Wacana September Hitam Jangan Berujung Kebencian, Mahasiswa Diminta Dorong Solusi Pelanggaran HAM

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Wacana September Hitam yang kembali ramai di media sosial mendapat perhatian dari pengamat politik. Aktivisme digital yang mengangkat kembali isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dinilai penting sebagai pengingat publik, tetapi perlu dijaga agar tidak berkembang menjadi gerakan yang dipenuhi kebencian dan emosi.

Pengamat politik dari Indeks Data Nasional, Ayip Tayana, menilai penyampaian aspirasi melalui media sosial merupakan bagian dari aktivitas demokrasi. Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk mengingat serta membicarakan berbagai persoalan HAM yang terjadi pada masa lalu.

Namun, ia mengingatkan agar semangat tersebut tidak berubah menjadi mobilisasi massa yang lebih mengedepankan kemarahan dibandingkan upaya mencari penyelesaian.

“Fenomena September Hitam ini secara umum bagian dari aktivisme digital yang positif sebagai pengingat kolektif publik. Tetapi jangan sampai berubah menjadi mobilisasi emosi,” kata Ayip, Minggu (13/9/2026).

Demonstrasi Tetap Bagian dari Demokrasi

Ayip mengatakan aksi demonstrasi yang membawa isu pelanggaran HAM merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Mahasiswa dan masyarakat sipil mempunyai ruang untuk menyampaikan kritik kepada pemerintah.

Meski demikian, ia mengajak publik mengevaluasi kembali efektivitas demonstrasi sebagai sarana untuk mendorong penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Menurut Ayip, demonstrasi seharusnya tidak berhenti pada tuntutan dan tekanan terhadap pemerintah. Gerakan masyarakat sipil perlu berkembang menuju pembahasan yang lebih konkret mengenai langkah penyelesaian.

“Demonstrasi terkait September Hitam bagian dari demokrasi. Namun pertanyaannya, apakah demonstrasi hanya satu-satunya jalan untuk mendorong penyelesaian persoalan, di sini mahasiswa dan masyarakat sipil perlu evaluasi,” ujarnya.

Pemerintah Disebut Sudah Mengakui Pelanggaran HAM Berat

Ayip menilai terdapat perubahan penting dalam sikap negara terkait penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu. Pemerintah sebelumnya telah mengakui 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu dan menyatakan komitmen untuk melakukan pemulihan terhadap para korban.

Karena itu, menurut dia, gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil saat ini perlu memasuki tahap yang lebih substantif.

Mahasiswa dinilai tidak lagi cukup hanya mendorong pemerintah agar mengakui adanya pelanggaran HAM. Perhatian berikutnya harus diarahkan pada bagaimana kebijakan pemulihan benar-benar dirasakan oleh korban.

“Makanya kalau ada demonstrasi, seharusnya tuntutannya berubah. Misalnya, berapa korban yang belum terverifikasi, bagaimana memastikan pemulihan tidak di atas kertas atau pelanggaran serupa tidak terjadi lagi,” kata Ayip.

Mahasiswa Diminta Kawal Program Pemulihan Korban

Menurut Ayip, isu September Hitam dapat menjadi momentum bagi mahasiswa dan masyarakat sipil untuk melakukan pengawasan yang lebih terukur.

Pertanyaan yang perlu didorong, antara lain mengenai efektivitas program pemulihan, jumlah korban yang telah memperoleh haknya, serta langkah pemerintah untuk mencegah terulangnya kasus serupa.

Ia menilai diskusi mengenai persoalan HAM harus diarahkan pada data dan fakta sehingga kritik yang disampaikan tidak berhenti sebagai perdebatan di ruang digital atau aksi jalanan.

“Mahasiswa atau masyarakat sipil harus mampu mendorong diskusi yang lebih substantif, misalnya apakah program pemulihannya sudah berjalan efektif, siapa saja korbannya yang sudah menerima haknya, apa yang dilakukan negara agar peristiwa serupa tak terulang,” tuturnya.

Riset Bisa Menjadi Bentuk Perjuangan HAM

Ayip juga mendorong mahasiswa agar tidak hanya mengambil posisi sebagai kelompok penekan pemerintah. Menurutnya, mahasiswa dapat memainkan peran yang lebih besar sebagai bagian dari kelompok yang menawarkan solusi.

Salah satunya melalui penelitian dan kajian berbasis data. Hasil riset tersebut kemudian dapat digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih terukur dalam membantu penyelesaian persoalan pelanggaran HAM.

“Mahasiswa jangan cuma jadi kelompok penekan, tetapi juga harus penggerak solusi. Misalnya, melalui riset, bekerja sama dengan kampus atau Kementerian HAM, LPSK, atau organisasi masyarakat lainnya agar menjadi usulan kebijakan terukur untuk penyelesaian pelanggaran HAM ini,” jelasnya.

Dengan pendekatan tersebut, isu September Hitam tidak hanya menjadi agenda tahunan di media sosial atau pemicu aksi demonstrasi. Momentum tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengawasan publik, memperdalam kajian mengenai kasus HAM masa lalu, serta mendorong kebijakan pemulihan korban yang lebih nyata.

Pada akhirnya, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan dalam negara demokrasi. Namun, kritik akan memiliki dampak lebih besar apabila disertai data, kajian, dan rekomendasi yang dapat membantu menemukan jalan keluar atas persoalan yang selama ini belum sepenuhnya terselesaikan. (Ay88)

 

#SeptemberHitam #PelanggaranHAM #HAM #Mahasiswa #Demokrasi #AktivismeDigital #HakAsasiManusia #PemulihanKorbanHAM #KebijakanPublik #HEROJURNALMEDIA

👁️ viewed 800