Prabowo Resmi Terima Kartanu, Pengamat Soroti Pentingnya NU Tetap Kritis terhadap Pemerintah

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto resmi menerima Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama (Kartanu) dalam rangkaian penutupan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Pemberian kartu keanggotaan tersebut dinilai bukan sekadar simbol hubungan antara Presiden dan organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia. Pengamat politik Agung Baskoro melihat momentum itu sebagai gambaran kedekatan hubungan antara ulama dan pemerintah atau umara.

Meski demikian, menurut Agung, kedekatan tersebut seharusnya tidak membuat NU kehilangan posisi kritisnya terhadap pemerintah.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis itu menilai kehadiran Prabowo dalam pembukaan sekaligus penutupan Muktamar NU menunjukkan bahwa NU memiliki posisi penting, baik bagi Presiden maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Artinya NU memang sangat penting bagi Presiden, baik secara personal maupun secara institusional bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Agung.

Berawal dari Candaan Prabowo

Pemberian Kartanu kepada Prabowo berawal dari pernyataan Presiden ketika menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 NU pada Jumat (27/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan kartu anggota NU. Ia bahkan berseloroh akan kembali menghadiri penutupan Muktamar apabila keinginannya tersebut dipenuhi.

Prabowo diketahui sebelumnya pernah meminta kartu keanggotaan NU kepada KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya ketika masih menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Permintaan tersebut akhirnya terwujud. Pada acara penutupan Muktamar, Prabowo menerima Kartanu yang ditandatangani Ketua Umum PBNU yang baru, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin.

Agung menilai kejadian tersebut menjadi momentum menarik karena keinginan Presiden untuk menjadi bagian dari NU mendapat respons langsung dari organisasi tersebut.

“Beliau diberikan keanggotaan seumur hidup sebagai anggota NU. Jadi ini sebuah apresiasi yang berbalas. Presiden berharap menjadi anggota, NU juga menerima dengan sepenuh hati,” kata Agung.

Simbol Hubungan Ulama dan Umara

Menurut Agung, pemberian Kartanu kepada Presiden dapat dimaknai sebagai simbol hubungan antara ulama dan umara. Relasi tersebut dinilai penting dalam menjaga stabilitas kehidupan berorganisasi sekaligus kehidupan berbangsa.

Ia berharap hubungan antara pemerintah dan organisasi keagamaan dapat diarahkan pada kerja sama yang memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

“Ini relasi kolaborasi yang bagus antara ulama dengan umara, antara ulama dengan pemimpin,” ujarnya.

Agung menilai hubungan tersebut dapat menjadi salah satu kekuatan untuk menjaga stabilitas nasional. Namun, kerja sama antara organisasi keagamaan dan pemerintah menurutnya tidak berarti bahwa NU harus kehilangan fungsi kontrol sosial.

Justru, NU dinilai memiliki ruang strategis untuk ikut memastikan jalannya pemerintahan tetap berada dalam koridor kepentingan masyarakat.

NU Diminta Tetap Menjadi Penyeimbang

Agung mengingatkan NU agar tetap menjalankan fungsi sebagai salah satu kekuatan masyarakat sipil yang dapat memberikan kritik sekaligus masukan kepada pemerintah.

Menurut dia, mekanisme pengawasan dan keseimbangan atau check and balances menjadi semakin penting ketika berbagai kekuatan politik cenderung berada dalam lingkaran pemerintahan.

“Saya berharap NU juga memainkan peran-peran yang kosong hari ini di sistem politik formal kita soal check and balances,” tutur Agung.

Ia menilai organisasi seperti NU memiliki pengalaman panjang dalam kehidupan sosial dan kebangsaan. Karena itu, kedekatan dengan pemerintah seharusnya tidak menghilangkan independensi dalam menyampaikan pandangan.

Agung juga berharap NU dapat menjadi salah satu sumber rujukan alternatif bagi pemerintah ketika mengambil kebijakan yang menyangkut kepentingan publik.

