DPR Minta Pemerintah Pusat Turun Tangan Tangani Karhutla, Soroti Keterbatasan Anggaran BNPB

HERO JURNAL MEDIA,- — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan dan Sumatera mendapat perhatian serius dari DPR RI. Pemerintah pusat didorong mengambil peran lebih besar dalam penanganan bencana tersebut karena kemampuan pemerintah daerah dinilai semakin terbatas.

Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengatakan skala karhutla saat ini membutuhkan pengerahan sumber daya secara maksimal. Menurutnya, penanganan tidak cukup jika hanya bertumpu pada pemerintah daerah yang memiliki keterbatasan anggaran dan sumber daya.

Deddy meminta pemerintah pusat segera mengambil alih koordinasi penanganan karhutla secara sistematis agar seluruh kekuatan negara dapat dimobilisasi sebelum kondisi semakin sulit dikendalikan.

“Pemerintah pusat perlu segera mengambil alih penanganan karhutla secara sistematis dan memobilisasi seluruh sumber daya yang tersedia sebelum situasinya berada di luar kendali,” ujar Deddy di Jakarta, Sabtu (22/8/2026), sebagaimana dikutip dari laman resmi DPR RI.

BNPB Dinilai Perlu Dukungan Fiskal Lebih Besar

Deddy juga menyoroti kemampuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengoordinasikan penanganan karhutla. Ia menilai persoalan pendanaan menjadi salah satu tantangan yang harus segera mendapatkan perhatian pemerintah.

Menurutnya, BNPB belum memiliki kapasitas fiskal yang cukup untuk menjalankan orkestrasi penanganan karhutla secara optimal, terutama ketika kebakaran terjadi dalam skala luas dan membutuhkan pengerahan berbagai sumber daya secara bersamaan.

“BNPB juga tidak memiliki kapasitas fiskal atau pendanaan yang cukup untuk melakukan orkestrasi penanganan karhutla secara efektif saat ini,” kata politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Atas kondisi itu, Deddy meminta Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus dengan memerintahkan Kementerian Keuangan melakukan evaluasi terhadap kemampuan fiskal negara.

Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengetahui sejauh mana kapasitas pemerintah dalam menghadapi dampak dan tantangan yang muncul akibat meluasnya karhutla.

“Presiden perlu meminta Kementerian Keuangan melakukan asesmen terhadap kapasitas negara secara keseluruhan untuk merespons situasi dan tantangan yang dihadapi,” tegas Deddy.

Anggaran Daerah Terbatas, Pemerintah Pusat Diminta Tidak Lepas Tangan

Deddy menyebut keterbatasan fiskal bukan hanya terjadi pada pemerintah pusat. Pemerintah provinsi dan daerah yang berada di wilayah terdampak karhutla juga menghadapi persoalan serupa.

Kondisi tersebut, kata dia, semakin berat setelah adanya kebijakan pemangkasan anggaran pemerintah pusat. Akibatnya, kemampuan daerah untuk mengerahkan personel, peralatan, hingga kebutuhan operasional dalam menghadapi karhutla ikut terpengaruh.

Karena itu, Deddy mengingatkan agar keterbatasan anggaran daerah tidak dijadikan alasan untuk membiarkan penanganan karhutla berjalan tanpa dukungan yang memadai.

Ia bahkan menggambarkan situasi tersebut sebagai ancaman yang dapat menjadi semakin serius apabila tidak segera ditangani.

“Berharap pemerintah daerah melakukan tindakan dalam kondisi ketiadaan anggaran itu seperti menunggu bom waktu meledak,” ujarnya.

Prabowo Optimistis Kebakaran di Kalimantan Segera Terkendali

Di tengah desakan DPR tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keyakinannya bahwa karhutla di Kalimantan dapat segera dikendalikan.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo setelah mengikuti rapat terkait penanggulangan kebakaran hutan di Bandar Udara Tjilik Riwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Sabtu (22/8/2026).

Prabowo mengatakan pemerintah terus berupaya mengendalikan penyebaran titik api. Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia sebelumnya pernah menghadapi kondisi karhutla yang lebih parah dan berhasil ditangani.

