SABER KORUPSI Kawal Pengusutan Kasus MBG: "Siapa Pun yang Terlibat Harus Mempertanggungjawabkan Perbuatannya

 

Herfiansyah: "Harus Tuntas, Jangan Ada yang Dilindungi dan Kebal Hukum"

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Organisasi masyarakat antikorupsi SABER KORUPSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pengusutan kasus korupsi yang terjadi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Wakil Ketua Umumnya, Herfiansyah Radengkilo, organisasi tersebut meminta aparat penegak hukum untuk mengusut perkara tersebut secara menyeluruh, transparan, dan tanpa pandang bulu.

Menurut Herfiansyah Radengkilo, terungkapnya kasus korupsi dalam program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat merupakan pukulan serius terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

"Kasus ini harus diusut hingga tuntas. Jangan ada pihak yang dilindungi, jangan ada yang merasa kebal hukum. Siapa pun yang terlibat harus bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum dan di hadapan rakyat," tegas Herfiansyah dalam keterangannya.

Ia menilai bahwa praktik korupsi yang terjadi dalam program yang menyangkut kepentingan masyarakat luas merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat dan dapat merusak kepercayaan publik terhadap berbagai program strategis nasional yang dijalankan pemerintah.

Karena itu, SABER KORUPSI menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara tersebut agar proses hukum berjalan secara profesional, independen, dan bebas dari segala bentuk intervensi. Organisasi tersebut juga berharap aparat penegak hukum dapat mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk apabila terdapat aktor intelektual maupun pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut.

Menurut Herfiansyah, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada pelaku di tingkat bawah semata. Penegakan hukum harus dilakukan secara menyeluruh dan berkeadilan agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak tertentu.

"Prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar ditegakkan. Tidak boleh ada tebang pilih dalam penanganan perkara korupsi. Masyarakat menaruh harapan besar agar kasus ini dapat dibuka secara terang benderang dan seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku," ujarnya.

Lebih lanjut, SABER KORUPSI menilai bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran negara. Setiap program yang dibiayai oleh uang rakyat harus dijalankan secara bersih dan dapat dipertanggungjawabkan demi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Selain mendukung langkah aparat penegak hukum, organisasi tersebut juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaan program-program pemerintah dan berperan aktif dalam membangun budaya antikorupsi. Menurutnya, pemberantasan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa.

Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kasus korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis, SABER KORUPSI berharap proses hukum dapat berjalan hingga tuntas dan memberikan kepastian hukum yang berkeadilan. Organisasi tersebut menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara hukum harus mampu menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang berada di atas hukum.

Dengan pengusutan yang dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa intervensi, diharapkan kasus tersebut dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta mempertegas komitmen bangsa dalam memerangi korupsi di segala sektor kehidupan. (hjm)