Bupati Siak Protes Ketimpangan Pembangunan: Setor Rp1 Triliun, Jalan Nasional Hanya 1 Kilometer

 

“Daerah kami tahun lalu setor Rp1 triliun ke pemerintah pusat, tapi balasannya jalan nasional hanya 1 kilometer. This is not fair!” tegas Afni dalam rapat tersebut.

HERO JURNAL MEDIA,- RIAU - Sorotan mengenai keadilan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah kembali mencuat. Kali ini, kritik datang dari Bupati Siak, Afni Zulkifli, yang secara terbuka mempertanyakan proporsi pembangunan yang diterima daerah penghasil dibandingkan dengan kontribusi besar yang diberikan kepada negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Afni saat menghadiri rapat bersama DPR RI. Di hadapan para pemangku kebijakan di tingkat nasional, ia mengungkapkan kegelisahan masyarakat daerah yang selama ini menjadi salah satu penopang penerimaan negara, namun merasa belum memperoleh manfaat pembangunan yang sepadan.

Menurut Afni, Kabupaten Siak pada tahun lalu menyumbangkan sekitar Rp1 triliun kepada pemerintah pusat melalui berbagai sektor strategis, mulai dari minyak dan gas bumi, perkebunan, hingga aktivitas industri. Namun, besarnya kontribusi tersebut dinilai tidak berbanding lurus dengan pembangunan infrastruktur yang kembali ke daerah.

Pernyataan yang disampaikan Bupati Siak itu langsung menarik perhatian peserta rapat dan menjadi perbincangan luas. Bagi Afni, persoalan yang disampaikan bukan sekadar mengenai panjang ruas jalan yang dibangun pemerintah pusat di wilayahnya. Lebih dari itu, ia menyoroti prinsip keadilan fiskal dan pemerataan pembangunan yang selama ini menjadi harapan banyak daerah penghasil di Indonesia.

Afni menegaskan bahwa daerah tidak meminta perlakuan khusus atau keistimewaan. Namun, menurutnya, sudah sewajarnya kontribusi besar yang diberikan daerah kepada negara diikuti dengan perhatian pembangunan yang memadai.

“Daerah penghasil tidak minta diistimewakan. Kami hanya ingin keadilan. Kalau kontribusinya besar, pembangunan yang kembali juga harus sebanding,” ujarnya usai rapat.

Isu ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah sebenarnya bukan persoalan baru. Sejumlah daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah kerap menyuarakan aspirasi serupa. Mereka menilai bahwa kontribusi ekonomi yang besar terhadap pendapatan negara belum sepenuhnya tercermin dalam pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik di daerah.

Bagi Kabupaten Siak, infrastruktur jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung konektivitas wilayah, memperlancar distribusi hasil perkebunan dan industri, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Karena itu, minimnya pembangunan jalan nasional dianggap sebagai gambaran nyata dari belum optimalnya perhatian pemerintah pusat terhadap kebutuhan daerah.

Pernyataan Bupati Afni pun menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional tidak hanya berbicara mengenai angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut rasa keadilan yang dirasakan masyarakat di daerah. Ketika daerah mampu memberikan kontribusi besar kepada negara, harapan akan pembangunan yang merata dan proporsional menjadi tuntutan yang wajar.

Ke depan, pemerintah pusat diharapkan dapat mengevaluasi kembali skema distribusi pembangunan dan alokasi anggaran agar daerah-daerah penghasil memperoleh manfaat yang lebih seimbang dari kontribusi yang mereka berikan. Dengan demikian, semangat pembangunan nasional dapat benar-benar dirasakan secara adil oleh seluruh wilayah Indonesia, dari pusat hingga daerah. (hjm)