Purbaya Perkuat Pengawasan Internal DJP, Penindakan Pegawai Bermasalah Dinilai Jadi Sinyal Reformasi

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Upaya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memperketat pengawasan dan penindakan terhadap pegawai bermasalah di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dinilai dapat memperkuat integritas aparatur sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan.

Konsultan Pajak Botax Consulting Indonesia, Raden Agus Suparman, menilai terungkapnya kasus dugaan korupsi dan suap yang melibatkan aparat pajak tidak otomatis membuktikan bahwa sistem pengawasan di DJP gagal.

Menurut Raden, munculnya kasus justru dapat menjadi indikator bahwa mekanisme pemeriksaan internal dan penindakan terhadap pelanggaran semakin aktif.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap DJP selama ini dilakukan melalui sejumlah mekanisme, mulai dari audit hingga pemeriksaan terhadap kepatuhan dan perilaku pegawai.

“Kalau menurut saya pengawasan di Ditjen Pajak sudah maksimal. Audit dilakukan setiap tahun oleh BPK dan Itjen Kementerian Keuangan sesekali,” ujar Raden.

Pengawasan DJP Dilakukan Berlapis

Raden menerangkan, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan memiliki peran dalam melakukan pemeriksaan terhadap kinerja serta prosedur yang diterapkan di lingkungan DJP.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dapat menghasilkan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh instansi terkait.

Selain pengawasan terhadap prosedur kerja, terdapat pula mekanisme khusus untuk mengawasi perilaku dan kedisiplinan pegawai.

Menurut Raden, fungsi tersebut antara lain dijalankan Inspektorat Bidang Investigasi (IBI) di bawah Itjen Kementerian Keuangan serta unit kepatuhan internal yang berada di Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) DJP.

Kedua unsur tersebut memiliki fungsi pengawasan terhadap prosedur, tata tertib, dan disiplin pegawai.

Apabila ditemukan pelanggaran, sanksi dapat diberikan sesuai tingkat kesalahan, mulai dari peringatan hingga pemberhentian.

Raden juga menyebut proses pemberhentian pegawai dilakukan setelah melalui tahapan pemeriksaan dan investigasi.

Tantangan Pengawasan Aparat Pajak

Besarnya kewenangan DJP dalam mengelola administrasi penerimaan negara membuat pengawasan terhadap aparat pajak memiliki tantangan tersendiri.

Interaksi yang intens antara petugas pajak dan wajib pajak juga menjadi salah satu aspek yang perlu mendapatkan perhatian.

“Karena Ditjen Pajak mengadministrasikan penerimaan negara ribuan triliun, maka pengawasan perilaku berupa kerja sama antara petugas dan wajib pajak memang memiliki tantangan luar biasa,” kata Raden.

Menurutnya, posisi strategis DJP menuntut sistem pengawasan yang kuat agar kewenangan yang dimiliki pegawai tidak disalahgunakan.

Karena itu, ia menilai kebijakan Purbaya untuk memperketat penindakan terhadap aparat yang terbukti melakukan pelanggaran merupakan langkah yang tepat.

Penindakan Terbuka Dinilai Penting

Raden menilai penguatan kinerja aparat pengawasan internal menjadi bagian penting dalam upaya memperbaiki tata kelola birokrasi.

Ia menyebut adanya informasi mengenai peningkatan kinerja IBI dalam melakukan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran.

Sejumlah hasil penindakan bahkan diumumkan secara terbuka oleh Menteri Keuangan Purbaya, termasuk pemberian sanksi pemberhentian terhadap pegawai.

Menurut Raden, keterbukaan tersebut dapat memberikan pesan bahwa pelanggaran internal tidak semestinya ditutup-tutupi.

“Menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya memang sudah benar. Artinya, kalau memang ada pelanggaran sebaiknya berikan sanksi yang seharusnya,” ujarnya.

Ia berpandangan, transparansi dalam menangani pelanggaran justru dapat membantu menjaga kredibilitas lembaga.

Dengan adanya tindakan tegas, masyarakat dapat melihat bahwa aparat pemerintah juga dapat dikenai sanksi ketika terbukti melanggar aturan.

Kasus Pegawai Pajak Jadi Sorotan

Penguatan pengawasan tersebut berlangsung di tengah munculnya sejumlah perkara yang menyeret pegawai DJP sepanjang 2025 hingga 2026.

Salah satu perkara terbaru berkaitan dengan dugaan korupsi transfer pricing PT Toba Pulp Lestari (TPL). Dalam perkara tersebut, Kejaksaan Agung menetapkan dua pegawai DJP berinisial BP dan SR sebagai tersangka.

Kerugian negara dalam perkara itu untuk sementara diperkirakan mencapai sekitar Rp2 triliun.

Kasus tersebut menambah daftar perkara yang berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan maupun pelanggaran di sektor perpajakan.

Raden melihat pendekatan pemerintahan saat ini terhadap persoalan integritas aparatur memiliki karakter yang lebih terbuka. Menurut dia, keberanian mengungkap dan memberikan sanksi terhadap pegawai bermasalah merupakan bagian dari proses pembenahan birokrasi.

Ia menilai kemunculan sejumlah kasus tidak selalu harus dimaknai sebagai bukti bahwa pengawasan tidak berfungsi.

Sebaliknya, kasus yang berhasil diungkap dapat menunjukkan bahwa mekanisme pemeriksaan dan penindakan sedang bekerja.

Bersih-Bersih DJP Jadi Momentum Pembenahan

Raden menilai agenda pembenahan internal yang didorong Purbaya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengawasan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya DJP.

Menurutnya, penindakan terhadap pegawai yang terbukti melanggar aturan harus berjalan beriringan dengan perbaikan sistem pengawasan.

Langkah tersebut penting karena aparat pajak memiliki kewenangan besar dan berhubungan langsung dengan kepentingan penerimaan negara.

Jika dilakukan secara konsisten dan transparan, pengawasan yang lebih ketat diharapkan mampu meningkatkan disiplin pegawai, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan.

Pada akhirnya, keberhasilan reformasi bukan hanya ditentukan oleh seberapa banyak kasus yang berhasil diungkap, tetapi juga dari kemampuan institusi mencegah pelanggaran serupa terjadi kembali. (hjm)

#PurbayaYudhiSadewa #DirektoratJenderalPajak #DJP #pegawaipajak #kasuskorupsipajak #pengawasaninternalDJP #integritaspegawaipajak #penindakanpegawaipajak #reformasiperpajakan #KementerianKeuangan

👁️ viewed 800