Ada Apa dengan Stok Batu Bara PLN? Bahlil Gandeng BIN dan Kejagung untuk Menyelidiki

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Pemerintah mulai menaruh perhatian serius terhadap persoalan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik yang belakangan memicu gangguan layanan kelistrikan di sejumlah wilayah. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan pihaknya telah menggandeng sejumlah lembaga negara untuk menyelidiki kemungkinan adanya kejanggalan dalam pengelolaan stok batu bara yang digunakan oleh PT PLN (Persero).

Langkah tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Kejaksaan Agung, Badan Intelijen Negara (BIN), pimpinan DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara, hingga Sekretariat Kabinet. Pertemuan tersebut digelar guna mengidentifikasi akar persoalan yang menyebabkan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik kembali menjadi sorotan.

Pemerintah Telusuri Penyebab Krisis Pasokan

Menurut Bahlil, kondisi yang terjadi saat ini mengingatkan pada situasi tahun 2022 ketika pemerintah terpaksa mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara ekspor batu bara demi menjamin kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

Karena itu, pemerintah ingin memastikan apakah persoalan yang terjadi saat ini murni disebabkan kendala teknis, perencanaan pasokan yang kurang optimal, atau terdapat faktor lain yang menyebabkan stok batu bara di sejumlah pembangkit mengalami tekanan.

Bahlil menegaskan bahwa rapat lintas lembaga tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh terkait kondisi pasokan batu bara nasional dan mekanisme distribusinya kepada PLN.

Data Pasokan Dinilai Tidak Selaras dengan Kondisi Lapangan

Dalam pemaparannya, Bahlil mengungkapkan adanya sejumlah data yang menurutnya perlu dicermati lebih lanjut. Berdasarkan ketentuan Domestic Market Obligation (DMO), kebutuhan batu bara PLN untuk operasional pembangkit listrik selama satu tahun diperkirakan mencapai 154 juta metrik ton.

Sementara itu, melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), pemerintah telah menetapkan alokasi produksi batu bara dari perusahaan tambang sebesar 180 hingga 190 juta metrik ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 160 hingga 170 juta metrik ton telah diverifikasi dan dinyatakan siap memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Di sisi lain, hingga pertengahan tahun 2026, kontrak pengadaan batu bara yang telah diamankan PLN tercatat mencapai sekitar 141 juta metrik ton. Angka tersebut dinilai cukup besar jika dibandingkan dengan total kebutuhan tahunan perusahaan.

Dengan selisih kebutuhan yang tersisa relatif kecil, Bahlil mempertanyakan mengapa persoalan kekurangan pasokan masih bisa terjadi pada pertengahan tahun.

Menurutnya, kondisi tersebut perlu dianalisis secara mendalam agar diketahui apakah terdapat persoalan dalam perencanaan, distribusi, pengelolaan stok, atau aspek operasional lainnya.

Batu Bara Kalori Menengah-Tinggi Jadi Sorotan

Hasil penelusuran awal menunjukkan bahwa kendala utama bukan terletak pada jumlah batu bara secara keseluruhan, melainkan pada ketersediaan batu bara dengan spesifikasi tertentu.

Jenis batu bara yang disebut mengalami keterbatasan adalah batu bara berkalori menengah hingga tinggi, yakni di atas 5.000 kkal per kilogram. Batu bara jenis ini memiliki peran penting sebagai campuran bahan bakar dalam proses pembakaran pada sejumlah PLTU agar efisiensi operasional tetap terjaga.

Kondisi tersebut membuat pemerintah menilai perlunya peningkatan perencanaan kebutuhan spesifikasi batu bara sejak awal, sehingga pasokan tidak mengalami hambatan ketika kebutuhan pembangkit meningkat.

PLN Diminta Perkuat Antisipasi dan Perencanaan

Selain melakukan investigasi terhadap penyebab persoalan, pemerintah juga meminta PLN untuk memperkuat sistem antisipasi terhadap potensi gangguan pasokan energi primer. Perencanaan pengadaan dan pengelolaan stok dinilai harus dilakukan secara lebih akurat agar kebutuhan operasional pembangkit listrik dapat terpenuhi sepanjang tahun.

Pemerintah menegaskan bahwa ketersediaan batu bara bagi pembangkit listrik merupakan aspek vital dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan nasional. Oleh karena itu, koordinasi antara regulator, perusahaan tambang, dan PLN harus terus diperkuat guna mencegah terulangnya masalah serupa di masa mendatang.

Dengan melibatkan BIN dan Kejaksaan Agung dalam proses penelusuran, pemerintah berharap dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab sebenarnya dari gangguan pasokan batu bara, sekaligus memastikan pasokan energi nasional tetap aman dan stabil demi menjaga pelayanan listrik kepada masyarakat.(hjm)