Hot Posts

8/recent/ticker-posts
KABAR PILIHAN

MK Tegaskan Perubahan APBN Tak Bisa Sepihak, MBG Watch Soroti Peran DPR

0 A MK Batasi Perubahan Anggaran melalui Perpres

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki keleluasaan tanpa batas dalam mengubah penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Melalui Putusan Nomor 100/PUU-XXIV/2026, MK menyatakan perubahan anggaran yang berdampak terhadap jumlah belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi harus dilakukan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Putusan tersebut berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026. Sebagian permohonan yang diajukan oleh sejumlah individu dan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi MBG Watch dikabulkan oleh MK.

MK Batasi Perubahan Anggaran melalui Perpres

Dalam putusannya, MK memberikan tafsir bersyarat terhadap Pasal 8 ayat (5) UU APBN 2026. Frasa yang sebelumnya berbunyi “dan apabila ada perubahan” dimaknai menjadi “dan apabila ada perubahan yang berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat menurut fungsi maka perubahan dimaksud dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Artinya, pemerintah tetap memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian anggaran melalui Peraturan Presiden (Perpres), tetapi kewenangan tersebut memiliki batas.

Apabila perubahan tersebut menyebabkan perubahan terhadap jumlah belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi, persetujuan DPR diperlukan.

MK juga menilai perubahan yang berdampak mendasar terhadap struktur belanja pemerintah pusat tidak dapat dilepaskan dari fungsi anggaran DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945.

MBG Watch: APBN Harus Tetap Diawasi

Peneliti CELIOS sekaligus kuasa hukum MBG Watch, Muhamad Saleh, mengatakan putusan tersebut memberikan batas yang lebih jelas terhadap kewenangan pemerintah dalam mengelola APBN.

Menurut Saleh, program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu program prioritas pemerintah tetap harus dijalankan dalam kerangka tata kelola anggaran yang sesuai aturan.

Ia menilai besarnya kebutuhan dana untuk MBG tidak dapat menjadi alasan untuk melakukan pergeseran anggaran secara sepihak apabila perubahan tersebut berdampak terhadap struktur belanja berdasarkan fungsi.

“MBG boleh menjadi program prioritas pemerintah, tapi APBN bukan dompet Presiden,” ujar Saleh dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, ketika perubahan anggaran menyentuh kebijakan fiskal secara mendasar, keterlibatan DPR menjadi bagian penting dari mekanisme pengawasan.

Ketentuan Dana Desa Ikut Diperjelas

Selain mengatur perubahan APBN, MK juga memberikan tafsir bersyarat terhadap ketentuan mengenai Dana Desa.

Pasal 14 ayat (1) huruf b UU APBN 2026 dinyatakan tetap berlaku dengan pemaknaan tertentu. Penggunaan dana tersebut diarahkan sebagai insentif desa yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah pusat, tetapi pelaksanaannya dilakukan pemerintah desa untuk mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

Ketentuan tersebut menjadi perhatian MBG Watch karena Dana Desa dinilai tetap perlu memiliki ruang untuk digunakan sesuai kebutuhan pembangunan masyarakat di masing-masing desa.

Anggota MBG Watch Agus Sarwono mengatakan putusan MK menunjukkan bahwa APBN merupakan instrumen yang penggunaannya harus berada dalam mekanisme konstitusional dan pengawasan lembaga negara.

Ia menilai pengawasan DPR menjadi penting ketika terjadi perpindahan anggaran dalam jumlah besar dari satu prioritas ke prioritas lainnya.

Kebijakan Pemerintah Harus Melibatkan DPR

Anggota MBG Watch lainnya, Mike Verawati, mengatakan pelaksanaan pembangunan dan program strategis pemerintah tetap harus mengikuti tata kelola fiskal yang melibatkan DPR.

Menurut dia, mekanisme perencanaan anggaran juga berkaitan dengan upaya menyerap kebutuhan masyarakat melalui proses perencanaan pembangunan.

