Sikap Partai di DPR Terbelah Menanggapi Putusan MK soal Syarat Pendidikan Gibran

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan beragam tanggapan dari partai politik di DPR RI. Sejumlah partai koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan menghormati putusan tersebut, sementara ada pula pihak yang meminta persoalan ini ditindaklanjuti secara serius.

Dalam putusannya, MK menyatakan permohonan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima. Majelis mempertimbangkan bahwa para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara tersebut.

Meski demikian, dokumen perkara yang dipersoalkan turut memuat catatan mengenai bukti pendidikan luar negeri. Dalam uraian perkara, dokumen yang diajukan disebut berupa certificate of attendance atau sertifikat kehadiran, bukan bukti kelulusan yang menunjukkan kesetaraan pendidikan SMA atau sederajat.

Putusan tersebut tidak membatalkan kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden. Namun, persoalan mengenai dokumen pendidikan yang menjadi bagian dari gugatan tetap memunculkan perbedaan pandangan di kalangan politikus.

Gerindra Minta Polemik Diakhiri

Partai Gerindra menyatakan menghormati putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Juru bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat.

Menurut Sugiat, perkara yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Presiden 2024 melalui gugatan tersebut telah memperoleh keputusan dari lembaga peradilan konstitusi. Ia pun meminta masyarakat dan partai politik menyikapi hasilnya secara bijak.

Sugiat juga mengajak seluruh pihak menghentikan perdebatan berkepanjangan dan kembali memberikan perhatian pada agenda pemerintahan serta pembangunan nasional.

Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian hukum berpotensi memengaruhi kepercayaan investor, persepsi pasar, dan pandangan internasional terhadap stabilitas politik Indonesia.

PKB Nilai Putusan Jadi Bahan Evaluasi Pemilu

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) turut menyatakan menghormati putusan MK. Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menilai perkara tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemilu pada masa mendatang.

Menurut Khozin, proses pencalonan peserta pemilu perlu dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga verifikasi faktual terhadap persyaratan calon.

Ia menilai pengalaman dari perkara ini relevan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu yang tengah menjadi perhatian Komisi II DPR RI.

Evaluasi tersebut, menurutnya, dapat mencakup pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), termasuk mekanisme pemeriksaan dokumen persyaratan calon.

Demokrat dan NasDem Masih Mengkaji Perkembangan

Partai Demokrat menyatakan menghormati keputusan MK, tetapi belum menetapkan sikap lanjutan secara resmi mengenai polemik tersebut.

Sekretaris Jenderal Demokrat, Herman Khaeron, mengatakan partainya belum membahas persoalan itu secara khusus. Ia menyebut perkembangan selanjutnya akan disampaikan kepada publik apabila sudah ada pembicaraan dan keputusan di tingkat internal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI yang juga Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyampaikan bahwa partainya masih mempelajari isi putusan MK.

Dengan demikian, kedua partai tersebut belum menyampaikan langkah politik lanjutan yang secara khusus berkaitan dengan persoalan dokumen pendidikan Gibran.

PKS Menghormati Proses Konstitusional

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan menghormati proses hukum yang berlangsung di MK.

Sekretaris Jenderal PKS, M. Kholid, menilai pengajuan gugatan merupakan bagian dari mekanisme konstitusional dan demokratis untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.

Meski demikian, ia mengatakan partainya masih akan mencermati perkembangan persoalan tersebut. PKS belum menyampaikan keputusan lebih lanjut mengenai langkah politik yang mungkin diambil setelah putusan dibacakan.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap putusan pengadilan tidak serta-merta menghilangkan perhatian terhadap perdebatan mengenai persyaratan pencalonan.

Golkar Sebut Pemakzulan Bergantung pada Kesepakatan Politik

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran akan bergantung pada kesepakatan para pimpinan partai politik, terutama yang berada di DPR RI.

Menurut Doli, pembicaraan mengenai pemakzulan merupakan persoalan politik yang harus mempertimbangkan kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat.

