Survei Nasional Gambarkan Penilaian Publik terhadap Kinerja Menteri dan Partai Pendukung Pemerintah

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Penilaian masyarakat terhadap kinerja sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih serta peran partai politik pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi bagian dari temuan survei nasional Vox Politica Research.

Survei yang dilakukan pada 15–25 September 2026 itu menggambarkan sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat, mulai dari persepsi mengenai integritas pejabat, manfaat program pemerintah, ketepatan kebijakan, komunikasi publik, hingga fungsi pengawasan DPR.

Penelitian dilakukan melalui wawancara telepon terhadap 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tujuh Menteri Mendapat Penilaian Negatif

Dalam kategori top of mind negative salience atau menteri yang dinilai memiliki kinerja paling tidak memuaskan, terdapat tujuh nama yang disebut responden.

Nusron Wahid memperoleh angka 41,5 persen, disusul Raja Juli Antoni 17 persen dan Natalius Pigai 13 persen.

Berikutnya, Agus Andrianto tercatat 10 persen, Rini Widyantini 7 persen, Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, serta Arifatul Choiri Fauzi sebesar 4 persen.

Sebanyak 2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.

Direktur Eksekutif Vox Politica Research, Fadhly Alimin Hasyim, menjelaskan bahwa hasil tersebut merupakan gambaran persepsi masyarakat terhadap pejabat publik.

Menurutnya, penilaian responden tidak hanya berkaitan dengan sosok menteri, tetapi juga menyangkut integritas, hasil program, ketepatan kebijakan, komunikasi dengan masyarakat, dan kemampuan merespons persoalan publik.

Ia menegaskan, hasil survei seharusnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan bukan dianggap sebagai keputusan atau penilaian mutlak terhadap individu.

Persepsi Integritas Menjadi Perhatian Utama

Survei tersebut juga mengidentifikasi sejumlah alasan yang membuat responden memberikan penilaian kurang positif terhadap kinerja menteri.

Persepsi mengenai potensi korupsi menjadi alasan yang paling banyak disebut, yakni 41,5 persen.

Kemudian, sebanyak 31,5 persen responden menilai program pemerintah belum memberikan manfaat yang cukup dirasakan masyarakat. Sebanyak 27,5 persen menilai kebijakan yang dijalankan kurang tepat sasaran.

Sementara itu, 15,5 persen responden menilai komunikasi publik menjadi persoalan, sedangkan 12,5 persen menyebut sikap yang kurang responsif sebagai salah satu penyebab ketidakpuasan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya melihat kebijakan dari sisi pelaksanaannya, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari serta cara pemerintah menjelaskan dan merespons berbagai persoalan.

Mayoritas Responden Memilih Pergantian Menteri

Survei juga menanyakan langkah yang dinilai perlu dilakukan terhadap menteri yang dianggap memiliki kinerja kurang baik.

Sebanyak 67,5 persen responden memilih opsi pemberhentian dari jabatan. Sebanyak 15,5 persen mengusulkan pemindahan tugas, sementara 10 persen lainnya memilih agar menteri tetap dipertahankan.

Sebanyak 5 persen responden menginginkan menteri diberikan target perbaikan kinerja. Adapun 2 persen lainnya tidak mengetahui atau tidak memberikan jawaban.

Fadhly menyebut angka tersebut merupakan pilihan yang diberikan oleh responden dalam survei. Sementara keputusan mengenai pengangkatan dan pemberhentian menteri tetap menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto sesuai ketentuan konstitusional.

Kinerja DPR Juga Menjadi Perhatian

Selain mengevaluasi kinerja kementerian, survei turut melihat pandangan masyarakat terhadap peran partai politik pendukung pemerintah dalam menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan di DPR.

Penyelesaian RUU Perampasan Aset menjadi persoalan yang paling banyak disebut responden, dengan angka 43,5 persen.

Keluhan mengenai lemahnya pemberantasan korupsi berada di posisi berikutnya dengan 23,5 persen. Kemudian, 18 persen responden menilai pengawasan terhadap program prioritas pemerintah masih minim.

Sebanyak 10 persen responden menilai pengawasan terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok perlu diperkuat. Sementara 3 persen menilai penyerapan aspirasi masyarakat masih menjadi persoalan.

Menurut Fadhly, penilaian terhadap partai pendukung pemerintah tidak hanya berkaitan dengan sejauh mana partai memberikan dukungan kepada pemerintah.

Partai yang memiliki wakil di DPR juga dinilai dari pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan terhadap pemerintah, serta kemampuannya menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Penilaian terhadap Pimpinan Partai Pendukung Pemerintah

Survei juga mengukur persepsi responden mengenai kemampuan Ketua Umum atau Ketua Harian partai pendukung pemerintah dalam mengarahkan partainya untuk mendukung agenda pemerintahan sekaligus menjalankan fungsi DPR.

Zulkifli Hasan tercatat memperoleh angka 31,5 persen. Selanjutnya Bahlil Lahadalia sebesar 18,5 persen dan Sufmi Dasco 16 persen.

Muhaimin Iskandar berada pada angka 15 persen, AHY 8 persen, Surya Paloh 7 persen, dan Almuzzammil Yusuf 2 persen.

Sebanyak 2 persen responden tidak mengetahui atau tidak memberikan jawaban.

Fadhly mengingatkan bahwa angka tersebut harus dibaca sesuai konteks pertanyaan yang diajukan dalam survei. Data tersebut tidak dimaksudkan sebagai ukuran objektif mengenai kualitas masing-masing tokoh politik.

Persepsi Publik Menjadi Bahan Evaluasi

Secara umum, hasil penelitian tersebut memperlihatkan sejumlah isu yang menjadi perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan fungsi politik di DPR.

Di tingkat kementerian, perhatian responden mencakup integritas pejabat, manfaat program, ketepatan kebijakan, komunikasi publik, serta respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Sementara terhadap partai politik pendukung pemerintah, masyarakat menilai peran mereka melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan kemampuan menyampaikan aspirasi masyarakat.

Fadhly menyampaikan bahwa hasil survei dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki kinerja pemerintahan, meningkatkan efektivitas program, memperkuat integritas pejabat publik, serta mendorong fungsi pengawasan politik yang lebih efektif.

Namun, hasil survei tetap merupakan gambaran persepsi responden pada periode penelitian. Keputusan mengenai pergantian pejabat, kebijakan pemerintah, maupun arah politik berada pada lembaga dan pejabat yang memiliki kewenangan sesuai aturan yang berlaku. (**88**)

#SurveiNasional #KabinetMerahPutih #PrabowoSubianto #KinerjaMenteri #PemerintahanPrabowo #DPRRI #PartaiPolitik #PolitikIndonesia #VoxPoliticaResearch #BeritaPolitik

👁️ viewed 800