Tim Cakalang Hadir di Batam, Permudah Nelayan Urus Dokumen Kapal dan Rekomendasi BBM

HERO JURNAL MEDIA,- PULAUKASU BATAM — Pemerintah Kota Batam membentuk Tim Percepatan Administrasi Kerja Kapal Nelayan Gratis (Cakalang) untuk membantu masyarakat pesisir menyelesaikan berbagai kebutuhan administrasi kapal.

Program ini diharapkan dapat memangkas kendala yang selama ini dihadapi nelayan, terutama saat mengurus dokumen kapal, e-BKP hingga rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM).

Tim Cakalang resmi diluncurkan Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad, di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Kelurahan Kasu, Selasa (22/9/2026).

Menurut Amsakar, pelayanan administrasi bagi nelayan perlu dibuat lebih dekat dan mudah diakses. Ia menilai, urusan dokumen tidak seharusnya menghambat masyarakat dalam menjalankan aktivitas mencari nafkah di laut.

“Yang paling penting bukan seremoninya. Bagaimana kebutuhan yang terkait dengan BBM itu dapat kita bantu, dan kalau bisa jangan terlalu lama,” ujar Amsakar.

Administrasi Kapal Jadi Perhatian

Sebelum adanya Tim Cakalang, nelayan harus melewati beberapa tahapan untuk mendapatkan rekomendasi BBM. Proses tersebut antara lain berkaitan dengan kelengkapan dokumen kapal, perizinan, hingga rekomendasi dari instansi terkait.

Pemerintah kemudian menggabungkan sejumlah lembaga dalam satu pola pelayanan agar nelayan tidak harus bolak-balik mendatangi kantor pemerintahan untuk menyelesaikan administrasi.

“Kompleksitas persoalan yang dihadapi warga harus bisa kita selesaikan. Tim Cakalang ini insyaallah akan bekerja untuk membantu kebutuhan nelayan,” kata Amsakar.

Dalam peluncuran tersebut, pemerintah juga menyerahkan sejumlah bantuan. Di antaranya rekomendasi BBM, e-BKP serta 100 unit mesin ketinting kepada 40 Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang melibatkan sekitar 200 nelayan.

Bantuan mesin tersebut disalurkan melalui pokok pikiran Anggota DPRD Kepulauan Riau Aweng Kurniawan.

Selain bantuan bagi kegiatan melaut, pemerintah turut menyerahkan santunan BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp42 juta kepada ahli waris seorang nelayan dari Tanjung Sari, Belakangpadang.

Dukungan lainnya berupa router dari program Gerakan Donasi Kuota Internet provider XL Smart untuk menunjang kebutuhan konektivitas di Kampung Nelayan Merah Putih.

Perlindungan Nelayan Diperluas

Amsakar mengatakan perhatian pemerintah kepada nelayan tidak berhenti pada persoalan administrasi. Perlindungan sosial bagi pekerja sektor perikanan juga menjadi bagian dari program yang dijalankan.

Saat ini, sekitar 7.000 nelayan di Batam telah mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.000 nelayan mendapat dukungan dari Pemko Batam, sementara 1.000 lainnya melalui Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Jumlah penerima perlindungan tersebut ditargetkan bertambah 500 nelayan pada 2027.

Amsakar juga meminta agar Tim Cakalang tidak hanya aktif pada saat peluncuran. Tim tersebut diharapkan benar-benar memberikan pelayanan ketika nelayan mengalami kendala dalam mengurus kebutuhan administrasi.

“Saya berharap Tim Cakalang ini benar-benar dapat bekerja. Yang kita harapkan, ke depan nelayan tidak lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan kebutuhan administrasi untuk aktivitas melaut,” ujarnya.

Data Kapal Belum Lengkap

Kepala Dinas Perikanan Kota Batam, Yudi Admajianto, menjelaskan bahwa pembentukan Tim Cakalang berawal dari masih banyaknya kapal nelayan yang belum memiliki dokumen lengkap.

Dari sekitar 7.224 kapal nelayan berukuran 0–5 GT yang tercatat, baru sekitar 898 kapal yang telah mempunyai dokumen kapal.

Kelengkapan tersebut menjadi penting karena menjadi salah satu syarat dalam proses mendapatkan rekomendasi pembelian BBM.

Untuk melengkapi dokumen, nelayan harus berhubungan dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Pada wilayah tertentu, proses administrasi juga berkaitan dengan kewenangan KSOP Tanjung Balai Karimun.

Tahapan berikutnya adalah pengurusan e-BKP melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebelum rekomendasi BBM dapat diterbitkan.

“Memang ada masalah, kemudian muncul inovasi. Kami menggabungkan seluruh instansi terkait dan turun bersama melakukan pelayanan jemput bola melalui Tim Cakalang,” jelas Yudi.

Enam Lokasi Jadi Sasaran Pelayanan

Tim Cakalang melibatkan sejumlah instansi, di antaranya KSOP Batam, KSOP Tanjung Balai Karimun, DPMPTSP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, UPT Dinas Perikanan, serta pemerintah kecamatan dan kelurahan.

Pelayanan dilakukan dengan sistem jemput bola. Dengan pola ini, nelayan dapat mengurus kebutuhan administrasi lebih dekat dengan wilayah tempat tinggal dan aktivitas mereka.

Sepanjang 2026, Tim Cakalang dijadwalkan menggelar enam kali pelayanan di sejumlah kawasan pesisir dan hinterland Batam.

Pelayanan diawali dari Pulau Kasu, kemudian dilanjutkan ke Pulau Terong, Pulau Buluh, Temoyong dan beberapa lokasi lain di Kecamatan Galang.

Dinas Perikanan Kota Batam menargetkan kegiatan tersebut mampu membantu penerbitan sekitar 1.500 surat rekomendasi BBM sampai Desember 2026.

Program ini sekaligus menjadi langkah Pemko Batam untuk mendekatkan pelayanan kepada nelayan serta membantu mereka memenuhi berbagai persyaratan administrasi yang dibutuhkan dalam menjalankan aktivitas melaut. (**88**)

 #Batam #NelayanBatam #TimCakalang #BBMNelayan #AdministrasiKapal #MesinKetinting #PemkoBatam #KepulauanRiau #Nelayan #BeritaBatam

👁️ viewed 800