SABER KORUPSI: “Ada Dugaan Oknum Pejabat Badan Gizi Nasional Minta Jatah di Program MBG, Presiden Prabowo Diminta Bertindak Tegas”

Jakarta, HERO Jurnal Media,-  Lembaga Sapu Bersih Korupsi (SABER KORUPSI) menyoroti adanya dugaan praktik tidak sehat dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN). Berdasarkan laporan masyarakat, ditemukan indikasi adanya oknum-oknum pejabat yang meminta jatah untuk melancarkan proses administrasi dan pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Wakil Ketua Umum SABER KORUPSI, Herfiansyah Radengkilo, mengatakan bahwa praktik seperti ini sangat mencederai semangat pemerintahan bersih yang tengah dijalankan Presiden Prabowo Subianto.

"Kami menerima banyak laporan dari masyarakat terkait adanya oknum pejabat yang meminta jatah dalam pelaksanaan program BGN. Ini sangat bertentangan dengan visi dan semangat bersih Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan,” ujar Herfiansyah Radengkilo.

Herfiansyah juga menyoroti fakta bahwa sebagian besar dapur MBG telah beroperasi meskipun belum memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

"Fakta di lapangan menunjukkan banyak dapur MBG yang belum memiliki sertifikat laik higienis namun sudah berjalan. Kami menduga ada praktik-praktik yang tidak sesuai prosedur untuk mempercepat proses tersebut,” lanjut Herfiansyah.

Menurut data yang dirilis CNN Indonesia (Rabu, 29 Oktober 2025), Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan baru 690 dari 13.347 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memiliki SLHS, atau hanya sekitar 9 persen dari total dapur MBG di seluruh Indonesia.

Dadan menjelaskan, sertifikat ini penting untuk menjamin kebersihan dan kelayakan penyajian makanan MBG. Kementerian Kesehatan juga telah menginstruksikan seluruh dinas kesehatan untuk mempercepat penerbitan SLHS dalam waktu dua minggu.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, menambahkan bahwa penerbitan SLHS dilakukan berdasarkan Permenkes No. 17/2024 dan pedoman NSPK tentang higiene sanitasi, dengan sejumlah persyaratan seperti uji laboratorium, inspeksi lingkungan, serta pelatihan keamanan pangan bagi penjamah makanan.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan seluruh dapur MBG harus sudah memiliki SLHS dalam waktu satu bulan.

"Saya dan Pak Dadan (Kepala BGN) sudah menargetkan paling lama satu bulan agar seluruh SPPG sudah memiliki SLHS,” ujar Budi, dikutip dari CNN Indonesia.

Herfiansyah Radengkilo meminta agar Presiden Prabowo Subianto segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional (BGN), terutama terkait sistem pengawasan dan transparansi pelaksanaan program MBG.

"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi dan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam praktik-praktik semacam ini. Program gizi nasional harus dijalankan secara bersih, profesional, dan sesuai aturan,” tegas Herfiansyah.

SABER KORUPSI berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan program pemerintah agar berjalan jujur, transparan, dan berpihak kepada rakyat tanpa kepentingan pribadi.

 

"Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah baik Presiden untuk rakyat. Jangan biarkan oknum-oknum merusak niat mulia tersebut,” pungkas Herfiansyah Radengkilo.

#korupsi #saberkorupsi #mbg #berita #peristiwa #beritanasional #kpk

Sumber tambahan:

CNN Indonesia — “Baru 690Dapur MBG yang Punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi”, Rabu, 29 Okt 2025.