Prabowo Tegaskan: Kedekatan Tak Jadi Alasan, Siapa Pun yang Langgar Hukum Harus Diproses

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa hubungan dekat, pertemanan, maupun posisi seseorang tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari proses hukum.

Prabowo mengatakan prinsip tersebut berlaku bagi siapa pun, termasuk orang yang pernah bekerja bersama atau berada di lingkungan terdekatnya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan orang-orang di lingkarannya tersangkut persoalan hukum, termasuk dugaan korupsi.

Menurut Prabowo, kepentingan negara harus ditempatkan di atas hubungan pribadi. Ia menyebut sejumlah orang yang sebelumnya memiliki kedekatan dengannya tetap diproses ketika menghadapi persoalan hukum.

Prabowo Sebut Dadan Pernah Menjadi Bagian dari Timnya

Dalam penjelasannya, Prabowo menyinggung mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

Prabowo mengatakan Dadan sebelumnya merupakan bagian dari tim sukses dan tim pakarnya. Ia juga menyebut dirinya yang mengangkat Dadan sebagai Kepala BGN sebelum kemudian menyerahkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum.

"Saya kira saya sudah buktikan. Pak Dadan itu tim sukses saya, tim pakar saya, saya yang angkat jadi Kepala BGN, saya juga yang serahkan ke Kejaksaan," kata Prabowo.

Pernyataan tersebut muncul di tengah perkembangan proses hukum yang berkaitan dengan Dadan. Pada 17 September 2026, pemberitaan juga menyebut Kementerian Keuangan melakukan pertukaran data dengan aparat hukum dalam pengusutan perkara mantan Kepala BGN tersebut.

Prabowo juga mengungkapkan bahwa sejumlah jenderal yang pernah mendapat kenaikan pangkat darinya tetap tidak akan memperoleh perlindungan apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Ia menilai jabatan, jasa, maupun kedekatan dengan seorang pemimpin tidak boleh menjadi tameng dari proses hukum.

Kepentingan Negara Harus di Atas Hubungan Pribadi

Prabowo menekankan bahwa seorang pemimpin harus mampu membedakan urusan pribadi dengan kepentingan negara.

Menurut dia, dalam menjalankan pemerintahan, kepentingan nasional dan rakyat harus menjadi prioritas.

Ia bahkan menyebut ada orang-orang dekat yang pernah mencoba melakukan pendekatan atau lobi kepadanya.

Namun, Prabowo menegaskan bahwa ketika menyangkut kepentingan negara, hubungan pertemanan tidak boleh menjadi pertimbangan utama.

"Ya mungkin Pak Ponco itu dianggap tokoh dan memang kawan saya juga, tapi saya enggak ada kawan. Ini negara," ujarnya.

Bicara Penyitaan Aset dan Lobi Hotel Sultan

Prabowo juga menyinggung langkah pemerintah dalam menyita sejumlah aset yang berkaitan dengan perkara hukum.

Menurutnya, ada pihak yang tetap berusaha melakukan pendekatan meski proses hukum dan penyitaan aset berjalan.

Ketika ditanya mengenai Hotel Sultan, Prabowo mengatakan banyak pihak yang melakukan lobi kepadanya.

Pernyataan itu disampaikan ketika isu Hotel Sultan kembali menjadi perhatian publik. Pada 16 September 2026, proses eksekusi lahan dan bangunan Hotel Sultan juga diberitakan mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk karyawan yang khawatir kehilangan pekerjaan.

Prabowo Bicara soal Hukuman Mati bagi Koruptor

Selain soal orang dekat dan penyitaan aset, Prabowo turut menyampaikan pandangannya mengenai hukuman mati bagi pelaku korupsi.

Menurutnya, hukuman mati memiliki persoalan tersendiri karena keputusan tersebut tidak dapat diperbaiki apabila ternyata terjadi kesalahan dalam proses hukum.

Karena itu, ia menilai pemberantasan korupsi perlu mengedepankan penegakan hukum yang tegas sekaligus sistem yang kuat.

Prabowo juga menekankan pentingnya mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.

