SABER KORUPSI Tak Hanya Kawal Pekerjaan Fisik KNMP, Herfiansyah Radengkilo Fokuskan Masalah Kepatuhan Administrasi dan Persyaratan

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA — Pengawasan terhadap pelaksanaan program Kampung Nelayan Merah Putih tidak cukup hanya dengan melihat hasil pembangunan fisik di lapangan. Kepatuhan administrasi, pemenuhan persyaratan, transparansi proses, hingga ketepatan sasaran penerima manfaat juga menjadi perhatian dalam memastikan program pemerintah berjalan sesuai tujuan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum SABER KORUPSI, Herfiansyah Radengkilo, saat HERO Jurnal Media berbincang dan melakukan wawancara dengannya ketika bertemu di Kantin Sehat KKP.

Dalam pertemuan tersebut, Herfiansyah menjelaskan bahwa pengawalan terhadap program Kampung Nelayan Merah Putih perlu dilakukan secara menyeluruh. Menurutnya, keberhasilan sebuah program pemerintah tidak semata-mata diukur dari apakah pembangunan fisiknya telah selesai, tetapi juga dari kesesuaian seluruh proses dengan aturan dan persyaratan yang berlaku.

“Pengawasan kami bukan hanya melihat apakah pekerjaan fisiknya selesai atau tidak. Kami juga melihat apakah seluruh proses administrasi dan persyaratan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh pihak-pihak yang berkepentingan,” ujar Herfiansyah.

Administrasi Tak Boleh Diabaikan

Menurut Herfiansyah, setiap program pemerintah memiliki tahapan yang harus dilalui dan persyaratan yang perlu dipenuhi. Karena itu, dokumen perencanaan, kesesuaian lokasi, proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, hingga dokumen pendukung lainnya perlu menjadi bagian dari perhatian dalam proses pengawasan.

Ia menilai, pekerjaan yang secara fisik terlihat selesai belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh proses telah berjalan dengan baik apabila aspek administrasinya tidak tertib.

“Jangan sampai sebuah pekerjaan secara fisik terlihat selesai, tetapi aspek administrasinya tidak tertib. Begitu juga sebaliknya, administrasi harus mendukung pelaksanaan kegiatan secara nyata dan memberikan kepastian bahwa program tersebut memang dilaksanakan sesuai perencanaan,” katanya.

Bagi SABER KORUPSI, kepatuhan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan KKP menjadi salah satu bagian penting dalam memastikan program Kampung Nelayan Merah Putih berjalan sebagaimana mestinya.

Herfiansyah menegaskan, pihaknya tidak bermaksud mengambil alih kewenangan pemerintah ataupun aparat pengawasan internal. Pengawalan yang dilakukan ditempatkan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan program pemerintah.

“Kalau sudah ada ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh kementerian, maka tentu harus dipatuhi. Jangan sampai ketentuan tersebut hanya menjadi dokumen administratif, tetapi tidak menjadi pedoman dalam pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.

Pengawasan Berbasis Data dan Fakta

Dalam menjalankan pengawasan, SABER KORUPSI menyatakan tidak ingin bertindak berdasarkan asumsi. Setiap informasi yang dianggap perlu ditindaklanjuti akan dicermati melalui dokumen serta kondisi faktual di lapangan.

Apabila terdapat hal yang membutuhkan penjelasan, pihaknya akan meminta klarifikasi kepada pihak terkait melalui mekanisme yang sesuai.

“Kami tidak bekerja berdasarkan asumsi. Kalau ada informasi atau temuan yang perlu diklarifikasi, kami akan meminta penjelasan dan mencocokkannya dengan dokumen serta fakta di lapangan,” ujar Herfiansyah.

Pendekatan tersebut dinilai penting agar pengawasan tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar. Informasi yang diterima masyarakat maupun lembaga pengawas harus terlebih dahulu diverifikasi sebelum dijadikan dasar dalam menyampaikan suatu persoalan.

Tujuan Utama Tetap Kesejahteraan Nelayan

Di balik seluruh proses pengawasan tersebut, Herfiansyah menekankan bahwa tujuan utama program Kampung Nelayan Merah Putih adalah memberikan manfaat nyata kepada masyarakat nelayan.

Karena itu, pelaksanaan program harus memastikan bahwa pembangunan maupun fasilitas yang disediakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan serta menjangkau masyarakat yang menjadi sasaran program.

“Yang paling penting bukan sekadar proyeknya selesai. Yang paling penting adalah apakah masyarakat nelayan benar-benar mendapatkan manfaat dari program tersebut,” katanya.

Menurutnya, kualitas pembangunan, tertib administrasi, kepatuhan terhadap persyaratan, transparansi serta ketepatan sasaran merupakan bagian yang saling berkaitan. Jika salah satu aspek diabaikan, tujuan program berpotensi tidak tercapai secara maksimal.

Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi

SABER KORUPSI juga mendorong masyarakat di wilayah pelaksanaan Kampung Nelayan Merah Putih untuk turut berperan dalam pengawasan. Masyarakat dinilai memiliki posisi penting karena dapat melihat secara langsung proses pelaksanaan program di lingkungannya.

Namun, Herfiansyah mengingatkan agar partisipasi tersebut dilakukan secara bertanggung jawab. Setiap informasi yang disampaikan sebaiknya berdasarkan fakta dan dapat diverifikasi sehingga tidak menimbulkan tuduhan yang tidak berdasar.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Tetapi informasi harus disampaikan secara bertanggung jawab, berdasarkan fakta, bukan berdasarkan dugaan atau kepentingan tertentu,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengawasan seharusnya tidak diposisikan sebagai upaya untuk menghambat program pemerintah. Sebaliknya, pengawasan diperlukan agar kekurangan yang ditemukan dapat segera diperbaiki dan pelaksanaan kegiatan tetap berada dalam koridor aturan.

Tidak Mencari Kesalahan, tetapi Memastikan Program Berjalan Baik

Herfiansyah kembali menegaskan bahwa SABER KORUPSI akan menjalankan fungsi pengawasan dengan mengedepankan objektivitas dan tetap menghormati kewenangan setiap institusi.

“Prinsip kami sederhana. Kalau pelaksanaan sudah sesuai aturan, tentu harus kita apresiasi. Kalau ada kekurangan administratif atau hal yang perlu diperbaiki, kita dorong agar diperbaiki. Kalau membutuhkan klarifikasi, kita minta klarifikasi,” ujarnya.

Dengan pendekatan tersebut, pengawasan terhadap Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan tidak berhenti pada persoalan apakah pembangunan telah selesai atau belum. Lebih jauh, seluruh rangkaian kegiatan perlu dipastikan memiliki dasar administrasi yang jelas, memenuhi persyaratan, dilaksanakan secara transparan, serta memberikan manfaat sesuai sasaran.

Bagi SABER KORUPSI, pengawalan program pemerintah pada akhirnya bukan semata-mata tentang menemukan kesalahan. Pengawasan juga menjadi sarana untuk memastikan program berjalan tertib dan setiap anggaran yang digunakan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Program pemerintah harus kita kawal bersama. Bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan setiap rupiah anggaran dan setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat,” pungkas Herfiansyah Radengkilo. (hjm)

👁️ viewed 800