Ia juga berpandangan bahwa DPR tidak harus langsung membentuk panitia khusus atau menggunakan hak angket untuk menelusuri persoalan ijazah tersebut. Sebagai alternatif, DPR dapat meminta penjelasan KPU mengenai proses pemeriksaan persyaratan pendidikan Gibran ketika mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024.

Doli menyatakan bahwa apabila persoalan mengenai dokumen pendidikan tersebut masih diperdebatkan, langkah selanjutnya perlu dibicarakan oleh para pimpinan partai politik.

Namun, wacana pemakzulan tidak dapat diputuskan hanya melalui kesepakatan politik. Proses pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mengikuti persyaratan dan tahapan yang diatur dalam konstitusi.

PDIP Minta Gibran Mundur jika Ingin Menunjukkan Ketaatan Hukum

Berbeda dari sejumlah partai yang menekankan penghormatan terhadap putusan MK dan evaluasi prosedur pemilu, politikus PDI Perjuangan, Komarudin Watubun, menyampaikan kritik terhadap proses pemeriksaan persyaratan calon oleh KPU.

Anggota Komisi II DPR RI tersebut menilai KPU perlu bertanggung jawab menjelaskan proses verifikasi dokumen yang digunakan dalam pencalonan Gibran. Menurutnya, perkara tersebut menjadi alasan untuk mengevaluasi pelaksanaan tugas lembaga penyelenggara pemilu.

Komarudin juga meminta Gibran mempertimbangkan pengunduran diri sebagai Wakil Presiden. Ia berpendapat bahwa langkah tersebut dapat menjadi bentuk pembuktian ketaatan terhadap hukum, sebagaimana prinsip yang selama ini disampaikan kepada masyarakat.

Pernyataan itu merupakan pandangan politik Komarudin dan bukan bagian dari amar putusan MK yang memerintahkan Gibran mundur.

Mengapa Gugatan Tidak Diterima MK?

Mahkamah Konstitusi menyatakan gugatan terkait persyaratan pendidikan Gibran tidak dapat diterima karena para pemohon dinilai tidak mempunyai kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan perkara tersebut.

Dalam pertimbangannya, MK juga menyebut para pemohon bukan peserta resmi dalam Pemilihan Presiden 2024. Karena persoalan kedudukan hukum tersebut, perkara tidak dilanjutkan ke pemeriksaan pokok permohonan sebagaimana diminta para penggugat.

Kondisi ini penting dipahami agar putusan tidak ditafsirkan secara berlebihan. Permohonan yang tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum berbeda dengan putusan yang secara substantif menyatakan seluruh tuduhan terbukti atau tidak terbukti.

Karena itu, penilaian mengenai keabsahan dokumen pendidikan perlu dibedakan dari keputusan prosedural MK dalam perkara tersebut.

Evaluasi Persyaratan Calon Menjadi Perhatian Berikutnya

Perbedaan tanggapan partai politik memperlihatkan sejumlah pendekatan dalam menyikapi perkara ini. Ada partai yang meminta polemik dihentikan, ada yang mendorong evaluasi aturan pemilu, dan ada pula politikus yang mengusulkan langkah politik terhadap Gibran.

Di luar perbedaan sikap tersebut, transparansi pemeriksaan dokumen pencalonan dan kepastian penerapan aturan menjadi isu yang perlu diperhatikan. Evaluasi prosedur verifikasi dapat menjadi bahan pembahasan bagi DPR dan penyelenggara pemilu, sepanjang dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

Perkembangan berikutnya akan bergantung pada pembahasan internal partai, penjelasan lembaga terkait, serta mekanisme hukum dan konstitusional yang berlaku. Seluruh pihak perlu membedakan antara fakta dalam putusan pengadilan, penilaian politik, dan usulan tindakan yang belum menjadi keputusan resmi. (**Ysf88**)

#PutusanMK #GibranRakabumingRaka #MahkamahKonstitusi #PolitikIndonesia #DPRRI #PartaiPolitik #Gerindra #PKB #NasDem #Demokrat #PKS #Golkar #PDIP #Pemilu2024 #IjazahGibran

 

👁️ viewed 800