Temuan Baru di Program MBG, Ribuan Titik SPPG Membengkak dan Berpotensi Bebani Anggaran Negara

 

Evaluasi Besar-Besaran Program MBG Dimulai, Pemerintah Temukan Pembengkakan Ribuan Titik SPPG dan Potensi Pemborosan Anggaran Triliunan Rupiah

HERO JURNAL MEDIA,- JAKARTA – Pemerintah mulai melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya. Salah satu temuan yang menjadi perhatian serius adalah bertambahnya jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang melampaui perencanaan awal, sehingga berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dalam jumlah besar.

Persoalan tersebut terungkap dalam rapat koordinasi mengenai peningkatan kualitas layanan MBG dan penanganan SPPG di daerah terpencil yang berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kamis (11/6/2026). Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi pemerintah, termasuk Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang.

Dalam laporannya, Nanik mengungkapkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah dapur MBG yang dirancang pada tahap awal dengan kondisi yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan data yang dihimpun BGN, jumlah titik SPPG yang semula ditargetkan sebanyak 21 ribu unit kini telah meningkat menjadi 27.877 titik.

Dengan demikian, terdapat penambahan sebanyak 6.877 titik yang dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut pembengkakan jumlah dapur MBG tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran yang tidak sedikit. Menurutnya, biaya insentif operasional yang harus ditanggung negara akibat bertambahnya ribuan titik tersebut diperkirakan dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun setiap bulan.

Jika kondisi tersebut berlangsung selama satu tahun, nilai pemborosan anggaran diperkirakan bisa mencapai sekitar Rp12 triliun. Oleh sebab itu, pemerintah memandang perlu dilakukan penataan ulang terhadap keseluruhan tata kelola Program MBG agar pelaksanaannya kembali sesuai dengan tujuan awal.

Selain persoalan jumlah titik SPPG, pemerintah juga menemukan adanya pelanggaran terhadap mekanisme pengadaan bahan baku yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam skema yang dirancang, dapur MBG seharusnya memanfaatkan potensi ekonomi lokal dengan melibatkan pemasok dari wilayah setempat.

Sumber bahan baku tersebut antara lain berasal dari Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), maupun unit usaha lainnya yang berada di lingkungan sekitar.

Namun, hasil evaluasi menunjukkan masih ditemukan sejumlah dapur MBG yang tidak menjalankan ketentuan tersebut. Kondisi ini dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Program MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen untuk menggerakkan perekonomian daerah.

Sejalan dengan temuan tersebut, pemerintah kini tengah melakukan inventarisasi terhadap seluruh titik SPPG yang dianggap bermasalah. Tidak tertutup kemungkinan sejumlah dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar operasional akan dihentikan operasionalnya setelah proses evaluasi selesai dilakukan.

Meski demikian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah belum mengambil keputusan final terkait penutupan SPPG yang mengalami pembengkakan jumlah tersebut. Menurutnya, seluruh dapur MBG terlebih dahulu akan diperiksa untuk mengetahui kondisi sebenarnya sebelum langkah lanjutan ditetapkan.

Penataan ulang yang tengah dilakukan pemerintah juga mencakup berbagai aspek lain dalam Program MBG, termasuk penggunaan motor listrik, pemberian insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari bagi dapur SPPG, serta penyesuaian sasaran penerima manfaat program.

Pemerintah berencana melakukan refocusing terhadap distribusi MBG agar bantuan dapat lebih tepat sasaran. Sekolah-sekolah dan kelompok penerima yang selama ini dinilai belum menjadi prioritas akan kembali dievaluasi berdasarkan standar operasional yang telah ditetapkan.

Dalam proses tersebut, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi fokus utama pemerintah agar manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.

Perubahan struktur kepemimpinan di Badan Gizi Nasional yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto juga dinilai menjadi bagian dari upaya pembenahan tata kelola program tersebut. Pemerintah berharap langkah evaluasi yang ditargetkan selesai dalam waktu satu bulan ke depan mampu memperbaiki berbagai persoalan yang ditemukan sehingga Program MBG dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. (hjm)