Maraknya Aksi Demo Jadi Alarm, Herfiansyah Radengkilo: Kebijakan Pemerintah dan Korupsi Jadi Pemicu Ketidakpuasan Publik

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Maraknya aksi demonstrasi yang terjadi belakangan ini dinilai tidak bisa dipandang hanya sebagai persoalan keamanan dan ketertiban. Gelombang protes masyarakat disebut menjadi sinyal adanya persoalan yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Wakil Ketua Umum SABER KORUPSI, Herfiansyah Radengkilo, mengatakan aksi demonstrasi pada dasarnya merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi, kritik, serta keberatan terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan rakyat.

Menurutnya, pemerintah perlu melihat setiap gelombang demonstrasi secara lebih mendalam dan tidak semata-mata menilai aksi tersebut sebagai gangguan terhadap ketertiban umum.

“Kalau akhir-akhir ini aksi demonstrasi semakin marak, pemerintah harus melihat apa yang menjadi akar persoalannya. Jangan hanya fokus pada bagaimana mengendalikan massa, tetapi juga harus mendengar mengapa masyarakat sampai turun ke jalan,” ujar Herfiansyah Radengkilo.

Kebijakan Pemerintah Bisa Menjadi Pemicu Kekecewaan

Herfiansyah menilai, salah satu faktor yang kerap memicu munculnya demonstrasi adalah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak atau belum mampu menjawab harapan masyarakat.

Menurut dia, kebijakan yang berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat, seperti persoalan ekonomi, harga kebutuhan pokok, pajak, ketenagakerjaan, pendidikan hingga kesejahteraan sosial, sangat sensitif dan membutuhkan komunikasi publik yang baik.

“Pemerintah memang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan, tetapi masyarakat juga berhak mengetahui dan memberikan masukan terhadap kebijakan yang dampaknya langsung dirasakan oleh rakyat,” katanya.

Ia menegaskan, keterbukaan dan komunikasi menjadi hal penting untuk mencegah kesalahpahaman serta kecurigaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Apabila masyarakat merasa tidak dilibatkan atau baru mengetahui suatu keputusan setelah kebijakan ditetapkan, kondisi tersebut dapat memunculkan rasa kecewa dan ketidakpercayaan.

“Ketika ruang komunikasi tidak berjalan dengan baik, maka jalanan sering kali menjadi tempat masyarakat menyampaikan aspirasi,” tegasnya.

RUU dan Perubahan Undang-Undang Kerap Memicu Gelombang Aksi

Selain kebijakan pemerintah, Herfiansyah juga menyoroti pembahasan rancangan undang-undang maupun perubahan sejumlah regulasi yang kerap memicu penolakan dari masyarakat.

Ia mencontohkan gelombang aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang melibatkan mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat.

Selain itu, pembahasan Undang-Undang Cipta Kerja, yang sebelumnya melalui proses pembahasan RUU Cipta Kerja, juga pernah memicu demonstrasi besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa dan buruh.

Menurut Herfiansyah, setiap rancangan aturan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat seharusnya dibahas secara transparan dan memberikan ruang partisipasi publik yang memadai.

“Ketika masyarakat melakukan penolakan terhadap sebuah rancangan undang-undang, itu harus menjadi perhatian. Pemerintah dan DPR perlu membuka ruang dialog dan menjelaskan substansi aturan secara terbuka,” ujarnya.

Ia mengatakan, demonstrasi dapat menjadi alarm bagi pemerintah dan lembaga negara untuk melakukan evaluasi terhadap proses pengambilan kebijakan.

“Yang harus ditanyakan adalah, apa yang menjadi keberatan masyarakat dan apakah semua aspirasi itu sudah benar-benar didengar. Jangan sampai kebijakan dibuat tanpa komunikasi yang cukup, kemudian masyarakat merasa tidak memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat,” katanya.

Korupsi Pejabat Gerus Kepercayaan Masyarakat

Hal lain yang menjadi sorotan Herfiansyah adalah persoalan korupsi yang melibatkan pejabat dan penyelenggara negara.

Sebagai Wakil Ketua Umum SABER KORUPSI, ia menilai kasus-kasus korupsi dapat memberikan dampak serius terhadap tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga negara.

Menurutnya, persoalan korupsi bukan hanya berkaitan dengan kerugian negara, tetapi juga menyangkut kepercayaan rakyat terhadap sistem pemerintahan dan penegakan hukum.

