Bansos Tak Tepat Sasaran Jadi Sorotan, Pemerintah Siapkan Sistem Digital untuk 50 Juta Penerima

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Pemerintah tengah mempercepat pembenahan sistem bantuan sosial (bansos) setelah ditemukan masih tingginya kesalahan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, hasil uji coba digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) di Banyuwangi menunjukkan sekitar 77,6 persen penyaluran bansos belum tepat sasaran.

Temuan tersebut menjadi salah satu alasan pemerintah mendorong transformasi digital dalam sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan sekaligus mengurangi kesalahan dalam pendataan.

Menurut Luhut, persoalan data menjadi tantangan besar karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat terus berubah. Seseorang yang sebelumnya memenuhi syarat sebagai penerima bantuan bisa saja mengalami perubahan kondisi, sementara masyarakat lain yang sebelumnya belum masuk data justru membutuhkan bantuan.

Karena itu, pemerintah tidak hanya berupaya memperbaiki daftar penerima, tetapi juga membangun sistem yang memungkinkan data diperbarui secara berkala.

Penyaluran Bansos Akan Beralih ke Rekening Bank

Salah satu perubahan penting yang disiapkan pemerintah adalah mengubah mekanisme penyaluran bansos menjadi sistem non-tunai melalui rekening perbankan.

Uji coba penyaluran bansos melalui rekening bank direncanakan dimulai pada kuartal I 2027. Sebelum tahap tersebut berjalan, pemerintah akan menggunakan sisa waktu 2026 untuk merapikan dan memvalidasi data penerima.

Luhut menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar masyarakat penerima bansos memiliki rekening bank. Pemerintah menargetkan sekitar 50 juta masyarakat yang masuk kategori desil 1 hingga 4 dapat menjadi penerima manfaat melalui skema tersebut.

Perubahan sistem ini diharapkan tidak hanya membuat penyaluran lebih terarah, tetapi juga meningkatkan transparansi. Pemerintah menilai transaksi secara digital akan lebih mudah ditelusuri dibandingkan pemberian bantuan secara tunai.

Selain mengurangi kesalahan penyaluran, sistem non-tunai juga diharapkan dapat mempersempit peluang terjadinya penyalahgunaan atau praktik korupsi dalam proses distribusi bantuan.

Digitalisasi Perlinsos Mulai Diperluas

Sebelum diterapkan secara lebih luas, pemerintah telah melakukan uji coba digitalisasi perlindungan sosial di Banyuwangi.

Hasil uji coba tersebut kemudian dijadikan bahan evaluasi untuk menyempurnakan sistem. Pemerintah berencana memperluas penerapan sistem digital tersebut ke sekitar 215 daerah.

Dalam proses pembaruan data, pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Teknologi ini diharapkan dapat membantu mengolah data dalam jumlah besar sekaligus mendeteksi perubahan kondisi penerima bantuan.

Pemerintah juga melibatkan berbagai unsur dalam proses pembenahan data, termasuk pemerintah daerah serta unsur terkait lainnya. Keterlibatan masyarakat dinilai penting karena warga dapat memberikan informasi ketika terjadi kesalahan atau perubahan kondisi penerima.

Mengurangi Kesalahan Data Penerima Bansos

Digitalisasi perlindungan sosial tidak hanya ditujukan untuk mencari masyarakat yang berhak menerima bantuan. Sistem tersebut juga dirancang untuk mengurangi dua jenis kesalahan dalam pendataan.

Pertama adalah inclusion error, yaitu ketika seseorang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru masuk sebagai penerima bantuan.

Kedua adalah exclusion error, yakni ketika masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan justru tidak tercatat sebagai penerima.

Dengan sistem data yang terus diperbarui, pemerintah berharap kedua persoalan tersebut dapat ditekan.

Luhut sebelumnya mengakui bahwa pemerintah tidak mungkin menjamin penyaluran bansos bisa 100 persen tepat sasaran karena data masyarakat bersifat dinamis. Namun, pemerintah menargetkan tingkat ketidaktepatan penyaluran dapat ditekan hingga di bawah 10 persen.

Target tersebut menunjukkan bahwa perbaikan data menjadi bagian penting dari reformasi sistem bantuan sosial.

Sistem Digital Ditargetkan Mulai Berjalan Oktober 2026

Pemerintah menargetkan tahap awal penerapan digitalisasi perlindungan sosial mulai dilakukan pada minggu ketiga Oktober 2026.

Luhut berharap sekitar 80 persen persiapan sistem dapat diselesaikan pada tahap tersebut. Persiapan mencakup pembenahan data, sistem teknologi, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyebut sekitar 50 juta masyarakat nantinya berpotensi menggunakan atau mengakses portal digitalisasi bansos.

Besarnya jumlah pengguna membuat pemerintah perlu memastikan sistem mampu menangani akses dalam jumlah besar. Karena itu, pengujian sistem, termasuk stress test dan load test, akan dilakukan untuk mengetahui kemampuan infrastruktur menghadapi lonjakan pengguna.

Aspek keamanan data juga menjadi perhatian karena sistem tersebut akan mengelola informasi masyarakat dalam jumlah sangat besar.

Masyarakat Bisa Mengajukan Sanggahan Data

Selain membangun sistem digital, pemerintah juga menyiapkan mekanisme sanggah.

Fitur tersebut memungkinkan masyarakat menyampaikan keberatan atau laporan apabila menemukan data penerima bansos yang dinilai tidak sesuai. Data yang masuk kemudian dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pembaruan secara bertahap.

Mekanisme ini diharapkan membuat sistem perlindungan sosial tidak hanya bergantung pada pendataan pemerintah dari atas, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut mengoreksi informasi.

Dengan adanya mekanisme tersebut, masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria namun belum tercatat dapat memiliki kesempatan untuk memperbaiki status datanya. Sebaliknya, penerima yang sudah tidak memenuhi kriteria juga dapat dievaluasi kembali.

Pemerintah Kejar Bansos Lebih Tepat Sasaran

Tingginya angka ketidaktepatan penyaluran yang ditemukan dalam uji coba menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Perbaikan data menjadi semakin penting karena bansos menyangkut masyarakat yang berada dalam kelompok paling membutuhkan dukungan negara.

Pemerintah kini menyiapkan perubahan secara bertahap, mulai dari digitalisasi data, penggunaan teknologi AI, perluasan uji coba ke berbagai daerah, hingga perubahan metode penyaluran melalui rekening bank.

Jika sistem tersebut berjalan sesuai target, penyaluran bantuan sosial diharapkan menjadi lebih transparan, mudah diawasi, dan lebih cepat menyesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Uji coba penyaluran melalui rekening pada awal 2027 akan menjadi salah satu tahapan penting untuk melihat sejauh mana transformasi digital tersebut mampu menjawab persoalan bansos yang selama ini masih menghadapi masalah ketepatan sasaran.

Pada akhirnya, tujuan utama pembenahan ini bukan sekadar mengubah cara penyaluran bantuan, tetapi memastikan anggaran perlindungan sosial benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak dan membutuhkan. (Ay88)

 

#Bansos #Bansos2026 #DigitalisasiBansos #PerlindunganSosial #LuhutBinsarPandjaitan #BansosTepatSasaran #Pemerintah #BantuanSosial #DigitalisasiPerlinsos #HEROJURNALMEDIA

👁️ viewed 800