Dedi Mulyadi Evaluasi APBD Jabar 2026 Usai Pinjaman Rp3,4 Triliun Tak Direkomendasikan

HERO JURNAL MEDIA,- BANDUNG —  Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan penyesuaian anggaran setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memberikan rekomendasi terhadap rencana pinjaman Rp3,4 triliun dalam Perubahan APBD 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, kemungkinan tersebut telah diantisipasi dengan mengevaluasi belanja dan mengurangi kebutuhan pembiayaan tambahan. Sejak awal, ia ingin menekan ketergantungan pemerintah daerah terhadap utang.

Dedi memperkirakan, jika pinjaman tetap diperlukan, jumlahnya tidak akan mencapai Rp2 triliun. Ia juga menegaskan bahwa angka Rp3,4 triliun bukan merupakan defisit anggaran, melainkan potensi pendapatan daerah yang tidak tercapai sesuai target.

Hingga pertengahan Oktober 2026, Pemprov Jabar disebut belum melakukan pinjaman.

Proyek Baru Berpotensi Ditunda

Untuk menjaga kondisi keuangan daerah, Pemprov Jabar mengevaluasi alokasi belanja dan mempertimbangkan penundaan kegiatan yang belum mendesak hingga tahun berikutnya.

Dedi menjelaskan, berdasarkan perhitungan hingga September 2026, anggaran yang tersedia dinilai masih cukup untuk membiayai kegiatan yang sedang berjalan selama tidak ada penambahan proyek baru.

Ia menyebut kebutuhan pembiayaan Rp3,4 triliun lebih berkaitan dengan rencana kegiatan baru, bukan program yang sudah dilaksanakan.

Penyesuaian ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan pinjaman sekaligus menjaga agar anggaran tetap difokuskan pada program prioritas dan pelayanan masyarakat.

Sekda dan DPRD Dalami Evaluasi Kemendagri

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan, pemerintah provinsi bersama DPRD masih mempelajari hasil evaluasi Kemendagri terhadap Perubahan APBD 2026.

DPRD Jabar juga dijadwalkan berkonsultasi dengan Kemendagri untuk memperjelas hasil evaluasi tersebut sebelum pembahasan dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

TAPD akan bekerja berdasarkan arahan gubernur, kemudian hasil pembahasan disepakati bersama DPRD sebagai bagian dari proses penetapan peraturan daerah.

Keputusan Anggaran Menunggu Pembahasan Lanjutan

Besaran kebutuhan pembiayaan Pemprov Jabar masih bergantung pada evaluasi pendapatan, penyesuaian belanja, dan hasil pembahasan Perubahan APBD 2026.

Pemerintah daerah berupaya menjaga program prioritas tetap berjalan tanpa menambah beban utang secara berlebihan. Penundaan proyek yang belum mendesak menjadi salah satu pilihan untuk menyesuaikan rencana pembangunan dengan kemampuan fiskal daerah. (**Aysf88**)

#DediMulyadi #PemprovJabar #JawaBarat #APBD2026 #Kemendagri #PinjamanDaerah #KeuanganDaerah #AnggaranDaerah #PembangunanJawaBarat

 

👁️ viewed 800