Di Tengah Evaluasi BGN, Budiman Tegaskan MBG Harus Tetap Berjalan

 

HERO JURNAL MEDIA,- SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai harus tetap berjalan di tengah berbagai persoalan yang mencuat dalam pelaksanaannya. Pemerintah diminta melakukan pembenahan menyeluruh tanpa menghentikan manfaat yang telah dirasakan masyarakat.

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko, menegaskan bahwa keberlangsungan program MBG merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang telah disampaikan kepada masyarakat sejak masa kampanye. Karena itu, menurut dia, program tersebut tidak seharusnya dihentikan hanya karena adanya persoalan hukum yang menyeret mantan pejabat Badan Gizi Nasional (BGN).

"Kalau program ini dihentikan, maka pemerintah justru mengabaikan janji yang telah disampaikan kepada rakyat serta amanat yang telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan," ujar Budiman usai menghadiri dialog bertajuk Kritis Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat.

Budiman mengatakan berbagai kritik terhadap pelaksanaan MBG merupakan hal yang wajar dan perlu dijadikan bahan evaluasi. Namun, menurutnya, kritik tersebut sebaiknya diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan efektivitas pelaksanaan program di daerah, bukan menghentikan program secara keseluruhan.

Ia menilai intervensi gizi masih sangat dibutuhkan, mengingat masih terdapat masyarakat yang mengalami kekurangan gizi. Kondisi tersebut, kata dia, turut memengaruhi kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi persaingan global.

Budiman menyebut berbagai indikator pendidikan dan kemampuan dasar masyarakat Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain, mulai dari kemampuan membaca, matematika hingga penguasaan ilmu pengetahuan. Oleh sebab itu, program MBG tidak hanya menyasar pelajar, tetapi juga ibu hamil sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

Mantan Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu juga membantah anggapan bahwa Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih tidak berpihak kepada rakyat. Menurut dia, kedua program tersebut justru mengandung nilai keadilan sosial yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Budiman mencontohkan pengalaman saat mengunjungi Desa Sentolo, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di daerah tersebut, ia melihat para siswa menikmati menu MBG dengan antusias. Menurutnya, kualitas makanan yang diterima anak-anak di desa bahkan lebih baik dibandingkan yang pernah ia rasakan ketika masih bersekolah.

Sementara itu, pemerintah tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program MBG, khususnya terkait keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan jumlah titik SPPG yang saat ini tercatat mencapai 27.877 lokasi, atau bertambah 6.877 titik dibandingkan rencana awal sebanyak 21 ribu titik.

Menurut Zulhas, penambahan tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik jual beli titik SPPG yang berpotensi menyebabkan pemborosan anggaran. Dengan besaran insentif dapur sekitar Rp6 juta per hari, pembengkakan jumlah titik SPPG diperkirakan dapat memicu pemborosan lebih dari Rp1 triliun setiap bulan atau mencapai Rp12 triliun dalam setahun.

Karena itu, pemerintah akan melakukan penataan ulang secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program dalam waktu satu bulan. Pembenahan tersebut akan dilakukan oleh manajemen baru Badan Gizi Nasional agar program strategis tersebut dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Kepala BGN, Nanik S Deyang, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi tanpa mengurangi target pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat. Salah satunya melalui moratorium pembukaan titik dan dapur baru yang jumlahnya saat ini mencapai 27.877 unit berdasarkan virtual account yang terdaftar.

Selain menghentikan sementara pendaftaran dapur baru, BGN juga akan melakukan pemetaan ulang kebutuhan di berbagai wilayah, mengingat sebaran dapur saat ini masih banyak terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Penataan juga akan dilakukan terhadap kelompok penerima manfaat agar bantuan gizi dapat lebih difokuskan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap sekitar 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program tersebut.

Pada 2026, BGN akan mengarahkan fokus pelaksanaan MBG pada peningkatan kualitas layanan, bukan hanya mengejar jumlah penerima. Pemerintah juga akan memperkuat sistem pengawasan untuk memastikan seluruh dapur yang beroperasi telah memenuhi standar teknis dan memiliki kapasitas pelayanan yang sesuai. (hjm)