"Jadi kalau menurut saya, yang paling penting adalah tindakan tegas, sistem, dan upaya untuk mengembalikan uang-uang itu," katanya.

Pemerintah Kejar Aset yang Dibawa ke Luar Negeri

Prabowo mengakui upaya mengejar pelaku dan memulihkan aset negara bukan perkara mudah.

Salah satu kendalanya adalah ketika tersangka atau pelaku melarikan diri ke luar negeri.

Meski demikian, ia menyebut pemerintah memiliki sejumlah mekanisme kerja sama internasional, termasuk melalui Interpol, untuk mengejar pihak yang dicari.

Prabowo juga memberikan perhatian khusus terhadap korupsi dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat terdampak bencana.

Ia menilai penyalahgunaan dana kemanusiaan merupakan persoalan serius karena uang tersebut seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

Soroti Kejahatan Lingkungan

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung persoalan kejahatan terhadap lingkungan.

Ia menilai tindakan pembakaran hutan secara sengaja merupakan perbuatan serius. Namun, mengenai jenis dan berat sanksi pidananya, Prabowo menyerahkan pembahasannya kepada para ahli hukum.

Pemerintah sendiri dalam beberapa waktu terakhir juga menyoroti penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan korporasi yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan.

Sejak Jadi Menhan, Prabowo Larang Orang Dekat Cari Bisnis

Prabowo kemudian menceritakan pengalamannya ketika pertama kali menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Saat itu, ia mengaku mengumpulkan keluarga dan orang-orang dekatnya untuk menyampaikan pesan agar tidak memanfaatkan posisinya untuk mencari keuntungan bisnis di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Prabowo mengatakan pesan tersebut disampaikan sejak awal dirinya menjabat.

Menurut dia, tetap ada pengusaha yang berusaha mendekati anggota keluarganya. Namun, ketika hal tersebut dilaporkan, Prabowo mengaku langsung mengambil tindakan.

Ia menyatakan orang-orang yang terlibat kemudian dicoret dari urusan tersebut.

Prinsip yang sama, kata Prabowo, juga diterapkannya setelah menjabat sebagai presiden.

Kader Gerindra Juga Tak Dijanjikan Perlindungan

Prabowo mengingatkan kader Partai Gerindra agar tidak menganggap kedekatan politik sebagai jaminan untuk memperoleh perlindungan hukum.

Ia menyebut sejumlah kepala daerah dari Gerindra pernah berhadapan dengan proses hukum.

Menurut Prabowo, jabatan politik tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menghindari pertanggungjawaban apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran.

"Saudara Gerindra apa semua, jangan karena saya presiden, kalau kamu salah saya enggak bisa lindungi kamu. Saya beritahu di depan," kata Prabowo.

Pengalaman Prabowo dalam Kasus Asabri

Prabowo juga mengungkap pengalamannya ketika menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia menyinggung kasus PT Asabri yang menyeret sejumlah petinggi militer.

Menurut Prabowo, ketika seorang perwira diduga melakukan pelanggaran hukum, pangkat maupun kedudukannya tidak boleh menjadi alasan untuk memberikan perlakuan khusus.

Ia mengatakan pernah menyampaikan persoalan tersebut kepada Jokowi dan kemudian membuat surat kepada Jaksa Agung.

Prabowo menegaskan bahwa seorang pemimpin harus memberikan contoh dalam menjalankan pemerintahan.

"Pemimpin harus kasih contoh," ujarnya.

Bagi Prabowo, penegakan hukum tidak seharusnya berhenti pada persoalan siapa yang melakukan pelanggaran. Menurutnya, kepentingan negara, masyarakat, serta pemulihan kerugian negara harus menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi. (Ay88)

#PrabowoSubianto #Prabowo #Korupsi #PemberantasanKorupsi #Antikorupsi #Kejaksaan #DadanHindayana #BGN #BeritaNasional #BeritaIndonesia #PolitikIndonesia #Hukum #PenegakanHukum #AsetNegara #Koruptor

👁️ viewed 800