Rapat Banggar DPR Sepakati Alokasi Anggaran Tujuh Kemenko untuk Mendukung Program Pemerintah Tahun 2027

 

HERO JURNAL MEDIA.- JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyetujui alokasi anggaran bagi tujuh Kementerian Koordinator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Total anggaran yang disepakati mencapai sekitar Rp3,1 triliun dan akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah pada tahun mendatang.

Persetujuan tersebut diputuskan dalam rapat kerja antara Banggar DPR dan para menteri koordinator yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2026). Seluruh fraksi yang hadir dalam rapat menyatakan dukungan terhadap usulan pagu anggaran masing-masing kementerian.

Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, terlebih dahulu membacakan besaran anggaran yang diajukan oleh setiap kementerian koordinator sebelum meminta persetujuan dari seluruh anggota rapat. Delapan fraksi yang hadir secara kompak menyatakan setuju terhadap usulan tersebut.

Suasana rapat pun berlangsung cair. Setelah seluruh fraksi menyampaikan persetujuannya, Said Abdullah kembali memastikan keputusan tersebut dengan nada santai sebelum meminta para menteri koordinator memberikan pernyataan penutup.

Adapun rincian pagu anggaran yang telah disepakati meliputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp664 miliar. Sementara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) memperoleh alokasi terbesar, yakni sekitar Rp330,4 miliar.

Selanjutnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp392,2 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan menerima alokasi Rp338,8 miliar.

Kemudian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan memperoleh anggaran Rp509,3 miliar. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mendapat pagu Rp276,8 miliar, sedangkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menerima anggaran sebesar Rp620,9 miliar.

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh seluruh menteri koordinator beserta jajarannya. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Persetujuan anggaran tersebut menjadi langkah awal dalam proses pembahasan RAPBN 2027. Anggaran yang telah disepakati nantinya akan menjadi dasar bagi masing-masing kementerian koordinator dalam menjalankan fungsi koordinasi serta memastikan berbagai program prioritas pemerintah dapat berjalan secara efektif.

Dengan adanya dukungan anggaran tersebut, pemerintah diharapkan mampu memperkuat sinergi antar kementerian dan lembaga, sekaligus mempercepat pelaksanaan kebijakan di berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.(hjm)