 personel.

Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan kebakaran di wilayah terdampak.

Namun, pemerintah tetap berpandangan bahwa penetapan status bencana nasional belum diperlukan. Perbedaan pandangan mengenai status penanganan karhutla inilah yang kemudian memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

Sejumlah kelompok masyarakat menginginkan langkah penanganan yang lebih luas, termasuk membuka peluang bantuan internasional agar dampak kebakaran dapat segera dikendalikan.

Ketidakpuasan Masyarakat Muncul dalam Aksi Demonstrasi

Kekecewaan sebagian warga terhadap penanganan karhutla juga terlihat melalui berbagai aksi demonstrasi. Sejumlah kelompok mendesak pemerintah segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional.

Dalam aksi tersebut, demonstran menggunakan tagar #indonesiasadar dan salam tiga jari sebagai bentuk penyampaian kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Protes tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla tidak lagi hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Dampaknya telah berkembang menjadi persoalan kesehatan, ekonomi, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kritik juga datang dari warga Jakarta bernama Gunawan (61). Ia mengaku menyesal telah memberikan suara kepada Prabowo dalam pemilihan presiden sebelumnya.

Gunawan menyebut kedekatan Prabowo dengan mantan Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pertimbangannya ketika menentukan pilihan politik. Namun, perkembangan situasi saat ini membuatnya merasa kecewa.

Berbagai pengalaman warga, hasil survei, serta kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah memperlihatkan dinamika penilaian publik terhadap kepemimpinan nasional.

Karhutla yang belum sepenuhnya terkendali, tekanan biaya hidup, persoalan lapangan pekerjaan, hingga perdebatan mengenai kebijakan politik dan ekonomi menjadi sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintahan Prabowo.

Ke depan, penanganan persoalan tersebut akan menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah menjaga kepercayaan masyarakat. Kecepatan mengambil keputusan, transparansi kebijakan, serta hasil nyata yang dirasakan warga menjadi beberapa aspek yang terus mendapat perhatian publik. (**Ay/ Hjm**)

#PrabowoSubianto #PemerintahanPrabowo #DukunganPrabowo #KepuasanPublik #Karhutla #KebakaranHutan #KabutAsap #EkonomiIndonesia #SurveiSMRC #PolitikIndonesia #MakanBergiziGratis #BeritaNasional

👁️ viewed 800