QRIS Makin Populer, BI Pastikan Uang Tunai Tetap Dibutuhkan Masyarakat

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Perkembangan pembayaran digital yang semakin cepat tidak serta-merta membuat uang tunai kehilangan perannya. Bank Indonesia (BI) tetap memastikan uang rupiah dalam bentuk fisik tersedia dan dapat digunakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan calon Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dalam uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2026).

Destry menilai, perkembangan transaksi digital seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) akan terus menjadi bagian penting dari sistem pembayaran nasional. Namun, keberadaan uang tunai masih diperlukan karena kondisi dan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah tidak sama.

Menurut data yang disampaikannya, transaksi QRIS hingga Juli 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 82,4 persen. Jumlah pengguna telah mencapai sekitar 67,5 juta, sedangkan jumlah merchant mencapai 45,5 juta.

Menariknya, mayoritas merchant yang menggunakan QRIS berasal dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sekitar 96,7 persen dari total merchant tersebut merupakan pelaku UMKM.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa pembayaran digital semakin diterima masyarakat, termasuk oleh pelaku usaha kecil. QRIS dinilai memberikan kemudahan dalam menerima pembayaran tanpa harus bergantung sepenuhnya pada transaksi menggunakan uang fisik.

Uang Rupiah Tetap Dijaga Ketersediaannya

Meski digitalisasi pembayaran terus berkembang, Destry menegaskan BI tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan layak edar.

Artinya, transformasi menuju ekonomi digital tidak berarti uang tunai akan langsung ditinggalkan. BI tetap akan memastikan masyarakat yang masih menggunakan uang fisik dapat memperoleh layanan pembayaran tunai dengan baik.

Di sisi lain, perkembangan transaksi digital juga membawa tantangan baru. Semakin banyak aktivitas ekonomi berpindah ke sistem elektronik, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan konsumen dan keamanan sistem.

Karena itu, Destry menyebut penguatan perlindungan konsumen, pencegahan penipuan atau fraud, serta mitigasi terhadap risiko serangan siber akan menjadi salah satu perhatian utama.

Langkah tersebut penting karena peningkatan transaksi digital harus diikuti dengan sistem keamanan yang memadai. Kepercayaan masyarakat menjadi salah satu faktor penting agar penggunaan layanan pembayaran digital dapat terus berkembang.

QRIS Mulai Terhubung dengan Negara Lain

Perkembangan QRIS juga tidak lagi terbatas pada transaksi di dalam negeri. Sistem pembayaran berbasis kode QR tersebut telah diperluas untuk mendukung transaksi lintas negara.

Masyarakat Indonesia kini dapat memanfaatkan QRIS di sejumlah negara yang telah terhubung dengan sistem tersebut, antara lain Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.

Perluasan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia ketika melakukan transaksi di luar negeri. Pada saat yang sama, wisatawan dari negara mitra juga semakin mudah melakukan pembayaran ketika berada di Indonesia.

Perkembangan pembayaran lintas negara tersebut menjadi bagian dari upaya BI membangun sistem pembayaran yang semakin terintegrasi dengan ekosistem ekonomi global.

BI-FAST Perkuat Transaksi Digital

Selain QRIS, BI juga terus mengembangkan infrastruktur pembayaran nasional melalui BI-FAST.

Layanan tersebut memungkinkan masyarakat melakukan transfer antarbank dengan biaya yang lebih rendah, yakni Rp2.500 per transaksi. Proses transfer juga berlangsung hampir secara real time, sehingga memberikan alternatif yang lebih cepat dan efisien bagi masyarakat.

BI juga terlibat dalam proyek Nexus yang bertujuan memperkuat konektivitas sistem pembayaran antarnegara. Melalui pengembangan tersebut, BI-FAST diarahkan agar dapat terhubung dengan jaringan pembayaran negara lain.

Digitalisasi dan Uang Tunai Akan Berjalan Bersamaan

Perkembangan QRIS, BI-FAST, dan sistem pembayaran lintas negara menunjukkan bahwa arah sistem keuangan Indonesia semakin menuju digitalisasi.

Namun, kondisi tersebut tidak berarti transaksi tunai akan segera hilang. Keduanya masih memiliki fungsi masing-masing dan akan tetap digunakan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ke depan, tantangan BI bukan hanya mendorong masyarakat beralih ke pembayaran digital, tetapi juga memastikan seluruh sistem tersebut aman, mudah digunakan, terjangkau, dan dapat diakses secara luas.

Dengan demikian, transformasi pembayaran di Indonesia diharapkan tidak hanya mempercepat transaksi, tetapi juga mampu memperluas akses ekonomi bagi masyarakat dan pelaku UMKM, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap uang rupiah secara tunai. (hjm)

👁️ viewed 800