Anggaran Infrastruktur Jalan Garut Dipertanyakan, Pemprov Jabar Minta Penjelasan Bupati

HERO JURNAL MEDIA,- BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta penjelasan Pemerintah Kabupaten Garut mengenai alokasi anggaran untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan pada APBD 2026.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyatakan akan mengundang Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas perbedaan antara rekomendasi anggaran yang sebelumnya diberikan Pemprov Jabar dengan alokasi yang tercantum dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Garut.

Persoalan tersebut mencuat di tengah masih banyaknya ruas jalan kabupaten dan desa di Garut yang mengalami kerusakan. Kondisi ini juga menjadi keluhan masyarakat karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan kelancaran aktivitas sehari-hari.

Pemprov Jabar Pernah Merekomendasikan Anggaran 7 Persen

Dedi Mulyadi menjelaskan, saat proses evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Garut 2026, Pemprov Jawa Barat telah memberikan catatan mengenai kebutuhan anggaran pembangunan jalan.

Dalam rekomendasi tersebut, pemerintah provinsi meminta agar alokasi pembangunan jalan mencapai sekitar 7 persen dari total APBD Kabupaten Garut.

Dengan besaran APBD yang ada, angka tersebut diperkirakan setara dengan sekitar Rp360 miliar.

Namun, berdasarkan informasi yang diterima Dedi, alokasi untuk jalan, jembatan, serta penerangan jalan umum (PJU) dalam pelaksanaan APBD 2026 hanya sekitar Rp105 miliar, atau kurang lebih 2,2 persen dari total APBD.

Bahkan, menurut informasi dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut, anggaran yang benar-benar digunakan untuk pembangunan jalan disebut berada di kisaran Rp80 miliar.

Dedi menilai anggaran tersebut belum sebanding dengan luasnya persoalan kerusakan infrastruktur jalan yang harus ditangani di Kabupaten Garut.

Jika tidak ada penambahan atau penyesuaian anggaran, perbaikan jalan secara menyeluruh dinilai akan membutuhkan waktu cukup panjang.

Bupati Garut Akan Dipanggil untuk Memberikan Penjelasan

Untuk mengetahui alasan perbedaan alokasi tersebut, Pemprov Jawa Barat berencana mengundang Bupati Garut Abdusy Syakur Amin bersama Ketua TAPD dan jajaran terkait.

Pertemuan tersebut tidak hanya ditujukan untuk meminta penjelasan mengenai pelaksanaan APBD, tetapi juga membahas kemungkinan penyesuaian anggaran agar penanganan jalan rusak dapat dilakukan lebih optimal.

Pemprov Jabar berharap kebijakan anggaran dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama dalam menyediakan akses jalan yang aman dan layak digunakan.

Kerusakan Jalan Jadi Keluhan Warga Garut

Masalah infrastruktur jalan bukan persoalan baru di Kabupaten Garut. Sejumlah wilayah di bagian selatan, termasuk Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy, selama ini menghadapi persoalan akses jalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.

Keluhan masyarakat bahkan berkembang menjadi aksi penyampaian aspirasi.

Pada 20 Agustus 2026, masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Banjarwangi Singajaya Peundeuy (Gema BSP) mendatangi DPRD Kabupaten Garut. Mereka menyampaikan keresahan terkait kondisi infrastruktur, terutama jalan yang menjadi jalur penting bagi aktivitas warga.

Pada hari yang sama, Pemkab Garut dan DPRD menyepakati percepatan penanganan ruas jalan Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy setelah melakukan dialog bersama perwakilan masyarakat.

Pemkab Garut Siapkan Penanganan Jangka Pendek

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pemerintah daerah akan melakukan langkah awal untuk membuat kondisi jalan lebih layak dilalui.

Penanganan sementara dilakukan dengan memperbaiki sejumlah titik kerusakan, termasuk menutup dan menambal bagian jalan yang berlubang atau mengalami kerusakan berat.

Menurut pemerintah daerah, langkah tersebut penting untuk mengurangi risiko kecelakaan sebelum perbaikan yang lebih permanen dilaksanakan.

Pemkab Garut juga mendorong program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD) untuk menangani ruas jalan sepanjang sekitar 6,5 kilometer.

Untuk kebutuhan awal tersebut, pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sekitar Rp2,5 miliar pada 2026.

Pemkab Garut menargetkan penanganan ruas jalan hingga kawasan Peundeuy dapat dilakukan secara lebih menyeluruh pada 2027.

Perbaikan Jalan Disesuaikan dengan Kemampuan Anggaran

Abdusy Syakur Amin menjelaskan bahwa pemerintah daerah sebelumnya berharap dapat membangun jalan dengan standar kualitas yang lebih tinggi. Namun, aspirasi masyarakat membuat pemerintah mempertimbangkan percepatan penanganan agar jalan terlebih dahulu berada dalam kondisi layak digunakan.

Artinya, pemerintah daerah akan memprioritaskan ruas yang kondisinya paling membutuhkan penanganan sehingga masyarakat tidak terlalu lama menghadapi jalan yang berpotensi membahayakan pengguna.

Finalisasi mengenai kebutuhan anggaran dan ruas jalan yang akan diperbaiki dijadwalkan dibahas dalam proses pembahasan serta penetapan anggaran pada Oktober 2026.

DPRD Garut Siapkan Pengawasan Pembangunan

Anggota DPRD Kabupaten Garut Agus Muhammad Sutarman menyampaikan bahwa DPRD bersama Badan Anggaran akan ikut mengawal pelaksanaan pembangunan jalan.

Pengawasan direncanakan berlangsung sejak Januari hingga November 2027. DPRD bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait akan memantau langsung proses pekerjaan di lapangan.

Pengawasan diperlukan agar anggaran yang telah dialokasikan benar-benar digunakan untuk kebutuhan pembangunan dan hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Perbaikan Jalan Diharapkan Dorong Ekonomi Warga

Perbaikan infrastruktur jalan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Jalan yang lebih baik akan memudahkan warga menuju pusat pemerintahan, sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, hingga tempat kerja.

Bagi wilayah seperti Banjarwangi, Singajaya, dan Peundeuy, peningkatan kualitas jalan juga berhubungan dengan kelancaran distribusi hasil pertanian dan berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, persoalan anggaran jalan Garut kini tidak hanya berkaitan dengan besaran dana yang tersedia, tetapi juga bagaimana pemerintah daerah menetapkan prioritas pembangunan.

Pemprov Jawa Barat, Pemkab Garut, dan DPRD diharapkan dapat menemukan solusi bersama agar kebutuhan perbaikan jalan dapat dipenuhi secara bertahap, transparan, dan tepat sasaran.

Dengan perencanaan anggaran yang lebih kuat serta pengawasan yang konsisten, masyarakat Garut diharapkan dapat segera merasakan akses jalan yang lebih aman, nyaman, dan mendukung aktivitas ekonomi daerah. (Ay88)

 

#DediMulyadi #Garut #JawaBarat #AnggaranJalan #JalanGarut #InfrastrukturGarut #PemkabGarut #PemprovJabar #AbdusySyakurAmin #PembangunanJalan #APBD2026 #BeritaGarut #HEROJURNALMEDIA

👁️ viewed 800