Kasus Keracunan MBG Jadi Perhatian, Pemerintah Didesak Tetapkan Status KLB

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Persoalan keamanan pangan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perhatian. Banyaknya laporan kasus keracunan yang terjadi selama program berjalan mendorong pemerintah untuk mengambil langkah lebih tegas dalam menangani persoalan tersebut.

 

Peneliti Center of Economics and Law Studies (Celios), Isnawati Hidayah, meminta pemerintah mempertimbangkan penetapan kasus keracunan pangan yang berkaitan dengan MBG sebagai kejadian luar biasa (KLB).

 

Menurut Isnawati, penetapan status tersebut diperlukan agar penanganan korban dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dapat dilakukan secara lebih serius dan terkoordinasi.

 

Ia menyebut pelaksanaan MBG yang telah berjalan sekitar 20 bulan telah diikuti dengan munculnya puluhan ribu korban akibat dugaan keracunan pangan.

 

Korban Perlu Mendapat Pemulihan Menyeluruh

 

Selain meminta pemerintah menetapkan status KLB, Isnawati menekankan pentingnya memastikan seluruh korban mendapatkan pendampingan sampai kondisi mereka benar-benar pulih.

 

Menurutnya, bantuan tidak cukup hanya diberikan dalam bentuk penanganan medis. Pemerintah juga perlu menyiapkan dukungan finansial maupun nonfinansial bagi masyarakat yang terdampak.

 

Pasalnya, mekanisme pembiayaan pengobatan korban selama ini dinilai belum seragam. Ada korban yang harus menanggung biaya pengobatan secara mandiri, sementara sebagian lainnya mendapatkan pembiayaan melalui BPJS, bantuan pemerintah daerah, maupun bentuk santunan lainnya.

 

Karena itu, diperlukan mekanisme yang jelas agar korban tidak kembali terbebani secara ekonomi setelah mengalami keracunan.

 

Penyebab Keracunan Harus Diusut

 

Isnawati juga mendorong pemerintah melakukan investigasi menyeluruh terhadap setiap kasus keracunan yang muncul dalam program MBG.

 

Pengusutan diperlukan untuk mengetahui titik persoalan, mulai dari proses pengadaan bahan makanan, pengolahan, penyimpanan, distribusi hingga makanan diterima dan dikonsumsi oleh penerima manfaat.

 

Apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum, proses penegakan hukum juga dinilai perlu dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau pemberhentian pengelola. Pemerintah harus memastikan akar persoalan diperbaiki agar kejadian serupa tidak terus berulang.

 

Tata Kelola BGN Ikut Dipertanyakan

 

Sorotan juga diarahkan terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan program MBG.

 

Isnawati menilai munculnya kasus berulang perlu menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem pengawasan dan pengendalian program, termasuk efektivitas kepemimpinan serta mekanisme pemberian insentif kepada pengelola SPPG.

 

Ia juga menyinggung Surat Edaran BGN Nomor 401.1 Tahun 2025 yang mengatur tata kelola SPPG. Menurutnya, terdapat persoalan terkait pemberian insentif harian kepada SPPG, termasuk ketika unit tersebut mendapatkan sanksi atau penghentian sementara.

 

Isnawati menyebut sebelumnya terdapat wacana untuk menghentikan atau mengganti kebijakan tersebut dengan aturan baru. Namun, ia mengatakan belum memperoleh perkembangan terbaru mengenai perubahan kebijakan itu.

 

Penggunaan Anggaran Publik Harus Diawasi

 

Persoalan tersebut dinilai penting karena program MBG menggunakan anggaran publik. Oleh sebab itu, masyarakat dinilai memiliki peran dalam mengawasi pelaksanaan program, termasuk penggunaan anggaran dan pemberian insentif kepada pihak yang menjalankan layanan penyediaan makanan.

 

Pengawasan diperlukan agar anggaran negara benar-benar digunakan untuk memastikan makanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi standar gizi sekaligus aman dikonsumsi.

 

Di sisi lain, berbagai kasus keracunan menjadi pengingat bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang berhasil didistribusikan. Keamanan pangan, kualitas pengolahan, pengawasan, dan perlindungan terhadap penerima manfaat juga harus menjadi prioritas utama.

 

Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi secara menyeluruh dan mengambil langkah korektif agar program MBG dapat berjalan secara aman, transparan, dan memberikan manfaat sebagaimana tujuan awal program tersebut. (Ay88)

#MakanBergiziGratis #MBG #KeracunanMBG #KLB #BadanGiziNasional #BGN #KeamananPangan #ProgramMBG #Pemerintah #BeritaIndonesia #HeroJurnalMedia

👁️ viewed 800