PLN Masih Kekurangan 20 Juta Ton Batu Bara, ESDM Siapkan Langkah Percepatan

HERO JURNAL MEDIA,- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus berupaya mencari jalan keluar untuk memenuhi kebutuhan batu bara PT PLN (Persero) yang hingga kini masih mengalami kekurangan pasokan sekitar 20 juta ton.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menjelaskan, kebutuhan batu bara PLN pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 154 juta ton. Namun, hingga saat ini volume yang telah terikat kontrak baru sekitar 132 juta hingga 134 juta ton sehingga masih terdapat kekurangan yang harus segera dipenuhi.

Menurut Yuliot, pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap kebutuhan energi primer PLN dan memastikan langkah-langkah pemenuhan pasokan tengah dipercepat. Ia optimistis kekurangan tersebut dapat segera diatasi agar operasional pembangkit listrik tetap berjalan normal.

Selain itu, pemerintah juga tengah mempertimbangkan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sektor batu bara. Meski belum menyebut angka pasti, Yuliot mengisyaratkan bahwa target produksi batu bara nasional tahun 2026 kemungkinan akan melampaui rencana awal sebesar 600 juta ton.

Peningkatan produksi tersebut dilakukan untuk menjamin kebutuhan pasar domestik, terutama dalam memenuhi kewajiban pasokan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) yang menjadi prioritas pemerintah.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintah sebenarnya telah menugaskan perusahaan tambang untuk menyediakan sekitar 190 juta ton batu bara bagi PLN. Namun dari jumlah tersebut, realisasi pasokan yang masuk baru berada di kisaran 150 hingga 160 juta ton, sementara volume yang sudah memiliki kontrak resmi baru mencapai sekitar 134 juta ton.

Bahlil menilai perlu adanya penyamaan data dan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, PLN, dan perusahaan tambang. Karena itu, dirinya telah menggelar rapat bersama jajaran Direksi PLN guna memastikan tidak terjadi perbedaan persepsi terkait kebutuhan dan ketersediaan pasokan batu bara.

Ia juga mengakui terdapat tantangan dalam penyediaan batu bara dengan spesifikasi kalori menengah yang banyak dibutuhkan oleh PLN. Di sisi lain, harga jual batu bara untuk pasar domestik yang dibatasi melalui skema DMO dinilai membuat sebagian perusahaan tambang menghadapi tekanan dari sisi keekonomian.

 Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah berencana memberikan fleksibilitas dalam pengaturan pasokan batu bara. Selain itu, akan dibentuk tim pengawasan yang melibatkan PLN, Direktorat Jenderal Minerba, Inspektorat Jenderal ESDM, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Langkah ini diharapkan dapat memperkuat pengawasan rantai pasok energi primer sekaligus memastikan kebutuhan batu bara bagi PLN terpenuhi sehingga pasokan listrik nasional tetap aman dan terjaga. (hjm)