Kedekatan Bukan Berarti Kehilangan Sikap Kritis

Agung menekankan, hubungan baik antara pemerintah dan NU tetap perlu dibangun. Namun, pada saat yang sama, NU harus mampu mempertahankan jarak yang sehat agar dapat memberikan nasihat maupun kritik ketika kebijakan pemerintah dinilai berpotensi merugikan masyarakat.

Menurutnya, NU dapat berperan sebagai penasihat bagi Presiden, pejabat publik, maupun para elite politik agar kekuasaan tetap digunakan secara bertanggung jawab.

“NU-nya harus jaga jarak, supaya kita punya referensi-referensi alternatif, supaya negara tidak terlena,” kata Agung.

Ia menambahkan, peran tersebut tidak harus dijalankan NU seorang diri. Organisasi kemasyarakatan lainnya, termasuk Muhammadiyah dan berbagai kelompok masyarakat sipil, juga dapat mengambil bagian dalam menjaga keseimbangan kehidupan demokrasi.

Dengan demikian, masyarakat tetap memiliki ruang untuk memperoleh pandangan yang objektif sekaligus mendapatkan kontrol terhadap jalannya pemerintahan.

Agung mengakui menjaga kedekatan sekaligus mempertahankan sikap kritis bukan perkara mudah. Namun, ia meyakini NU memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam menghadapi berbagai dinamika politik nasional.

“Tidak mudah, tapi harusnya bisa. NU punya jam terbang,” ujarnya.

Prabowo Sebut Pemerintah Harus Dekat dengan Ulama

Sebelumnya, saat membuka Muktamar ke-35 NU, Prabowo juga menyampaikan pentingnya hubungan pemerintah dengan organisasi keagamaan.

Presiden menyatakan bahwa jika Indonesia ingin bangkit dan tetap aman, pemerintah perlu membangun hubungan yang dekat dengan para ulama, termasuk NU dan Muhammadiyah.

Prabowo mengamini pandangan bahwa kekuatan ulama memiliki peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia.

“Masa depan bangsa Indonesia yang disampaikan Gus Yahya itu sangat benar. Kalau bangsa ini mau bangkit dan mau aman, pemerintah atau umara harus selalu dekat dengan Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo kembali menyinggung permintaannya mengenai kartu anggota NU yang belum diberikan ketika Gus Yahya masih memimpin PBNU.

Dengan nada bercanda, Prabowo mengatakan dirinya sudah cukup lama meminta kartu tersebut.

“Dari dulu minta kartu NU. Jadi masih hutang sama saya,” ujar Prabowo.

Presiden kemudian meminta agar kartu keanggotaan tersebut segera diberikan, bahkan mengusulkan supaya dapat diterima sebelum rangkaian Muktamar berakhir.

Permintaan itu akhirnya terealisasi saat penutupan Muktamar. Prabowo pun menerima Kartanu yang secara resmi menandai dirinya sebagai anggota NU.

Kartanu sebagai Identitas Warga NU

Kartu Tanda Anggota Nahdlatul Ulama atau Kartanu merupakan kartu identitas bagi warga NU.

Keberadaan Kartanu menjadi salah satu bentuk identitas keanggotaan seseorang dalam organisasi tersebut. Dengan diterimanya Kartanu oleh Presiden Prabowo, momentum ini sekaligus memperlihatkan eratnya hubungan antara pemerintah dan NU.

Namun, di tengah hubungan yang semakin dekat tersebut, pesan Agung Baskoro menjadi catatan penting bahwa kerja sama antara ulama dan pemerintah tetap membutuhkan ruang untuk kritik, pengawasan, serta pemberian nasihat.

Kedekatan antara NU dan pemerintah diharapkan tidak hanya menjadi simbol, tetapi dapat menghasilkan kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus tetap menjaga prinsip independensi dan keseimbangan dalam kehidupan demokrasi Indonesia. (hjm)

#nu #muktamar2026 #prabowosubianto #dinamikapolitik #sejarahbudaya #nasional

👁️ viewed 800