Kapolri Tegaskan Komitmen Kawal Hak Buruh, Siap Turun Aksi Usai Pensiun Jika Desk Ketenagakerjaan Tidak Optimal

HERO JURNAL MEDIA,- SURABAYA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus mengawal berbagai persoalan yang dihadapi para pekerja dan buruh melalui Desk Ketenagakerjaan Polri.

Bahkan, Listyo menyampaikan pernyataan tegas bahwa dirinya siap ikut turun dalam aksi demonstrasi setelah memasuki masa pensiun apabila Desk Ketenagakerjaan Polri tidak berjalan secara optimal.

Pernyataan tersebut disampaikan Kapolri saat meresmikan Gedung Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Abdul Gani (KSPSI AGN) Jawa Timur di Surabaya, Jumat (21/8).

Di hadapan para pekerja, Listyo menekankan pentingnya menjaga komitmen bersama antara Polri dan kalangan buruh dalam memperjuangkan serta mengawal persoalan ketenagakerjaan.

Desk Ketenagakerjaan Diminta Terus Berjalan

Kapolri menyampaikan bahwa keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan dapat menjadi salah satu sarana untuk mendampingi pekerja dalam menghadapi berbagai persoalan.

Menurutnya, peran tersebut juga dapat berkaitan dengan pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi perhatian kalangan buruh.

“Revisi Undang-Undang Cipta Kerja peran Desk Ketenagakerjaan Polri bisa masuk di dalamnya. Karena ini menjadi bagian dari menjaga komitmen yang sudah terbangun,” ujar Listyo.

Ia berharap Desk Ketenagakerjaan Polri tidak hanya menjadi sebuah program, tetapi benar-benar dapat bekerja secara optimal dalam membantu menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan tenaga kerja.

Karena itu, Listyo juga meminta agar keberadaan dan fungsi desk tersebut terus dilanjutkan oleh pimpinan Polri pada masa mendatang.

Siap Turun Memimpin Demonstrasi

Dalam sambutannya, Listyo secara terbuka menyampaikan bahwa dirinya akan tetap memberikan perhatian terhadap persoalan buruh meskipun nantinya sudah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri.

Ia bahkan menyatakan siap turun bersama buruh jika Desk Ketenagakerjaan Polri di masa depan tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.

“Saya sudah sampaikan ke calon-calon Kapolri nanti kalau saya sudah pensiun. Kalau Desk Ketenagakerjaan itu gak bekerja optimal, saya akan turun memimpin demo, setuju ya?” ujar Listyo yang disambut para buruh.

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa persoalan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, dan komunikasi antara buruh dengan berbagai pihak perlu terus mendapatkan perhatian.

Listyo meyakini Polri memiliki komitmen untuk tetap mendampingi pekerja dan buruh dalam menyampaikan aspirasi mereka.

“Saya yakin teman-teman juga akan menunjukkan bahwa Desk Tenaga Kerja akan selalu ada, dari keinginan institusi Polri untuk terus bersama mendampingi teman-teman buruh,” katanya.

Revisi UU Cipta Kerja Jadi Perhatian Buruh

Kapolri juga menyinggung rencana penyelesaian pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja yang memiliki tenggat hingga 30 Oktober 2026.

Menurut Listyo, keresahan yang muncul di kalangan buruh terkait pembahasan tersebut perlu dipahami. Karena itu, prosesnya dinilai perlu mendapat perhatian dan pengawalan.

“Ya, kami juga tentunya menyadari dan memahami keresahan dari rekan-rekan buruh sehingga kemudian ini harus dikawal ketat,” ucapnya.

Revisi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salah satu isu yang berhubungan langsung dengan kepentingan pekerja. Karena itu, suara dan aspirasi buruh menjadi bagian penting dalam perkembangan pembahasan aturan tersebut.

Pengawalan terhadap proses revisi diharapkan dapat dilakukan secara konstruktif, sehingga kepentingan pekerja dan kepastian hukum dapat berjalan secara seimbang.

Aksi Demonstrasi Harus Tetap Tertib

Listyo menegaskan bahwa buruh memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi di jalan.

Namun, ia mengingatkan agar setiap kegiatan penyampaian pendapat tetap dilakukan secara tertib, aman, dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat secara berlebihan.

Menurutnya, aksi yang dilakukan secara damai dan konstruktif akan lebih membantu penyampaian pesan serta tuntutan kepada pihak yang memiliki kewenangan.

“Saya selalu sampaikan langkah konstruktif sudah dibangun dari awal. Saya pesan semua dilaksanakan dalam koridor yang tertib, konstruktif, kalaupun besar juga harus tertib,” pungkasnya.

Pentingnya Dialog dan Pendampingan Buruh

Pernyataan Kapolri tersebut memperlihatkan pentingnya membangun komunikasi antara pekerja, pemerintah, perusahaan, dan aparat dalam menghadapi persoalan ketenagakerjaan.

Keberadaan Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan dapat menjadi salah satu ruang pendampingan serta komunikasi bagi para pekerja ketika menghadapi persoalan yang membutuhkan perhatian.

Meski demikian, penyelesaian masalah ketenagakerjaan tetap membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Aspirasi buruh perlu didengar, sementara kebijakan yang dibuat juga harus memberikan kepastian dan rasa keadilan.

Di sisi lain, penyampaian aspirasi secara tertib menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi. Buruh dapat memperjuangkan hak dan kepentingannya, sementara seluruh pihak diharapkan dapat mencari solusi melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif.

Komitmen yang disampaikan Kapolri di hadapan para pekerja menjadi pesan bahwa persoalan buruh tidak boleh dipandang sebelah mata. Keberlanjutan Desk Ketenagakerjaan Polri diharapkan dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan yang baik antara institusi Polri dan kalangan pekerja. (hjm)

👁️ viewed 800