Mike juga mengaitkan pelaksanaan MBG dan program strategis pemerintah dengan Putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang menurutnya perlu menjadi perhatian dalam menentukan sumber pendanaan program.

Ia menekankan agar pelaksanaan program pemerintah tidak dilakukan dengan mengabaikan mekanisme penganggaran dan pos belanja yang telah ditetapkan.

Pemerintah Tetap Bisa Bertindak dalam Kondisi Khusus

Pembatasan terhadap perubahan APBN bukan berarti pemerintah sama sekali tidak dapat melakukan penyesuaian kebijakan anggaran.

MK juga memberikan tafsir bersyarat terhadap Pasal 29 ayat (1) UU APBN 2026.

Dalam kondisi yang berkaitan dengan ancaman terhadap perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah dapat mengambil kebijakan terkait pendapatan, belanja maupun pembiayaan anggaran dengan persetujuan DPR.

Dengan demikian, mekanisme tersebut tetap memberikan ruang bagi pemerintah untuk merespons kondisi tertentu, sekaligus menempatkan persetujuan DPR sebagai bagian dari tata kelola perubahan anggaran.

MBG Watch Soroti Proses Pemeriksaan Perkara

Di luar substansi putusan, MBG Watch juga memberikan catatan mengenai proses persidangan perkara tersebut.

Koalisi mencatat sidang pemeriksaan pendahuluan berlangsung pada 2 April 2026 dan dilanjutkan dengan sidang perbaikan permohonan pada 15 April 2026.

Setelah sidang perbaikan tersebut, tidak terdapat persidangan lanjutan hingga putusan dibacakan MK pada 16 September 2026.

Muhamad Saleh menilai kondisi tersebut membuat kesempatan para Pemohon untuk menyampaikan pembuktian lebih lanjut menjadi terbatas.

Menurutnya, para Pemohon masih membutuhkan ruang untuk menghadirkan ahli dan menjelaskan dampak kebijakan anggaran terhadap sejumlah persoalan, termasuk MBG, Dana Desa, sentralisasi fiskal dan pelayanan publik.

Meski demikian, MBG Watch menilai putusan MK tetap memberikan koreksi terhadap ruang diskresi pemerintah dalam mengubah penggunaan APBN.

Putusan MK Tidak Otomatis Batalkan Anggaran yang Sudah Berjalan

MBG Watch juga mencatat bahwa putusan MK tidak secara otomatis membatalkan perubahan APBN melalui Perpres yang telah ditetapkan sebelum putusan dibacakan.

Dengan demikian, perubahan anggaran yang sudah dilakukan maupun pendanaan MBG yang telah ditetapkan tidak serta-merta menjadi batal hanya karena adanya putusan tersebut.

Perkara ini diajukan oleh Sajogyo Institute, Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil Mikro (ASPPUK), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Muhammad Busyro Muqoddas, Agus Sarwono, dan Sabiq Muhammad.

Sejak awal, para Pemohon mempersoalkan sejumlah ketentuan dalam UU APBN 2026 yang dinilai memberikan ruang diskresi terlalu besar kepada pemerintah dalam melakukan perubahan maupun pergeseran anggaran.

MK kemudian mengabulkan sebagian permohonan dengan memberikan tafsir bersyarat terhadap Pasal 8 ayat (5), Pasal 14 ayat (1) huruf b, dan Pasal 29 ayat (1).

Putusan tersebut pada intinya memperjelas bahwa perubahan anggaran oleh pemerintah tetap harus memperhatikan fungsi anggaran dan pengawasan DPR, khususnya apabila perubahan tersebut berdampak pada jumlah belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi. (Ay88)

#APBN #MahkamahKonstitusi #MK #DPR #APBN2026 #MBG #MakanBergiziGratis #MBGWatch #DanaDesa #AnggaranNegara #KebijakanFiskal #Hukum

👁️ viewed 800