Biaya Haji 2027 Diproyeksikan Tembus Rp107 Juta, Keuangan Haji Hadapi Tantangan Baru

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Rencana pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji 2027 menghadapi tantangan cukup besar. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memproyeksikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) mencapai sekitar Rp107,34 juta per jemaah, atau meningkat sekitar Rp19,39 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

Kenaikan tersebut setara dengan 22,8 persen secara tahunan. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan pembiayaan haji berpotensi menimbulkan tekanan terhadap kondisi keuangan haji dan bahkan diperkirakan memunculkan defisit operasional sekitar Rp6,87 triliun pada 2027.

Kepala BPKH Fadlul Imansyah menyampaikan proyeksi tersebut dalam rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (19/8). Menurutnya, persoalan pembiayaan haji tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dana untuk memberangkatkan jemaah, tetapi juga menyangkut keberlanjutan pengelolaan dana haji dalam jangka panjang.

Kebutuhan Nilai Manfaat Mencapai Rp12,98 Triliun

Berdasarkan proyeksi penyelenggaraan haji 2027, jumlah jemaah reguler yang diperkirakan berangkat mencapai 203.320 orang.

Dalam skema pembiayaan yang direncanakan, porsi biaya yang berasal dari dana kelolaan BPKH diperkirakan mencapai sekitar Rp64,4 juta atau 60 persen dari total BPIH setiap jemaah.

Jika dikalikan dengan jumlah jemaah yang akan berangkat, kebutuhan nilai manfaat yang harus disediakan BPKH diperkirakan mencapai Rp12,98 triliun.

Namun, dana yang diproyeksikan tersedia dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan tersebut baru sekitar Rp6,11 triliun. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan potensi kesenjangan pembiayaan sekitar Rp6,87 triliun.

Fadlul menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena menyangkut keberlangsungan sistem pengelolaan dana haji.

Dana Kelolaan Belum Sepenuhnya Bisa Digunakan

BPKH memperkirakan total dana umat yang dikelola pada 2027 mencapai sekitar Rp12,37 triliun. Meski terlihat besar, seluruh dana tersebut tidak dapat digunakan untuk menutup kebutuhan pembiayaan haji.

Sebagian dana telah memiliki peruntukan masing-masing. Di antaranya sekitar Rp620 miliar untuk dana abadi umat, sekitar Rp500 miliar untuk kebutuhan operasional, serta hingga Rp5,5 triliun untuk distribusi nilai manfaat kepada jemaah yang masih berada dalam masa tunggu.

Karena adanya berbagai alokasi tersebut, dana yang secara khusus dapat digunakan sebagai nilai manfaat bagi jemaah yang dijadwalkan berangkat pada 2027 diperkirakan hanya sekitar Rp6,11 triliun.

Situasi ini membuat struktur pembiayaan haji kembali menjadi perhatian, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan jemaah yang akan berangkat dan jemaah yang masih menunggu antrean.

Dana Jemaah Tunggu Tidak Boleh Menutup Kekurangan

BPKH menegaskan bahwa kekurangan pembiayaan jemaah yang berangkat pada 2027 tidak boleh ditutup dengan menggunakan dana milik jemaah yang masih berada dalam antrean.

Ketentuan tersebut mengacu pada hasil Ijtima Komisi Fatwa pada 2024. Prinsip tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menjaga keadilan pengelolaan dana haji.

Dengan demikian, pemerintah dan pihak terkait harus mencari formula pembiayaan yang mampu memenuhi kebutuhan jemaah yang berangkat tanpa mengurangi hak jemaah yang masih menunggu giliran.

Komposisi Biaya Haji Berubah

Salah satu perubahan penting dalam rancangan pembiayaan haji 2027 adalah komposisi antara biaya yang dibayar langsung oleh jemaah dan biaya yang berasal dari nilai manfaat BPKH.

Pada tahun berjalan, sekitar 62 persen biaya haji ditanggung langsung oleh jemaah, sementara BPKH menanggung sekitar 38 persen melalui nilai manfaat.

Untuk 2027, pemerintah merencanakan perubahan komposisi menjadi 40 persen ditanggung jemaah dan 60 persen berasal dari BPKH.

Perubahan tersebut diharapkan dapat meringankan beban pembayaran langsung bagi jemaah yang akan berangkat. Namun, pada saat bersamaan, porsi yang lebih besar dari nilai manfaat juga meningkatkan kebutuhan dana yang harus disiapkan BPKH.

Karena itu, keseimbangan antara kemampuan jemaah, kondisi dana haji, dan kepentingan jemaah tunggu menjadi persoalan yang harus diperhitungkan secara matang.

Keberlanjutan Dana Haji Menjadi Perhatian

Fadlul menyebut terdapat sejumlah pilihan yang dapat dipertimbangkan untuk menjaga keberlanjutan keuangan haji.

Pilihan pertama adalah melakukan penyesuaian terhadap komposisi biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah dengan nilai manfaat yang diberikan. Alternatif lainnya adalah melakukan penyesuaian terhadap alokasi nilai manfaat bagi jemaah yang masih berada dalam antrean.

Kedua opsi tersebut memiliki konsekuensi masing-masing sehingga membutuhkan keputusan yang mempertimbangkan kondisi keuangan haji secara menyeluruh.

Kebijakan tersebut juga perlu diselaraskan dengan peta jalan keuangan haji yang telah ditetapkan sejak 2023. Salah satu arah kebijakan dalam peta jalan tersebut adalah meningkatkan porsi biaya haji yang dibayarkan langsung oleh jemaah secara bertahap, dengan asumsi kenaikan sekitar 5 persen setiap tahun.

Bukan Sekadar Persoalan Dana

Proyeksi BPIH 2027 menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan haji tidak cukup diselesaikan hanya dengan memastikan tersedianya uang untuk membayar kebutuhan penyelenggaraan.

Yang lebih penting adalah memastikan struktur pembiayaan tersebut mampu bertahan dalam jangka panjang dan tetap memberikan rasa keadilan bagi seluruh jemaah.

Jemaah yang akan berangkat membutuhkan kepastian biaya yang wajar dan terjangkau. Sementara itu, jemaah yang masih berada dalam antrean memiliki hak atas pengelolaan dana yang aman dan sesuai prinsip yang telah ditetapkan.

Karena itu, pembahasan BPIH 2027 menjadi momentum penting untuk mencari formula pembiayaan yang tidak hanya mampu menyelesaikan kebutuhan satu musim haji, tetapi juga menjaga kesehatan dana haji untuk generasi jemaah berikutnya. (hjm)

👁️ viewed 800