Presiden pun optimistis situasi saat ini dapat segera kembali berada dalam kendali pemerintah.

“Saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Kalau melihat sejarah, beberapa tahun sebelumnya kondisinya jauh lebih parah dan kita mampu mengatasinya. Jadi saya percaya ini segera kita atasi,” kata Prabowo.

Helikopter hingga Peralatan Pemadam Terus Dikerahkan

Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya telah melihat secara langsung sejumlah lokasi yang terdampak kebakaran di Kalimantan. Pemerintah juga menerima laporan dari para pejabat terkait mengenai berbagai kebutuhan untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Menurut Prabowo, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan tersebut secara bertahap, termasuk menambah armada helikopter dan berbagai peralatan pendukung.

Selain helikopter, pemerintah juga mengerahkan mesin bor untuk memenuhi kebutuhan air serta perlengkapan lain yang diperlukan dalam proses pemadaman.

“Semua pejabat melaporkan kebutuhan-kebutuhannya dan kita berusaha memenuhi. Setiap hari kita tambahkan helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, dan seluruh perlengkapan yang diperlukan,” ujar Prabowo.

Presiden juga telah memberikan instruksi kepada jajaran terkait agar penanganan dilakukan secepat dan seoptimal mungkin.

Prioritas utama pemerintah saat ini adalah mencegah bertambahnya titik api sekaligus menghentikan perluasan wilayah yang terbakar.

“Yang penting kita segera hentikan perluasan dan penambahan titik api,” tegasnya.

BNPB Catat Ribuan Titik Panas di Kalimantan

Besarnya tantangan penanganan karhutla terlihat dari data BNPB. Berdasarkan data yang dihimpun hingga 19 Agustus 2026, tercatat 1.487 titik panas (hotspot) di berbagai wilayah Kalimantan.

Sebaran titik panas tersebut meliputi 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Timur, 34 titik di Kalimantan Selatan, dan 17 titik di Kalimantan Utara.

Sementara itu, luas kawasan yang terdampak karhutla selama tujuh bulan pertama 2026 disebut telah mencapai sekitar 202 ribu hektare.

Juli menjadi salah satu periode dengan peningkatan luas kebakaran paling signifikan. Sekitar 95 ribu hektare lahan terbakar pada bulan tersebut, dengan kurang lebih 57 persen di antaranya berada di kawasan hutan.

Polisi Telusuri Dugaan Keterlibatan Sejumlah Pihak

Persoalan karhutla juga menjadi perhatian aparat penegak hukum. Kepolisian telah mengantongi sejumlah nama dalam proses penyelidikan terkait kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah provinsi di Kalimantan.

Nama-nama tersebut diperoleh setelah polisi melakukan serangkaian investigasi terhadap kasus karhutla di beberapa wilayah.

Penegakan hukum menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla, terutama untuk memastikan kebakaran tidak hanya dipadamkan, tetapi juga ditelusuri penyebab dan pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab.

Jutaan Warga Terdampak

Dampak karhutla tidak hanya terlihat dari luas wilayah yang terbakar dan jumlah titik panas. Kebakaran juga membawa konsekuensi terhadap masyarakat, terutama akibat memburuknya kualitas udara dan munculnya asap di sejumlah wilayah.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan dan Sumatera telah berdampak terhadap sekitar 3.158.166 penduduk.

Besarnya jumlah masyarakat yang terdampak tersebut menunjukkan bahwa karhutla bukan semata persoalan lingkungan. Penanganannya juga berkaitan erat dengan kesehatan masyarakat, keselamatan warga, kemampuan fiskal pemerintah, serta koordinasi lintas lembaga.

Dengan kondisi tersebut, desakan DPR agar pemerintah pusat mengambil kendali penanganan karhutla menjadi perhatian penting. Di sisi lain, pemerintah menyatakan terus memperkuat pengerahan sumber daya di lapangan dengan tujuan utama mencegah bertambahnya titik api dan memperluasnya wilayah kebakaran.

👁️ viewed 800