“Ketika masyarakat terus melihat adanya pejabat atau penyelenggara negara yang tersangkut perkara korupsi, tentu akan muncul pertanyaan. Rakyat bekerja, membayar pajak, sementara uang negara seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Herfiansyah menilai, dugaan dan kasus korupsi yang terjadi di berbagai sektor harus ditangani secara serius sesuai dengan hukum dan berdasarkan fakta serta alat bukti yang sah.

Ia menegaskan bahwa tidak semua pejabat dapat digeneralisasi sebagai pelaku korupsi. Namun, setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diusut secara profesional dan tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi siapa pun.

“Jangan sampai hukum hanya tegas kepada masyarakat kecil, sementara ketika menyangkut orang yang memiliki jabatan atau kekuasaan, penanganannya justru berbeda. Penegakan hukum harus adil dan tidak pandang bulu,” tegas Herfiansyah.

Demonstrasi Harus Tetap Terkendali

Meski demikian, Herfiansyah mengingatkan masyarakat agar tetap menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.

Ia menilai demonstrasi yang damai merupakan hak konstitusional masyarakat. Namun, aksi tersebut tidak boleh berubah menjadi tindakan anarkis, perusakan fasilitas umum, kekerasan maupun tindakan lain yang justru merugikan masyarakat.

“Substansi perjuangan jangan sampai hilang karena adanya tindakan-tindakan yang tidak terkendali. Aspirasi harus tetap disampaikan dengan cara yang bertanggung jawab,” katanya.

Menurutnya, tindakan kekerasan dan perusakan hanya akan menimbulkan persoalan baru serta berpotensi mengaburkan tuntutan utama yang ingin disampaikan oleh para peserta aksi.

Di sisi lain, ia juga meminta aparat keamanan untuk menjalankan tugas secara profesional dan proporsional dalam melakukan pengamanan demonstrasi.

“Aparat harus menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat juga harus tetap dihormati. Semua harus berjalan dalam koridor hukum,” ujarnya.

Pemerintah Diminta Tidak Alergi terhadap Kritik

Herfiansyah menegaskan, pemerintah seharusnya tidak menganggap seluruh kritik dan demonstrasi sebagai ancaman.

Menurut dia, kritik dari masyarakat justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan kinerja pemerintahan.

“Pemerintah jangan alergi terhadap kritik. Kritik itu bisa menjadi alarm. Kalau ada kebijakan yang menimbulkan keresahan, maka perlu dijelaskan. Kalau ada kekurangan, harus dievaluasi dan diperbaiki,” katanya.

Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat komunikasi dengan masyarakat, meningkatkan transparansi, serta membuka ruang dialog dalam setiap proses pengambilan kebijakan yang berdampak luas.

Selain itu, pemberantasan korupsi juga harus terus diperkuat untuk menjaga kepercayaan publik.

“Kepercayaan masyarakat adalah modal penting bagi sebuah negara. Kalau kepercayaan itu terus menurun karena kebijakan yang tidak dikomunikasikan dengan baik dan kasus korupsi yang terus terjadi, maka kekecewaan masyarakat bisa semakin besar,” ujar Herfiansyah.

Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga demokrasi dengan mengedepankan dialog dan penyelesaian persoalan secara konstitusional.

“Demokrasi harus dijaga bersama. Masyarakat harus kritis, pemerintah harus mau mendengar, dan pejabat harus menunjukkan integritas. Pemberantasan korupsi juga tidak boleh berhenti hanya sebagai slogan,” pungkasnya.

Herfiansyah Radengkilo menilai maraknya demonstrasi belakangan ini harus menjadi perhatian bersama agar ketidakpuasan masyarakat tidak berkembang menjadi ketidakpercayaan yang semakin luas terhadap pemerintah dan lembaga negara.

“Negara yang kuat bukan negara yang tidak pernah dikritik. Negara yang kuat adalah negara yang mampu mendengar kritik, memperbaiki kekurangan, dan memastikan kekuasaan benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” tandasnya. (ay88)

#MaraknyaAksiDemo #AksiDemonstrasi #DemonstrasiIndonesia #HerfiansyahRadengkilo #SABERKORUPSI #KebijakanPemerintah #RUU #Korupsi#PemberantasanKorupsi#AspirasiMasyarakat#DemokrasiIndonesia #BeritaIndonesia #HEROJURNALMEDIA

👁️ viewed 800